KERJASAMA GLOBAL

PENDAHULUAN

Pentingnya sinergi masyarakat internasional dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Modul empat e-learning ini disusun dengan tujuan untuk membantu masyarakat umum, instansi penegak hukum, pihak pelapor dan mitra strategis PPATK dalam mengenali inisiatif, norma atau standar maupun praktik terbaik (best practice) di tataran internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisir (Transnational Organized Crime) yang dilakukan:

  1. 1. Di satu negara;
  2. 2. Di satu negara, tetapi persiapan, arahan dan kontrolnya dilakukan di negara lain;
  3. 3. Di suatu negara, tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisir yang terlibat dalam kejahatan di lebih dari suatu negara; dan
  4. 4. Di suatu negara,tetapi memiliki efek yang cukup besar di negara lain.

Untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme diperlukan kerjasama dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Modul empat e-learning ini terdiri beberapa materi antara lain meliputi:

  1. 1. Organisasi internasional terkait standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
  2. 2. Instrumen Peraturan Internasional terkait Kerja Sama Internasional
  3. 3. Pertukaran informasi antar Unit Intelijen Keuangan/Financial Intelligence Units (FIU);
  4. 4. Kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan APU PPT
  5. 5. Mutual Evaluation (ME);
  6. 6. Asset Recovery; dan
  7. 7. Peran Indonesia dalam forum internasional.

 


ORGANISASI INTERNASIONAL

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Teroisme merupakan kejahatan lintas batas negara yang dalam penanganannya membutuhkan kerjasama tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi hingga lingkup regional maupun internasional.

Kerjasama tersebut tidak hanya melibatkan aktor negara (state actors), tetapi juga aktor-aktor selain negara (non-state actors) yaitu keterlibatan atau peran dari organisasi internasional.

Berdasarkan definisi dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan/The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Organisasi Internasional diartikan sebagai suatu entitas yang dibentuk oleh perjanjian politik formal diantara anggota-anggotanya yang memiliki status perjanjian internasional, yang keberadaannya diakui oleh hukum anggota negara-negara tersebut, mereka tidak diperlakukan sebagai lembaga setempat di suatu negara dimana mereka berada.

Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.

Diharapkan keanggotaan tersebut dapat memberikan manfaat antara lain secara politik, dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial serta secara ekonomi dan keuangan, mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendatangkan bantuan teknis, hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat, dan sektor penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme diharapkan dapat memperkuat rezim APU PPT di Indonesia.

Terdapat beberapa organisasi internasional yang terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu:

  1. 1. Financial Action Task Force (FATF)
  2. 2. Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)
  3. 3. The Egmont Group of Financial Intelligence Units (EG)

 


FINANCIAL ACTION TASK FORCE

Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989. Tujuan utama didirikannya FATF adalah untuk membuat standar internasional dalam mengimplementasikan langkah hukum dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman lainnya bagi integritas sistem keuangan internasional.

Isu pencucian uang baru mendapatkan momentumnya pada tahun 1989, yaitu pada bulan Juli 1989, di Paris, dalam sebuah Pertemuan Negara-negara G-7, dibentuk Financial Action Task Force (FATF) sebagai respon atas kekhawatiran internasional terhadap risiko pencucian uang atas integritas sistem keuangan. Lembaga ini dilahirkan dengan agenda memastikan kriminalisasi terhadap pencucian uang dan pengembangan kebijakan serta regulasi terkait pengenalan nasabah. Selain itu, task force tersebut diberikan tanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap teknik dan tren atas pencucian uang, mengkaji ulang upaya yang telah dilakukan pada tingkat nasional dan internasional, serta menentukan instrumen atau metodologi yang diperlukan untuk memberantas pencucian uang.

FATF juga telah mengeluarkan 40 Rekomendasi tentang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris yang melingkupi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum, sistem finansial dan regulasi serta kerjasama internasional. Hingga saat ini FATF telah beberapa kali melakukan revisi terhadap rekomendasi yang dikeluarkannya, yaitu pada tahun 1997 dikeluarkan 40 rekomendasi, kemudian pada tahun 2001 direvisi menjadi 40+8 rekomendasi. Perubahan kembali dilakukan di tahun 2003 dengan menambahkan satu rekomendasi khusus sehingga menjadi 40+9 rekomendasi. Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2012 dengan melebur 9 rekomendasi khusus tersebut menjadi dalam rekomendasi utama yang tertuang dalam 40 rekomendasi, atau yang dikenal dengan FATF 40 Recommendations.

Struktur dari FATF berdasarkan Mandat FATF Tahun 2012-2020 yang dikeluarkan pada 20 April 2012 di Washington DC, Amerika Serikat adalah:

A. Plenary

FATF Plenary terdiri atas jurisdiksi anggota FATF serta dua organisasi regional serta FATF merupakan decision-making body dari FATF yang keputusannya diperoleh melalui konsensus.

B. Presiden FATF yang dibantu Wakil Presiden FATF

Presiden FATF ditunjuk pada FATF Plenary diantara para anggotanya dengan masa jabatan selama satu tahun. Periode untuk presiden FATF adalah 1 Juli dan berakhir pada 30 Juni tahun berikutnya. Wakil presiden FATF juga ditunjuk dalam FATF Plenary dari para anggotanya untuk masa jabatan selama satu tahun sebelum memulai masa jabatannya sebagai Presiden FATF pada tahun berikutnya.

C. Steering Group

Merupakan badan penasehat dari FATF dan diketuai oleh Presiden FATF. Komposisi dari Steering Group ini ditentukan dalam Plenary serta dilakukan reviu setiap tahunnya.

D. Sekretariat FATF

Berlokasi di OECD, Paris, Perancis yang berisikan tim dari berbagai negara (pada saat penulisan modul ini di tahun 2018 berjumlah 15 negara) yang berdedikasi untuk mendukung tugas dan fungsi dari FATF, yang memiliki pengalaman dalam bidang penegakan hukum, instansi intelijen, unit intelijen keuangan, penasihat kebijakan dan profesi hukum.

E. Keanggotaan dari FATF.

Sekilas mengenai Kebijakan Keanggotaan FATF mengenai kriteria bagi negara yang akan menjadi kandidat anggota FATF, bahwa negara harus strategis dan penting karena akan dipertimbangkan mengenai hal-hal berikut:

  1. Indikator secara kuantitatif,
    • Besaran gross domestic product (GDP)
    • Besaran sektor perbankan, asuransi dan sekuritas
    • Populasi
  2. Indikator secara kualiltatif
    • Dampak terhadap sister perekonomian global
    • Aktif berpartisipasi dalam FSRB dan regional terkait APU/PPT
    • Tingkatan komiten untuk upaya APU PPT
    • Tingkatan risiko pencucian uang/pendanaan terorisme serta upaya untuk memitigasi/memberantas risiko tersebut
  3. Pertimbangan lainnya
    • Tingkat kepatuhan terhadap standar sektor keuangan;
    • Partisipasi dalam organisasi internasional relevan lainnya

F. Proses dan kriteria untuk menjadi anggota FATF,

Tahapan 1 – Melibatkan negara kandidat dan status sebagai observer

  1. Negara harus pernyataan tertulis yang dibuat oleh tingkatan menteri, yang berisi:
    • Menerima dan mendukung Rekomendasi FATF (2012) dan FATF AML/CFT Metodologi (2013)
    • Menyetujui untuk dilakukan mutual evaluationselama proses keanggotaan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF
    • Menyetujui untuk berpartisipasi aktif dalam FATF untuk mendukung peran dan tugas FATF di forum internasional yang relevan.
  2. Plenary menentukan kegiatan high level visit ke negara yang bersangkutan untuk bertemu dengan menteri atau kepala badan/lembaga terkait untuk memperoleh komitemen politik serta kepatuhan terhadap pemberantasan TPPU dan TPPT. Kegiatan ini harus diikuti oleh Presiden FATF beserta beberapa pewakilan dari steering group dan Sekretariat FATF. Laporan dari kegiatan ini  akan disampaikan dalam kegiatan Plenary selanjutnya.
  3. Berdasarkan hasil dari high level visitplenary akan mengundang negara tersebut untuk penentuan sebagai observer dalam plenary selanjutnya. Jika plenary tidak mengundang negara tersebut sebagai observer, maka akan ditentukan untuk menunjuk contact group yang akan menyampaikan waktu yang tepat untuk mengundang negara tersebut, lalu contact grouptersebut akan melibatkan otoritas yang berwenang dari negara tersebut untuk menentukan kapan negara tersebut akan dilakukan Mutual EvaluationContact group ini terbuka untuk seluruh anggota FATF dan Associate Members dan harus mengikutsertakan anggota steering group setidaknya sebanyak satu orang. Mereka akan didampingi oleh Sekretariat FATF dan akan bertemu secara regular dan laporan kemajuan akan dibuat oleh negara dalam setiap plenary.

Tahapan 2 – Pelaksanaan Mutual Evaluation, menyetujui sebuah rencana aksi dan penjaminan keanggotaan.

    1. Dalam jangka waktu maksimal selama tiga tahun sejak penetapan sebagai observer, proses mutual evaluation harus dilakukan. Keanggotaan akan terjamin apabila hasil memuaskan. Penilaian tidak memuaskan apabila:
      • Memiliki nilai Non Compliant (NC) / Partly Compliant (PC) untuk kepatuhan teknis sebanyak delapan atau lebih
      • Penilaian NC/PC sebanyak satu atau lebih pada rekomendasi berikut R3, R5, R10, R11, dan R20
      • Memiliki tujuh atau lebih penilaian low atau moderate dari 11 penilaian efektivitas
      • Memiliki penilaian low level untuk empat atau lebih dari 11 penilaian efektivitas
    2. Jika Mutual Evaluation hasilnya tidak memuaskan namun mendekati memuaskan, maka negara harus memberikan komitmen yang jelas setingkat menteri, untuk memberikan jangka waktu pemenuhan hasil-hasil yang belum tercapai tersebut. Jangka waktu tersebut akan direviu oleh contact group sebelum diadopsi dalam FATF Plenary.
      1. Negara harus pernyataan tertulis yang dibuat oleh tingkatan Menteri, yang berisi:
        • Menerima dan mendukung Rekomendasi FATF (2012) dan FATF AML/CFT Metodologi (2013)
        • Menyetujui untuk dilakukan mutual evaluationselama proses keanggotaan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF
        • Menyetujui untuk berpartisipasi aktif dalam FATF untuk mendukung peran dan tugas FATF di forum internasional yang relevan.
        • Plenary menentukan kegiatan high level visit ke negara yang bersangkutan untuk bertemu dengan menteri atau kepala badan/lembaga terkait untuk memperoleh komitmen politik serta kepatuhan terhadap pemberantasan TPPU dan TPPT. Kegiatan ini harus diikuti oleh Presiden FATF beserta beberapa pewakilan dari steering group dan FATF Secretariat. Laporan dari kegiatan ini akan disampaikan dalam kegiatan plenary selanjutnya.
        • Berdasarkan hasil dari high level visitplenary akan mengundang negara tersebut untuk penentuan sebagai observer dalam plenary selanjutnya. Jika plenary tidak mengundang negara tersebut sebagai observer, maka akan ditentukan untuk menunjuk contact group yang akan menyampaikan waktu yang tepat untuk mengundang negara tersebut, lalu contact group tersebut akan melibatkan otoritas yang berwenang dari negara tersebut untuk menentukan kapan negara tersebut akan dilakukan Mutual Evaluation. Contact group ini terbuka untuk seluruh anggota FATF dan Associate Members dan harus mengikutsertakan anggota steering group setidaknya sebanyak satu orang. Mereka akan didampingi oleh Sekretariat FATF dan akan bertemu secara regular dan laporan kemajuan akan dibuat oleh negara dalam setiap plenary.

Saat ini FATF beranggotakan 35  jurisdiksi dan dua organisasi regional, sehingga total anggota FATF adalah 37 anggota. Daftar keanggotaan FATF dapat diunduh disini.

Beberapa FATF Observer yang akan menjadi anggota FATF (per Agustus 2018) adalah Indonesia, Israel dan Saudi Arabia. Untuk FATF Associate Members terdiri atas:

      • Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
      • Carribean Financial Action Task Force (CFTAF)
      • Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)
      • Eurasian Group (EAG)
      • Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)
      • Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)
Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA)
      • Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
      • Task Force on Money Laundering in Central Africe (GABAC)

Sedangkan untuk FATF Observer Organization terdiri atas:

      • African Development Bank
      • Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone (CLAB)
      • Asian Development Bank
      • Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
      • Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)
      • Egmont Group of Financial Intelligence Units
      • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
      • European Central Bank (ECB)
      • Eurojust
      • Europol
      • Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS)
      • Inter-American Development Bank (IDB)
      • International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
      • International Monetary Fund (IMF)
      • International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
      • Interpol
      • Organization of American States/Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE)
      • Organization of American States/Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD)
      • Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
      • Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
      • United Nations: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) & United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED)
      • The Analyticial Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to resolutions 1526(2004) and 2253(2015) concering ISIL (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities
      • The Expert Group to the Security Council Committee
      • Panel of Experts to the Security Council Committee
      • Security Council Subsidiary Organs Branch
      • World bank
      • World Customs Organization (WCO)

Untuk Struktur dari Sekretariat FATF adalah sebagai berikut.

Dalam Sekretariat FATF dipimpin oleh Executive Secretary yang bertanggung jawab untuk memimpin Sekretariat FATF, mengkoordinasikan dan menyampaikan tugas serta fungsi dari FATF dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah masal. Hal ini termasuk untuk memahami risiko, tren, dan metode; untuk mengembangkan kebijakan global; best practices dan panduan; untuk mengawasi program evaluasi dari anggota FATF dan untuk membantu pengembangan jaringan FATF secara global yang berjumlah lebih dari 205 jurisdiksi.

      • Evaluation and Compliance TeamTim ini bertugas untuk menilai dan memantau anggota dari FATF melalui “peer reviews” dan menindaklanjuti proses tersebut untuk menentukan efektivitas dari langkah-langkah yang sudah dilakukan sebuah negara untuk memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi serta kepatuhan teknis mereka terhadap Rekomendasi FATF.
      • Policy Development TeamTim ini bertugas untuk mengembangkan dan menyempurnakan standard internasional untuk pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi (Rekomendasi FATF).
      • Risk, Trends, and Methods TeamTim ini bertugas untuk mengidentifikasikan dan menganalisis pencucian uang, pendanaan terorisme, dan ancaman lainnya terhadap integristas dari sistem keuangan.
      • International Cooperation and Review TeamTim ini bertugas untuk mengidentifikasi jurisdiksi yang berisiko tinggi (high risk) dan tidak kooperatif (non cooperative) serta mereka yang memiliki kekurangan dalam rezim mereka masing-masing.
      • Global Network Coordination Team

Tim ini bertugas untuk mempromosikan secara penuh implementasi dari Rekomendasi FATF oleh seluruh negara melalui global network dari FSRB dan organisasi internasional.

Berdasarkan mandat FATF 2012–2020, saat ini ada beberapa working group dalam FATF, diantaranya:

    • Working Group on Evaluations and Implementation (WGEI)
    • Working Group on Money Laundering and Terrorist Financing (WGTM)
    • Working Group on Typologies (WGTYP)
    • International Co-operation Review Group (ICRG)

 


ASIA/PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING

Asia/Pacific Group on Money Laundering adalah salah satu FATF Style Regional Bodies yang dibentuk untuk memperluas upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di komunitas internasional khususnya di kawasan Asia Pasifik

Asia/Pacific Group on Money Laundering atau sering disingkat dengan APG-ML adalah organisasi internasional independen yang didirikan pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini merupakan penjabaran dari kerjasama internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diawali dengan adanya pendirian Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada tahun 1989. Mengingat FATF hanya beranggotakan negara-negara “maju” (didirikan oleh G7), maka untuk semakin memperluas upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di komunitas internasional, perlu dilakukan pembentukan FATF Style Regional Bodies (FSRB) berdasarkan regionalisasi. Untuk kawasan Asia Pasifik, didirikanlah APG yang hingga saat ini beranggotakan 41 anggota negara/jurisdiksi.

APG-ML mempunyai lima fungsi utama yaitu:

  1. Mengkoordinasikan technical assistance dan training antara donor dan penerima dengan tujuan meningkatkan kepatuhan negara-negara anggota APG dengan standar internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  2. Melakukan kerjasama dengan berbagai jaringan internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk kepentingan anggotanya.
  3. Melakukan penilaian terhadap negara-negara anggotanya atas kepatuhan mereka terhadap standar internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui mekanisme mutual evaluation.
  4. Melakukan penelitian dan analisis atas tren dan metode pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk dapat membantu negara-negara anggotanya dalam mengidentifikasi risiko dan kerentanan atas kedua tindak kejahatan tersebut.
  5. Memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme secara global.

Sejak pendiriannya pada tahun 1997, keanggotaan dari APG semakin meningkat. Dari awalnya 13 jurisdiksi pendiri, sekarang sudah berjumlah 41 anggota aktif dan hal ini membuat APG merupakan FSRB terbesar di dunia. Sebagai tambahan, 11 anggota dari APG juga merupakan anggota dari APG diantaranya Australia, Kanada, India, People’s Republic of China, Hong Kong, China, Japan, Korea, Malaysia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Bulan Juni 1998, The United Nations General Assemblydalam deklarasi politiknya dan action plan terhadap pencucian uang, mendesak jurisdiksi dan regional di seluruh dunia untuk mengaplikasikan beberapa asas berikut, diantaranya;

  1. Pembentukan kerangka legislatif untuk mengkriminalisasi pencucian uang yang berasal dari kejahatan serius (serious crime) untuk pencegahan, deteksi, investigasi dan penuntutan kejahatan pencucian uang;
  2. Identifikasi, pembekuan, penyitaan dan perampasan dari hasil kejahatan; dan
  3. Pembentukan dari sebuah rezim pengaturan keuangan yang efektif untuk menolak kejahatan dan akses terhadap dana yang ilegal dalam sistem keuangan nasional dan internasional, dengan demikian dapat menjaga integritas sistem keuangan di seluruh dunia dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya terhadap pencucian uang

Anggota dari APG adalah jurisdiksi dalam kawasan regional Asia/Pacific. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

  1. Mengenali langkah-langkah yang akan diambil untuk memberantas TPPU dan pendanaan terorisme serta proliferasi;
  2. Mengenali keuntungan yang didapatkan melalui pertukaran informasi dan pengalaman;
  3. Telah atau secara secara aktif mengambil langkah untuk mengembangka dan mengimplementasikan peraturan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi dan langkah lainnya berdasarkan standar internasional yang disepakati;
  4. Tunduk pada hukum domestiknya, serta berkomitmen untuk mengimplementasikan keputusan yang dibuat oleh APG;
  5. Berkomitmen untuk berpartisipasi dalam progam mutual evaluation;
  6. Berkontribusi terhadap APG budget sesuai dengan pengaturan yang disepakati oleh APG;

Kebijakan untuk anggota baru dari APG, dalam pertemuan tahunan APG yang dilaksanakan di Singapura (Juli 2010), jurisdiksi anggota mempertimbangkan untuk menerima anggota baru. Keanggotaan APG menegaskan kembali peraturan keanggotaan yang ada dan diadopsi sebuah mekanisme untuk memberikan anggota diskresi eksplisit untuk menerima atau tidak menerima anggota baru. Kebijakan ini dipertimbangkan penting untuk beberapa alasan, namun fokus nya karena pertumbuhan dari anggota baru yang meningkat.

Sejak 1 Juli 2016, keanggotaan APG terdiri dari 41 negara anggota Asia-Pacific. Untuk manajemen representatif yang efisien dan efektif, regional APG dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya,

  1. Asia Utara;
  2. Asia Tenggara;
  3. Asia Selatan;
  4. Pacific;
  5. CANZUS (Canada, New Zealand, United States)

Adapun regional APG tersebut diatas, dapat diunduh disini.

Observer jurisdiksi dari APG yang sedang menjadi pertimbangan untuk menjadi anggota APG atau jurisdiksi yang memiliki wilayah di luar regional APG namun mendukung penuh kerja dari APG, terdiri dari;

  1. Democratic People’s Republic of Korea
  2. Federated States of Micronesia
  3. France
  4. Germany
  5. Kirbati
  6. Russian Federation
  7. Tuvalu
  8. United Kingdom

Oberserver organisasi dari APG baik merupakan inter-governmental ataupun non-profit organization yang mendukung APG dan memberikan saran, asistensi, pelatihan dan dukungan lainnya terhadap anggota APG dan jurisdiksi observer. Saat ini ada 30 organisasi observer dari APG diantaranya,

  1. Alliance for Financial Inclusiion (AFI);
  2. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Secretariat;
  3. Asian Development Bank (ADB);
  4. ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific;
  5. Asset Recovery Interagency Network – Asia Pacific (ARIN-AP);
  6. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Secretariat;
  7. Carribean Financial Action Task Force (CFATF);
  8. Commonwealth Secretariat;
  9. Eastern and South African Anti Money Laundering Group (ESAAMLG);
  10. Egmont Group of Financial Intelligence Units;
  11. Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism (EAG);
  12. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
  13. Financial Services Volunteer Corps (FSVC);
  14. Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS);
  15. Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale
  16. Groupe Inter-Gouvernmental D’Action Contre Le Blachiment E’Argent En Afrique De L’Ouest [Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa] (GIABA)
  17. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica [Financial Action Task Force on Money Laundering in Latin America] (GAFILAT)
  18. International Monetary Fund (IMF)
  19. Interpol
  20. Islamic Development Bank (IsDB)
  21. Middle East and North African Financial Action Task Force (MENAFATF)
  22. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)
  23. Oceania Customs Organisation (OCO)
  24. Pacific Financial Technical Assistance Centre (PFTAC)
  25. Pacific Islands Chiefs of Police (PICP)
  26. Pacific Islands Forum Secretariat (PIFS)
  27. Pacific Islands Law Officers’ Network (PILON)
  28. United Nations
  29. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  30. World Bank
  31. World Customs Organization (WCO)

 


THE EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS

The Egmont Group of FIUs adalah wadah perkumpulan Unit Intelijen Keuangan seluruh dunia yang sifatnya informal. Organisasi ini didirikan pada tahun 1995 di kota Egmont, Brussel, Belgia

Dalam pertemuan di Arenberg Palace, Brussels, bulan Juni 1995, The Egmont Group dibentuk oleh sekelompok FIU. Pada awal pendirian, The Egmont Group dibentuk sebagai sebuah kelompok informal yang mendorong kerjasama internasional diantara FIU, umumnya terkait dengan pelatihan serta pertukaran pengalaman dan informasi intelijen keuangan. Anggota The Egmont Group adalah Unit Intelijen Keuangan atau Financial Intelligence Unit (FIU) dalam arti suatu lembaga nasional yang bertanggung jawab menerima (dan apabila dimungkinkan untuk mengajukan) menganalisis dan mendiseminasi informasi kepada otoritas yang berkompeten dan berwenang dalam pengungkapan informasi finansial:

  1. Mengenai dugaan aset hasil kejahatan dan potensi pendanaan terorisme atau;
  2. Sebagaimana disyaratkan oleh legislasi dan regulasi nasionalnya untuk melaksanakan pemberantasan pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme

The Egmont Group adalah forum kerjasama internasional yang memberikan dukungan dalam hal:

  1. Memperluas dan melakukan sistematisasi kerjsama internasional secara pertukaran resiprokal tentang informasi intelijen finansial;
  2. Meningkatkan efektifitas dari FIU dengan menawarkan pelatihan dan pertukaran personil dalam rangka meningkatkan keahlian dan kapabilitas pegawai FIU;
  3. Mengawal komunikasi dan keamanan berkomunikasi antar FIU melalui aplikasi teknologi melalui Egmont Secure Web (ESW);
  4. Mempromosikan pembentukan FIU di yurisdiksi yang belum mempunyai program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau di tempat dimana program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sedang dalam tahap pengembangan.

A. Struktur organisasi dari the Egmont Group of Financial Intelligence Units

Struktur organisasi The Egmont Group of FIU terdiri dari The Heads of Financial Intelligence Units (HoFIU)Egmont Committee (EC)Working GroupsEgmont Group Secure Web (ESW), dan Egmont Group Secretariat (EGS). Adapun struktur organisasi tersebut dapat diunduh disini.

  • The Heads of Financial Intelligence Units (HoFIU) merupakan governing body dari the Egmont Group, yang membuat mandat dan prioritas organisasi, serta pembuat keputusan dalam setiap pengembangan yang memiliki efek terhadap keanggotaan grup, struktur, budget, dan prinsip-prinsip. HoFIU dapat mendelegasikan beberapa otoritas dengan tujuan untuk mempercepat/memperlancar beberapa keputusan, meningkatkan efektivitas dan meminimalisir masalah sebelum pertimbangan dari HoFIU.
  • Egmont Committee (EC) merupakan advisory body yang bertindak sebagai tempat konsultasi dan koordinasi bagi HoFIU, the Regional Group dan the Working Group. Dipimpin oleh Chair Egmont Group dan terdiri atas Chair Working Groupthe Regional Representatifthe ESW Representatif dan the Executive Secretary. EC memiliki tanggung jawab untuk pengambil keputusan dalam beberapa area yang didelegasikan oleh HoFIU. EC juga bertanggung jawab untuk memastikan kohesi horizontal dan vertikal dalam kerja dari the Egmont Group.
  • Working Groups merupakan operational bodies yang dibentuk oleh HoFIU berdasarkan rekomendasi EC, serta aktivitas mereka dimandatkan dalam Egmont Group Strategic Plan.
  • Egmont Group Secure Web (ESW) Representatif merupakan platform sarana komunikasi bagi anggota Egmont Group, yang berbentuk sistem komunikasi elektronik yang menyediakan platform terenkripsi bagi anggota dalam berkomunikasi secara elektronik dan berbagi intelijen keuangan, juga informasi menarik lainnya. ESW merupakan hal yang kritis terhadap fungsi dari Egmont Group. HoFIU menyediakan mandate untuk ESW, menerima serta memantau struktur dan kebijakan pemerintahannya.
  • Egmont Group Secretariat (EGS) merupakan Administrative, Strategic, and Technical Support yang menyediakan teknis strategi dan administrative dalam membantu HoFIU, the EC, the WGs, the Regional Groupsserta membantu manajemen konten dari area terbuka ESW. EGS dipimpin oleh Executive Secretary yang penunjukannya didukung oleh HoFIU serta melaporkan langsung kepada Chair of the Egmont Group.

B. Kelompok Kerja dalam the Egmont Group of Financial Intelligence Unit

Terdapat empat kelompok kerja (working group) dalam The Egmont Group, diantaranya;

  1. Information Exchange Working Group (IEWG)
  2. Membership, Support and Compliance Working Group (MSCWG)
  3. Technical Assistance and Training Working Group (TATWG)
  4. Policy and Procedures Working Group (PPWG)

Tugas dari keempat kelompok kerja tersebut, dapat diunduh disini.

C. Keanggotaan the Egmont Group of Financial Intelligence Unit

Setiap unit intelijen keuangan di dunia yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria dari Egmont Group untuk menjadi pusat nasional untuk penerimaan dan analisis dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan informasi relevan lainnya serta mendiseminasi hasil dari analisis tersebut, berhak untuk mendaftar menjadi anggota dari the Egmont Group. Ada beberapa tahapan dalam proses menjadi anggota the Egmont Group, diantaranya:

Tahapan Pertama – Pendaftaran Expression of Interest (EOI) harus diberikan kepada Executive Secretary dari Sekretariat Egmont Group (EGS) menggunakan template yang sudah ada dalam website Egmont Group yang terdiri atas:

  • Letter of request;
  • Salinan peraturan APU/PPT dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembentukan intelijen keuangan, dan semua ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris;
  •  Informasi umum dari unit intelijen keuangan tersebut.

Tahapan Kedua – Identifikasi Sponsor Unit Intelijen Keuangan EGS akan memberikan dokumen EOI pendaftar kepada Chair dari Membership, Support & Compliance Working Group (MSCWG) dan Egmont Regional Representative dimana regional negara tersebut berada. MSCWG akan mendiskusikan pilihan negara sponsor yang potensial untuk dilakukan konsultasi secara mendalam dengan negara pendaftar, perlu diinformasikan bahwa tugas dari negara sponsor adalah untuk membimbing dan mendukung negara pendaftar dalam proses menjadi anggota Egmont Group. Negara sponsor sudah harus merupakan anggota dari Egmont Group dan merupakan anggota dari MSCWG. Setelah mengkonfirmasi setiap sponsor, Chair dari MSCWG akan mengirimkan surat kembali kepada negara pendaftar (dengan tembusan kepada EGS dan Regional Representatif) untuk menginformasikan negara yang akan menjadi sponsornya.

Tahapan Ketiga – Tahapan Pemantauan Proses pemantauan dari sponsor termasuk juga mereviu informasi yang terdapat dalam EOI dan mengumpulkan informasi dasar seperti kontak dari FIU tersebut, informasi tambahan lainnya terkait status dan operasional dari FIU dam materi peraturan dan pengawasan lainnya. Kegiatan pemantauan akan berlangsung dan termasuk dengan saran teknis serta asistensi, serta informasi tambahan mengenai Egmont Group. Tidak ada periode tetap atau prosedur spesifik yang harus dipatuhi dalam proses pemantauan ini. Sebagai tambahan, waktu yang disepakati untuk dilakukan on-site visit juga merupakan proses pemantauan dari tahap ini. Sponsor akan menjadi official dan kontak utama dari Egmont Group untuk FIU pendaftar selama periode tersebut. Setiap korespondensi antara Egmont Group dan FIU pendaftar melalui sponsor tersebut.

Tahapan Keempat – Persiapan kegiatan on-site visit. Saat sponsor identifikasi waktu yang sesuai, mereka akan menginformasikan kepada MSCWG untuk melakukan on-site visit tersebut dan meneruskan dokumen-dokumen terkait kepada Chair MSCWG. Sponsor harus mendapatkan persetujuan dari Chair MSCWG untuk melakukan on site visit tersebut, lalu EGS akan mengirimkan kuesioner kepada FIU pendaftar bersama dengan dokumen dasar serta surat pendamping. Surat ini akan menginformasikan kandidat mengenai kuesioner tersebut harus dikembalikan satu minggu setelah pelaksanaan on-site visit dan mereka berkomitment kepada Egmont Charter pada saat kepala-kepala FIU mendukung pendaftarannya. Surat tersebut juga berisi tentang kewajiban kontribusi dari kandidat tersebut ke depannya.

Tahapan Kelima – Final On-site Visit selama kegiatan on site visit, sponsor dan pendaftar akan mendiskusikan mengenai isu operasional terkait. Mereka harus memenuhi kuesioner Egmont Group dan mengklarifikasi setiap isu yang ada mengenai peraturan yang ada. Setelah final on-site visit, sponsor akan mengeluarkan On-site Assessment Report (OAR), yang mendeskripsikan temuan mereka dan solusi mengenai isu yang muncul. Laporan tersebut rahasia dan tidak diberikan kepada FIU pendaftar.

Tahapan Keenam – Setelah pelaksanaan Final On-site Visitselama pertemuan WG berikutnya setelah pelaksanaan final on-site visit, MSCWG akan mendiskusikan pendaftaran dari kandidat dan temuan dari sponsor terkait dengan aspek operasional dan hukum. Kandidat yang akan dipertimbangkan pertama kali dalam WG tidak bisa direkomendasikan kepada kepala-kepala FIU pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, kepala-kepala FIU akan mempertimbangkan kandidat yang telah dievaluasi oleh WG setidaknya dalam sesi sebelumnya. Selama pertemuan MSCWG tersebut, chair dan vice chair MSCWG akan berkonsultasi kepada anggota dari MSCWG dan mendiskusikan setiap hal, pertanyaan dan kesimpulan. Jika sudah mencapai kesimpulan positif, chair dan vice chair akan merekomendasikan pendaftaran keanggotaan kepada kepala-kepala FIU.

Tahapan Ketujuh – Undangan FIU Pendaftar untuk menghadiri Egmont Plenary Sponsor ; FIU akan merekomendasikan kepada Egmont Group untuk mengundang pendaftar menghadiri Egmont Plenary. FIU perlu mempertimbangkan bahwa undangan tersebut tidak menjamin keanggotaan diterima. Namun undangan tersebut perlu dilihat sebagai dorongan kepada negara pemohon untuk melanjutkan proses keanggotaan Egmont Group.


Tahapan Kedelapan – Penerimaan oleh Kepala-Kepala FIU merujuk pada rekomendasi yang diberikan oleh MSCWG, kepala-kepala FIU akan mendukung penerimaan FIU pendaftar tersebut untuk menjadi anggota Egmont Group. Keanggotaan akan efektif setelah berkomitmen secara tertulis kepada Egmont Group Charter. Anggota baru akan pada saat bersamaan menerima informasi dari Egmont Group Secretariat mengenai iuran tahunan keanggotaan dan proses koneksi terhadap ESW.

Saat ini jumlah anggota dari The Egmont Group sebanyak 159 unit intelijen keuangan. Adapun daftar anggota The Egmont Group dapat diakses disini.

 


VIENNA CONVENTION (1988 UN CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES)

Kejahatan pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Pada saat itu, Alphonso Garbiel“Al” Capone yang menguasai bisnis haram perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi, serta perjudian, dan merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum internasional yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, kemudian mendorong lahirnya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesatau yang biasa dikenal sebagai Vienna Convention pada tahun 1988 di Austria.

Vienna Convention 1988 merupakan konvensi internasional yang mengatur penegakan hukum (law enforcement) di dalam mencegah dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap narkotika dan bahan psikotropika, yang secara khusus mengatur masalah sebagaimana berikut ini:

  1. penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititikberatkan pada illicit-trafficking by sea;
  2. penegasan mengenai yurisdiksi yang diperluas;
  3. ekstradisi;
  4. penyitaan (confiscation); dan
  5. bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance.

A. Pokok-Pokok Isi Konvensi

  1. Ruang Lingkup KonvensiKonvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.
  2. Kejahatan dan SanksiTanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, negara-negara pihak dari konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi.Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai jurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, merupakan kejahatan serius, seperti:

  1. keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
  2. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
  3. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
  4. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
  5. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
  6. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
  7. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing pihak; kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana;
  8. JurisdiksiNegara pihak harus mengambil tindakan jurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara negara pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.Masing-masing pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan jurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain.
  9. PerampasanPara pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi.Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank.

    Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara pihak.

  10. EkstradisiKejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para pihak.<p”>Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.</p”>
  11. Bantuan Hukum Timbal Balik Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini.Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan:
    1. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
    2. memberikan pelayanan dokumen hukum;
    3. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
    4. memberikan informasi dan alat bukti;
    5. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
    6. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.
  12. Pengalihan Proses AcaraDibukanya kemungkinan bagi negara pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lainnya, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.
  13. Kerja Sama Peningkatan Penegakan HukumPara pihak harus saling bekerja sama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, antara lain:
    1. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
    2. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi;
    3. membentuk tim gabungan;
    4. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
    5. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi; dan
    6. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.
  14. Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara TransitPara pihak harus bekerja sama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait.

 


PALERMO CONVENTION (2000 UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan kian canggih dewasa ini khususnya di bidang transportasi, komunikasi, maupun informasi serta semakin meningkatnya arus globalisasi telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi telah membawa perubahan bagi sistem politik dunia dengan menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik nasional, regional maupun global.  Perkembangan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru.

Dampak globalisasi dan interdependensi yang semakin meningkat antara  negara yang satu dengan negara lain mengakibatkan seolah-olah tiada lagi sekat yang membatasi interaksi antar bangsa-bangsa di dunia. Kenyataan ini, selain melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, juga membawa dampak negatif. Salah satu  dampak negatif adalah bermunculannya berbagai jenis kejahatan modern yang bukan saja bersifat domestik atau nasional namun juga bersifat lintas negara dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisir Kejahatan yang bertransformasi menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir (transnational organized crime)sangat meresahkan negara-negara di dunia karena keorganisasiannya yang begitu canggih dan motifnya yang bersifat multidimensional seperti motif ekonomis, politis bahkan kombinasi dari kedua motif tersebut. Keuntungan ekonomi yang menggiurkan, ketiadaan hukum yang mengatur serta didukung oleh kemajuan tekhnologi merupakan beberapa faktor pemicu terjadinya kejahatan lintas negara yang terorganisir.  Sehingga tepatlah dikatakan bahwa kejahatan lintas negara yang terorganisir merupakan extraordinary crimes atau kejahatan luar biasa sehingga cara penanggulangannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula yang dapat ditempuh secara bilateral transnasional dalam bentuk kerjasama antar negara, baik secara multilateral, regional maupun internasional.

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disamping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Masyarakat bangsa-bangsa yang terhimpun dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat fenomena kejahatan lintas negara yang terorganisir sebagai sesuatu yang harus segera ditanggulangi karena sangat membahayakan keamanan, stabilitas nasional dan internasional. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang tertuang dalam suatu instrumen hukum internasional sebagai panduan bagi masyarakat internasional dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara yang terorganisir ini. PBB yang merupakan wadah berhimpunnya negara-negara di dunia, dalam piagamnya telah mengamanatkan  bahwa tujuan PBB antara lain guna mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan-penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama dan menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut

Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi dan kejahatan  lintas negara yang dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global, pada tahun 2000 di Palermo, Italia dibentuklah United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi PBB Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Konvensi tersebut dikenal juga sebagai Palermo Convention.

 


MERIDA CONVENTION (2003 UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION)

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-Iangkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif tidak hanya diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik, namun juga kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Perhatian dunia internasional, khususnya PBB terhadap masalah korupsi dapat dilihat sejak tahun 2000 melalui dilaksanakannya Sidang Majelis Umum PBB ke-55 yang menghasilkan Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Kemudian setelah melalui beberapa sidang dan pertemuan-pertemuan, Majelis Umum PBB akhirnya menerima United Nations Convention Against Corruptionyang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Meksiko sehingga konvensi ini dikenal juga dengan sebutanMerida Convention.

Sampai tahun 2010, terhitung 141 negara telah menandatangani konvensi ini dan sebanyak 145 telah meratifikasi. Sejak disahkan pada tahun 2003, banyak negara yang kemudian menggunakan mekanisme dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Merida Convention untuk menangani masalah korupsi di negara mereka masing-masing. Salah satu dari 145 negara yang meratifikasi Merida Convention adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan  United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dengan demikian, Indonesia menjadi Negara Pihak yang mengakui pemberantasan global korupsi, bahkan telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional Negara Pihak (Conference of State Parties) UNCAC ke-2 di Bali bulan Februari 2008.

A. Pokok-pokok Isi Konvensi

UNCAC mencakup lima bidang utama: tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional, pemulihan aset, serta bantuan teknis dan pertukaran informasi. Ini mencakup ketentuan wajib dan tidak wajib.

1. Ketentuan Umum (Bab I, Pasal 1-4)
Bagian pembukaan UNCAC mencakup pernyataan tujuan (Pasal 1), yang mencakup baik promosi integritas dan akuntabilitas di masing-masing negara dan dukungan kerjasama internasional dan bantuan teknis antara negara para pihak. Mereka juga termasuk definisi istilah kritis yang digunakan dalam instrumen. Beberapa di antaranya mirip dengan yang digunakan dalam instrumen lain, dan khususnya Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), tetapi mereka yang mendefinisikan “pejabat publik”, “pejabat publik asing”, dan “pejabat dari organisasi internasional publik” baru dan penting untuk menentukan ruang lingkup penerapan UNCAC di daerah-daerah ini. UNCAC tidak memberikan definisi korupsi. Sesuai dengan Pasal 2 Piagam PBB, Pasal 4 UNCAC mengatur perlindungan kedaulatan nasional Negara-negara Pihak

.

2. Tindakan Pencegahan (Bab II, Pasal 5-14)

UNCAC mengakui pentingnya pencegahan baik di sektor publik dan swasta. Bab II mencakup kebijakan pencegahan, seperti pembentukan badan antikorupsi dan peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye pemilu dan partai politik. Badan antikorupsi harus menerapkan kebijakan antikorupsi, menyebarkan pengetahuan dan harus independen, sumber daya yang memadai dan memiliki staf yang terlatih dengan baik. Negara-negara yang menandatangani konvensi harus memastikan perlindungan layanan publik mereka tunduk pada perlindungan yang mempromosikan efisiensi, transparansi dan rekrutmen berdasarkan prestasi. Setelah direkrut, pegawai negeri harus terikat dengan kode etik, persyaratan untuk pengungkapan keuangan dan lainnya, dan tindakan disipliner yang tepat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik juga harus dipromosikan, dan persyaratan khusus ditetapkan untuk pencegahan korupsi di bidang-bidang yang sangat penting dari sektor publik, seperti peradilan dan pengadaan publik. Mencegah korupsi juga membutuhkan upaya dari semua anggota masyarakat secara luas. Untuk alasan-alasan ini, UNCAC menyerukan kepada negara-negara untuk mempromosikan secara aktif keterlibatan masyarakat sipil, dan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi dan apa yang dapat dilakukan mengenai hal itu. Persyaratan yang dibuat untuk sektor publik juga berlaku untuk sektor swasta juga diharapkan untuk mengadopsi prosedur dan kode etik yang transparan.

3. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III, Pasal 15-44);
Bab ini menyerukan kepada pihak-pihak untuk membangun atau mempertahankan serangkaian pelanggaran pidana tertentu termasuk tidak hanya kejahatan yang telah lama ditetapkan seperti penyuapan dan penggelapan, tetapi juga melakukan yang sebelumnya tidak dikriminalisasi di banyak negara, seperti trading in influence dan penyalahgunaan lain dari fungsi-fungsi resmi. Berbagai cara di mana korupsi telah memanifestasikan dirinya di berbagai negara dan kebaruan dari beberapa pelanggaran menimbulkan tantangan legislatif dan konstitusional yang serius, sebuah fakta yang tercermin dalam keputusan Komite Ad Hoc untuk membuat beberapa ketentuan baik opsional (” … Akan mempertimbangkan untuk mengadopsi… ”) atau tunduk pada persyaratan konstitusional domestik atau persyaratan mendasar lainnya (” … tunduk pada konstitusinya dan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya … “). Tindakan khusus yang harus dikriminalisasi oleh pihak-pihak termasuk:

  • suap aktif dari pejabat publik nasional, internasional atau asing
  • suap pasif dari pejabat publik nasional
  • penggelapan dana publik

Kejahatan wajib lainnya termasuk penghalang keadilan, dan penyembunyian, konversi atau transfer dari hasil kejahatan (pencucian uang). Sanksi meluas kepada mereka yang berpartisipasi dalam dan dapat meluas kepada mereka yang mencoba melakukan pelanggaran korupsi. UNCAC dengan demikian melampaui instrumen sebelumnya semacam ini yang meminta pihak untuk mengkriminalisasi hanya bentuk-bentuk dasar korupsi. Para pihak didorong -tetapi tidak diperlukan- untuk mengkriminalisasi, antara lain, suap pasif pejabat publik asing dan internasional, trading in influence, penyalahgunaan fungsi, pengayaan ilegal, suap dan penggelapan sektor swasta, dan penyembunyian aset-aset terlarang.

Selanjutnya, para pihak diminta untuk menyederhanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan bukti perilaku korup dengan, antara lain, memastikan bahwa hambatan yang mungkin timbul dari penerapan undang-undang kerahasiaan bank dapat diatasi. Ini sangat penting, karena tindakan korup sering sangat sulit dibuktikan di pengadilan. Yang juga penting adalah pengenalan tanggung jawab badan hukum. Di bidang penegakan hukum, UNCAC menyerukan kerjasama yang lebih baik antara badan nasional dan internasional dan dengan masyarakat sipil. Ada ketentuan untuk perlindungan saksi, korban, saksi ahli, dan whistle blower untuk memastikan penegakan hukum benar-benar efektif.

4. Kerjasama Internasional (Bab IV, Pasal 43-49)

Dalam Bab IV UNCAC, negara-negara pihak diwajibkan untuk membantu satu sama lain dalam setiap aspek perjuangan melawan korupsi, termasuk pencegahan, investigasi, dan penuntutan terhadap para pelaku. Kerja sama mengambil bentuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, transfer orang-orang hukuman dan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum. Selain itu, kerjasama dalam hal-hal sipil dan administratif  juga didorong. Berdasarkan Bab IV, UNCAC sendiri dapat digunakan sebagai dasar untuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan penegakan hukum sehubungan dengan pelanggaran terkait korupsi. Kriminalitas ganda yang merupakan persyaratan bahwa pelanggaran yang relevan harus dikriminalisasi di negara yang meminta dan diminta, dianggap terpenuhi terlepas dari apakah terminologi atau kategori pelanggaran yang sama digunakan di kedua jurisdiksi. Dalam hal permintaan bantuan yang melibatkan tindakan-tindakan non-koersif, Negara-negara Pihak diharuskan untuk memberikan bantuan bahkan ketika kriminalitas ganda tidak ada hanya pada konsep dasar sistem hukum mereka. Bab IV juga berisi ketentuan inovatif lainnya yang dirancang untuk memfasilitasi kerjasama internasional. Sebagai contoh, Negara-negara Pihak yang menggunakan UNCAC sebagai dasar ekstradisi tidak akan menganggap pelanggaran terkait korupsi sebagai pelanggaran politik; bantuan juga dapat diberikan dalam kaitannya dengan pelanggaran yang bertanggung jawab kepada orang hukum; dan kerahasiaan bank tidak dapat disebut sebagai alasan untuk menolak permintaan bantuan. Untuk memastikan kerjasama yang cepat dan efisien, setiap Negara Pihak wajib menunjuk otoritas pusat yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan MLA. Secara keseluruhan, Bab IV menyediakan platform yang luas dan fleksibel untuk kerjasama internasional. Namun, ketentuannya tidak menguras semua masalah kerjasama internasional yang dicakup oleh UNCAC, sehingga tujuan UNCAC dan ketentuan bab lain juga perlu dipertimbangkan.

5. Pengembalian Aset (Bab V, Pasal 51-59)

Dalam Bab V, kesepakatan tentang pemulihan aset dianggap sebagai terobosan besar dan banyak pengamat mengklaim bahwa itu adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak negara berkembang telah menandatangani UNCAC. Pengembalian aset memang masalah yang sangat penting bagi banyak negara berkembang di mana korupsi tingkat tinggi telah menjarah kekayaan nasional. Bab ini membahas mengenai negosiasi intensif, karena kepentingan sah negara-negara yang ingin memulihkan aset ilegal harus didamaikan dengan perlindungan hukum dan prosedural negara-negara di mana bantuan akan dicari. Secara umum, dalam proses negosiasi, negara-negara yang berusaha memulihkan aset berusaha untuk menetapkan praduga yang akan memperjelas kepemilikan mereka atas aset dan memberi prioritas untuk pengembalian atas cara-cara pelepasan lain. Negara-negara di mana kembalinya kemungkinan akan dicari, di sisi lain, memiliki kekhawatiran tentang bahasa yang mungkin telah mengkompromikan hak asasi manusia dan perlindungan prosedural yang terkait dengan tanggung jawab pidana dan pembekuan, penyitaan, penyitaan dan pengembalian aset tersebut.

Bab V UNCAC menetapkan pemulihan aset sebagai “prinsip dasar” dari Konvensi. Ketentuan tentang pemulihan aset meletakkan kerangka kerja, baik dalam hukum perdata maupun pidana, untuk melacak, pembekuan,pengembalian, dan pemusnahan aset yang diperoleh melalui kegiatan korup. Negara yang meminta dalam banyak kasus akan menerima dana yang diperoleh kembali selama dapat membuktikan kepemilikan. Dalam beberapa kasus, dana dapat dikembalikan secara langsung ke korban perorangan.

Jika tidak ada pengaturan lain, Negara-negara Pihak dapat menggunakan Konvensi itu sendiri sebagai dasar hukum. Pasal 54 ayat (1) huruf a UNCAC menetapkan bahwa: “Setiap Negara Pihak (akan) … mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pihak yang berwenang untuk memberikan efek terhadap perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara lain. pihak “Memang, Pasal 54 ayat (2) huruf a UNCAC juga menyediakan pembekuan sementara atau penyitaan properti di mana ada cukup alasan untuk mengambil tindakan tersebut sebelum permintaan formal diterima.

Menyadari bahwa memulihkan aset setelah dipindahkan dan disembunyikan merupakan proses yang sangat mahal, rumit dan terlalu sering tidak berhasil, Bab ini juga memasukkan unsur-unsur yang dimaksudkan untuk mencegah transfer ilegal dan menghasilkan rekaman yang dapat digunakan di mana transfer ilegal akhirnya harus dilacak, dibekukan, disita dan disita (Pasal 52). Identifikasi para ahli yang dapat membantu negara-negara berkembang dalam proses ini juga dimasukkan sebagai bentuk bantuan teknis (Pasal 60 ayat (5))

.

6. Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi (Bab VI, Pasal 60-62)

Bab VI UNCAC didedikasikan untuk bantuan teknis, yang berarti dukungan ditawarkan kepada negara-negara berkembang dan transisi dalam pelaksanaan UNCAC. Ketentuan mencakup pelatihan, materi dan sumber daya manusia, penelitian, dan pembagian informasi. UNCAC juga menyerukan kerjasama melalui organisasi-organisasi internasional dan regional (banyak yang sudah memiliki program anti-korupsi), upaya penelitian, dan kontribusi sumber keuangan baik secara langsung ke negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, dan ke UNODC.

7. Mekanisme untuk Implementasi (Bab VII, Pasal 63-64)

Bab VII membahas implementasi internasional melalui Conference of State Parties (CoSP) dan Sekretariat PBB.

8. Ketentuan Akhir (Bab VIII, Pasal 65-71)

Ketentuan akhir mirip dengan yang ditemukan dalam perjanjian PBB lainnya. Ketentuan-ketentuan utama memastikan bahwa persyaratan UNCAC harus ditafsirkan sebagai standar minimum, yang mana negara-negara pihak bebas untuk melampaui dengan langkah-langkah “lebih ketat atau lebih berat” daripada yang ditetapkan dalam ketentuan khusus; dan terdapat dua pasal yang mengatur penandatanganan, ratifikasi dan pemberlakuan Konvensi.

 


TERRORISM FINANCING CONVENTION (1999 INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM)

A. Latar Belakang dikeluarkannya TerrorismFinancing Convention

Dengan memperhatikan secara seksama atas meningkatnya tindakan-tindakan terorisme yang mendunia dalam segala bentuk dan manifestasinya serta menimbang pendanaan terorisme merupakan masalah yang sangat serius bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, maka Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/60 tanggal 9 Desember 1994 dan lampirannya mengenai deklarasi tentang upaya-upaya dalam rangka untuk menghapus terorisme internasional meminta negara-negara anggota PBB untuk menegaskan kecaman mereka secara sungguh-sunguh pada seluruh tindakan, metode, dan praktik-praktik terorisme sebagai kejahatan dan tidak dapat dibenarkan, dimanapun, dan oleh siapapun dilakukan, termasuk yang merusak hubungan bersahabat di antara negara-negara dan rakyat serta mengecam integritas teritorial dan keamanan negara-negara.

Selanjutnya, Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/210 tanggal 17 Desember 1996, dimana Majelis Umum meminta juga kepada semua negara untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan menangkal pendanaan teroris dan organisasi teroris, melalui tindakan-tindakan dalam negeri yang dibenarkan, baik pendanaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi-organisasi yang mempunyai atau menyatakan diri bertujuan untuk kegiatan-kegiatan amal, sosial, dan kebudayaan atau organisasi-organisasi yang terlibat dalam tindakan-tindakan melawan hukum seperti jaringan perdagangan gelap senjata, transaksi narkoba, dan penggelapan uang, termasuk pengeksploitasian orang-orang dengan tujuan pendanaan kegiatan-kegiatan teroris, dan khususnya mempertimbangkan, bila dianggap perlu, menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menangkal pergerakan-pergerakan dana yang dicurigai akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan terorisme tanpa menghalangi kebebasan pergerakan-pergerakan modal yang sah menurut hukum dan untuk mengintensifkan pertukaran informasi mengenai pergerakan-pergerakan internasional dana-dana tersebut.

Memperhatikan juga bahwa jumlah dan keseriusan tindakan-tindakan terorisme internasional tergantung pada pendanaan yang diperoleh para teroris dan juga bahwa instrumen-instrumen hukum multilateral yang ada tidak mengatur secara tegas dan spesifik tentang pendanaan terorisme tersebut, maka PBB melalui sidang Majelis Umum telah menandatangani Konvensi ini pada tahun 10 Januari 2000 di New York, Amerika Serikat. Adapun negara yang pertama menandatangani konvensi tersebut adalah Belgia, Kanada, Finlandia, Prancis, Malta, Belanda, Sri Lanka, Inggris dan Amerika Serikat.

Meskipun ditandatangani pada Januari 2000, namun Konvensi Pendanaan Terorisme ini didraft satu bulan sebelumnya yakni tanggal 9 Desember 1999 sehingga lebih dikenal dengan secara global dengan namaThe 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Dengan demikian, Konvensi Pendanaan Terorisme ini didesain untuk mengkriminalisasikan kegiatan pendanaan terorisme bagi seluruh anggota PBB.

Konvensi tersebut juga berusaha untuk mempromosikan kerja sama badan kepolisian dan peradilan untuk mencegah, menginvestigasi dan menghukum pembiayaan tindakan-tindakan semacam itu. 132 negara telah menandatangani ketentuan internasional dibidang pendanaan terorisme. Bahkan, hingga bulan Februari 2018, perjanjian itu telah diratifikasi oleh 188 negara; dalam hal universalitas, konvensi ini merupakan salah satu perjanjian anti-terorisme paling sukses dalam sejarah. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada tanggal 5 April 2006 dan diundangkan pada hari yang sama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.

B. Ruang Lingkup Konvensi Pendanaan Terorisme

Pasal 2 ayat (1) Konvensi Pendanaan Terorisme mendefinisikan kejahatan pendanaan teroris sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh “siapa pun” yang “dengan cara apa pun”, secara langsung atau tidak langsung, secara sah maupun tidak sah dan sengaja, memberikan atau mengumpulkan dana dengan maksud bahwa dana akan digunakan atau dalam sepengetahuannya untuk digunakan, secara penuh atau sebagian, dalam rangka melaksanakan “suatu tindakan” yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius terhadap seorang warga sipil, atau kepada orang lain yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah mengintimidasi suatu populasi, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun.

Setiap negara pihak wajib menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti:

  • untuk menetapkan sebagai kejahatan kriminal berdasarkan hukum nasionalnya atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam Pasal 2;
  • untuk menjadikan kejahatan-kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi dengan hukuman-hukuman yang pantas dengan memperhatikan sifat beratnya kejahatan tersebut. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif yang efektif, proporsional, dan beralasan, termasuk pula sanksi keuangan.

Negara pihak perjanjian ini juga berkomitmen untuk pembekuan dan penyitaan dana yang dimaksudkan untuk digunakan untuk kegiatan teroris dan untuk berbagi dana yang hilang dengan semua pihak negara. Selain itu, negara-negara pihak berkomitmen untuk tidak menggunakan kerahasiaan bank sebagai pembenaran untuk menolak bekerja sama dalam menekan pendanaan teroris.

 


RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi DK PBB) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam pemeliharaan dan/atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang memiliki kekuatan mengikat, yang pada hakikatnya merupakan pencerminan legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai dengan Piagam PBB.

Pasal 25 Piagam PBB menyatakan bahwa negara anggota PBB sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan DK PBB sesuai dengan Piagam PBB. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara anggota PBB sepakat untuk menjalankan keputusan yang dikeluarkan oleh DK PBB, salah satunya adalah resolusi DK PBB.

Dalam perkembangannya, DK PBB mengeluarkan beberapa isu yang berhubungan dengan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), khususnya mengenai anti-terorisme dan pendanaan tetorisme, serta non-proliferasi senjata pemusnah massal.

Resolusi DK PBB tersebut di atas juga diadopsi dalam rekomendasi FATF khususnya rekomendasi 6 dan rekomendasi 7. Rekomendasi 6 dan 7 FATF tersebut menyatakan bahwa negara wajib melakukan pemblokiran secara serta-merta terhadap pihak yang dikenakan Targeted Financial Sanctions (TFS). Upaya pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana dan aset lainnya tidak diberikan atau digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk atau oleh individu maupun entitas yang ditetapkan oleh DK PBB, sejalan dengan bagian VII Piagam PBB.

Selanjutnya Rekomendasi FATF dan Interpretive NotesRekomendasi FATF dapat diakses melalui website FATF.

A. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai ISIL (Da’esh) Al-Qaida and Associated Individuals Groups Undertakings and Entities  

Berdasarkan resolusi DK PBB 1267 (1999), 1989 (2011) dan 2253 (2015) terkait ISIL (Da’esh) Al-Qaida and Associated Individuals groups Undertakings and Entities, negara wajib melakukan pemblokiran secara serta merta dan melarang warga negara untuk memberikan bantuan dana atau aset keuangan atau aset lainnya kepada individu atau entitas yang identitasnya tercantum dalam daftar TFS terkait ISIL (Da’esh) Al-Qaida and Associated Individuals groups Undertakings and Entities yang dikeluarkan oleh DK PBB. Daftar individu dan/atau entitas dapat diunduh dari situs web PBB.

Resolusi DK PBB 1373 (2001), mewajibkan negara untuk membuat daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik, yang sumbernya bukan berasal dari DK PBB. Daftar individu dan entitas yang dicantumkan dalam daftar domestik tersebut, dapat bersumber dari pemerintah lokal atau pemerintah negara lain. Selanjutnya, negara wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh aset, sumber keuangan, atau sumber ekonomi lainnya, yang dimiliki atau dikuasai oleh individu dan entitas yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain itu, negara diminta untuk melarang warga negara, atau individu dan entitas yang berada di dalam wilayah teritori negara tersebut, untuk menyediakan aset, sumber keuangan, atau sumber ekonomi lainnya, atau memberikan layanan atau bantuan, secara langsung atau tidak langsung, untuk keperluan atau keuntungan, individu atau entitas dalam DTTOT.

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia turut melaksanakan kewajiban pemblokiran secara serta merta tersebut. Narasi lebih lanjut tentang implementasi resolusi DK PBB tersebut, dapat diunduh disini.

B. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Targeted Financial Sanctions Terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Resolusi DK PBB mengenai TFS terkait proliferasi senjata pemusnah, antara lain adalah 1540 (2004), 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 2087 ( 2013), dan 2094 (2013). Berdasarkan resolusi DK PBB tersebut, negara wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap individu atau entitas yang identitasnya dicantumkan dalam daftar proliferasi senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh DK PBB. Daftar individu dan/atau entitas dapat diunduh dari website PBB.

Saat ini terdapat dua negara yang dikenakan sanksi atas proliferasi senjata pemusnah massal oleh DK PBB yaitu Korea Utara dan Iran. Pengenaan sanksi bagi negara Korea Utara dilakukan berdasarkan resolusi DK PBB 1718, sementara pengenaan sanksi bagi negara yang Iran lakukan berdasarkan resolusi DK PBB 1737 dan resolusi penerusnya.

Berdasarkan resolusi DK PBB tersebut di atas, seluruh negara anggota PBB wajib melakukan pemblokiran secara serta merta atas aset, sumber keuangan, atau sumber ekonomi lainnya yang berada dalam wilayahnya atau teritorinya, yang dimiliki atau dikuasai, secara langsung maupun tidak langsung, oleh individu atau entitas yang identitasnya tercantum dalam daftar DK PBB. Selain itu, negara wajib melarang warga negaranya atau individu dan entitas yang berada di wilayahnya, untuk memberikan atau meminjamkan aset, sumber keuangan, atau sumber ekonomi lainnya kepada pihak-pihak tersebut diatas.

Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia turut mengimplementasikan resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB tersebut. Penjelasan mengenai implementasi resolusi DK PBB dapat diunduh disini.

 


DEFINISI DAN PERAN FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

Pengertian umum Unit Intelijen Keuangan atau Financial Intelligence Unit (FIU) berdasarkan Piagam Egmont (The Egmont Charter) beserta perannya dalam rezim APU/PPT

Definisi FIU

Sebuah badan nasional yang bertanggung jawab untuk menerima (memberikan dan meminta), menganalisa dan meneruskan kepada instansi penegak hukum dan otoritas yang berwenang mengenai:

  1. Hasil analisis mengenai transaksi yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana dan/atau pendanaan terorisme;
  2. Kajian strategis terkait cara untuk menangani TPPU & TPPT.

Peran FIU 

  1. Sebagai pusat informasi tentang pencucian uang.
  2. Pusat analisis informasi yang diterima untuk memutuskan apakah suatu informasi bernilai untuk ditindaklanjuti menjadi investigasi.
  3. Fasilitator pertukaran informasi yang tidak wajar/mencurigakan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Definisi dan peran FIU dapat diunduh disini

 


TIPE-TIPE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

Berbagai bentuk FIU berdasarkan karakteristik suatu negara dalam program pencegahan dan pemberantasan TPPU & TPPT.

Secara umum terdapat empat tipe FIU berdasarkan eksistensi FIU di seluruh dunia, yakni:

1.Tipe administratif

Dalam model administratif, FIU dibentuk terpusat dalam otoritas administratif, berperan menerima dan melakukan proses informasi dari penyedia jasa keuangan dan kemudian menyampaikan informasinya kepada instansi penegak hukum.

Model administratif juga menekankan agar FIU menjadi pelapis antara penegak hukum dengan sistem keuangan. Contoh: AUSTRAC (Australia), PPATK(Indonesia), Rosfinmonitoring (Rusia), dan FinCEN(AS)

2. Tipe penegak hukum

FIU yang dibentuk dalam model law enforcement dipasang dalam sistem penegakan hukum yang telah ada dan bersifat pendukung dalam beberapa penegak hukum atau otoritas peradilan dalam melakukan investigasi pencucian uang. Contoh: STRO (Singapura), JAFIC (Jepang), NCA (Inggris), BKA (Jerman).

3. Tipe judisial

Dalam model judisial, FIU dibentuk di dalam sistem peradilan dimana kemudian informasi keuangan yang dibuka diterima oleh instansi penegak hukum langsung dari penyedia jasa keuangan sehingga lembaga peradilan dapat kemudian melaksanakan fungsinya diantaranya, merampas harta hasil tindak pidana, melakukan pembekuan rekening, dan sebagainya Contoh: MOKAS(Cyprus), FIU-LUX (Luxembourg).

4. Tipe campuran (hybrid)

Untuk model hybrid atau campuran, FIU dapat berperan sebagai pelapis atau perantara bagi komunitas sistem keuangan dan penegakan hukum maupun sistem peradilan. Model hybrid setidaknya terdiri atas dua campuran dari model FIU yang ada. Contoh: HVIDVASK(Denmark), OKOKRIM / EFE (Norwegia), FCU (Jersey), AMLO (Thailand)

 


FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT TIPE ADMINISTRATIF

Financial Intelligence Unit (FIU) yang bersifat administratif memiliki peran dan fungsi utama, yaitu menerima laporan dari pihak pelapor, menganalisis laporan, dan kemudian menyerahkan laporan ke instansi penegak hukum terkait.

1. Menerima Laporan

Dalam merancang suatu FIU atau meningkatkan keefektifan dari yang sudah ada, penting untuk mempertimbangkan fungsi-fungsi intinya seperti menghasilkan aliran informasi yang berkelanjutan. Entitas pelaporan dan FIU lain memberikan informasi kepada FIU, yang pada gilirannya, menganalisis informasi ini dan memberikan hasil analisisnya kepada para penyidik dan jaksa penuntut umum, serta FIU lainnya. Dalam merencanakan FIU, penting untuk memastikan bahwa ada keseimbangan awal antara kuantitas informasi yang akan diberikan kepada FIU, di satu sisi, dan kapasitasnya untuk menyimpan dan menganalisanya di sisi lain. Demikian pula, perlu ada keseimbangan antara jumlah kasus yang akan dikirim ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut atau kepada jaksa penuntut, dan kapasitas badan-badan ini untuk menangani kasus-kasus tersebut secara efektif. Aliran informasi ini pada dasarnya bersifat dinamis.

2. Melakukan Analisis

Elemen kedua dari fungsi inti FIU, sebagaimana didefinisikan oleh Egmont Group, adalah analisis laporan yang diterima dari entitas pihak pelapor. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menetapkan apakah data yang terkandung dalam laporan, dibuktikan sesuai kebutuhan oleh FIU, memberikan dasar yang cukup untuk menjamin pengiriman file untuk penyidikan lebih lanjut atau untuk penuntutan (seperti yang mungkin terjadi). Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa dalam prakteknya, garis yang memisahkan analisis yang dilakukan oleh FIU dari investigasi yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum tidak dapat ditarik dengan cara yang sama di semua negara dan mungkin juga bervariasi, hal ini tergantung pada jenis FIU yang terlibat.

a. Analisis Taktis

Analisis taktis adalah proses pengumpulan data yang diperlukan untuk membangun sebuah kasus dan menyediakan fakta-fakta yang menyertainya atas individu, entitas dan peristiwa tertentu untuk mendukung kasus tersebut. Dengan kata lain, analisis taktis umumnya terkait dengan pengumpulan data, dalam hal ini LTKM dan laporan lainnya dan membandingkan data tersebut dengan data lain yang sudah dimiliki oleh FIU, baik berupa informasi maupun intelijen lainnya yang tersedia untuk FIU dari sumber sektor publik atau swasta atau dari pihak lain di luar negeri. Analisis taktis berorientasi pada tujuan. Tujuan analisis adalah untuk menetapkan apakah data yang terdapat dalam laporan memberikan dasar yang cukup untuk menjamin pengiriman file untuk penyelidikan lebih lanjut atau untuk penuntutan kepada pihak yang berwenang. Garis yang memisahkan analisis yang dilakukan oleh FIU dari investigasi yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum akan tergantung pada jenis FIU yang terlibat dan mungkin juga berbeda karena alasan lain antara jurisdiksi.

b. Analisis Operasional

Analisis operasional menggunakan informasi taktis untuk merumuskan berbagai hipotesis berbeda mengenai kemungkinan aktivitas tersangka kriminal untuk menghasilkan intelijen operasional. Analisis operasional tentunya mendukung proses investigasi. Analisis ini menggunakan semua sumber informasi yang tersedia untuk FIU guna menghasilkan nilai tambah laporan hasil analsisnya seperti pola aktifitas, target baru, hubungan di antara subjek dan kroni-kroninya, petunjuk investigasi, dan profil kriminal.

Salah satu metode analisis operasional yang digunakan oleh beberapa FIU adalah profil keuangan atau analisis nilai bersih dimana analis mengembangkan indikator untuk pendapatan tersembunyi dari seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Lebih lanjut analisis ini adalah metode tidak langsung yang efektif untuk mengumpulkan, mengatur, dan menyajikan bukti yang terkait dengan status keuangan subjek dengan relevansi profilnya. Sasaran analisis operasional adalah status keuangan yang menunjukkan bahwa target atau pelaku tidak dapat menunjukkan sumber hasil pendapatannya yang sah untuk melihat adanya perbedaan antara pendapatan dan aset/aliran keluar/gaya hidup yang dimilikinya. Pelacakan aset seseorang juga dapat memberikan prospek yang menghubungkan subjek dengan kejahatan tindak pidana asal. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan “follow the money” pada paradigma baru mengungkap kejahatan.

3. Melakukan Diseminasi

Fungsi inti ketiga dari FIU adalah penyebaran informasi yang telah diterima dan pembagian hasil analisisnya (intelijen keuangan). Kemampuan FIU untuk dengan cepat berbagi intelijen keuangan yang andal dan informasi terkait dengan otoritas domestik dan asing sangat penting bagi keberhasilan misinya. Disebabkan karena dana bergerak cepat masuk dan keluar dari lembaga keuangan dan melintasi batas-batas yurisdiksi nasional, suatu FIU harus mampu menyediakan, secepat mungkin, informasi intelijen keuangan kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penegakan hukum kriminal. Kemampuan FIU untuk berbagi informasi yang valid dengan cepat tidak hanya memengaruhi efektivitas rezim AML/CFT internal negara tetapi juga kemampuannya untuk bekerja sama secara internasional. Disini ada tiga aspek fungsi diseminasi FIU. Dua yang pertama terkait dengan pertukaran informasi di dalam suatu negara (nasional), dan yang ketiga terkait dengan pertukaran informasi internasional. Pertama menyangkut tugas FIU untuk mengirimkan informasi kepada pihak yang berwenang untuk penyidikan lebih lanjut atau penuntutan setiap kali hasil analisisnya mengungkapkan adanya indikasi TPPU atau pendanaan terorisme maupun kegiatan kriminal lainnya berupa tindak pidana asal. Selanjutnya yang kedua menyangkut pertukaran informasi antara FIU dengan lembaga domestik selain dari intelijen keuangan untuk penyidikan atau penuntutan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah pertukaran informasi internasional, terutama, tetapi tidak secara eksklusif, dari FIU ke FIU.

 


TUJUAN MUTUAL EVALUATION

Untuk negara yang sudah ada dalam mengimplementasikan Rekomendasi FATF

Mutual Evaluation adalah sebuah proses peninjauan atau pemeriksaan dokumen dan kunjungan ke situs (on-site visit) terhadap ketentuan-ketentuan dalam konteks dan pemberantasan tindak pencucian uang serta tindak pidana penciptaan terorisme.

40 rekomendasi FATF

Terjemahan 40 Rekomendasi FATF

Metodologi 40 Rekomendasi FATF

Peninjauan ini dilakukan oleh negara lain atau organisasi internasional [Asia Pacific Group tentang Pencucian Uang (APG) , Dana Moneter Internasional (IMF) dan/atau Bank Dunia]

Tautkan Materi PDF

 


REKOMENDASI FATF

Suatu standar internasional yang mengatur tentang kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme

Setahun pasca pembentukannya, pada bulan Juli 1990, FATF mengeluarkan laporan yang meliputi 40 rekomendasi, yang secara komprehensif menyediakan rencana aksi yang diperlukan guna memerangi pencucian uang. Sejak itu kemudian FATF dikenal sebagai penentu standar internasional dalam melawan kejahatan pencucian uang.

Pada tahun 2012 keluar kebijakan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan 40+9 FATF Recommendationsmenjadi FATF New 40 Recommendations. Metodologi mutual evaluation terhadap Rekomendasi FATF dapat dilihat pada link berikut.

Link Materi Website

Link Materi PDF

 


PROSES MUTUAL EVALUATION

Langkah-langkah dalam pelaksanaan proses persiapan mutual evaluationdi suatu negara

 

 

Proses Mutual Evaluation

Proses mutual evaluation dalam suatu negara dapat dilihat sebagai berikut:

a. Persiapan Pre-Mutual Evaluation

Enam bulan sebelum on-site visit, dilakukan kontak dengan negara yang akan dievaluasi dan negara tersebut diminta mengisi kuesioner dan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait pelaksanaan rekomendasi FATF. Kemudian empat bulan sebelum on-site visit dilakukan dilakukan penilaian teknikal terkait doukumen-dokumen yang diberikan.

Tiga bulan sebelum on-site visit, tim evaluator akan menghasilkan draft pertama Mutual Evaluation Reportterkait penilaian teknikal. Satu bulan sebelum on site maka evaluator akan menentukan prioritas hal-hal yang akan dilakukan dalam on-site visit. Kemudian menjelang on-site visit akan dilakukan revisi terhadap draft pertama Mutual Evaluation Report berdasarkan tanggapan negara yang bersangkutan.

Kegiatan on-site visit biasanya berlangsung 14 hari. Pada saat kegiatan, evaluator akan berkunjung ke instansi pemerintah terkait serta penyedia jasa keuangan. Tujuan on-site visit adalah untuk melihat efektifitas dari pelaksanaan rekomendasi FATF.

b. Finalisasi Mutual Evaluation

Enam minggu setelah on-site visit maka evaluator akan mengeluarkan Mutual Evaluation Report yang berfokus pada efektifitas bukan teknikal yaitu bukan berisi evaluasi terhadap ketentuan dan kebijakan yang telah dikeluarkan,namun berisi terhadap hasil observasi evaluator terhadap efektifitas pelaksanaan rekomendasi FATF yang diketahui pada saat on-site visit.

Negara yang dievaluasi masih dapat mengajukan tanggapan dan sanggahan sampai 12 Minggu setelah on-site visit dimana draft kedua akan diberikan yang akan mencakup teknikal dan efektifitas. 16 minggu setelah on-site visit maka apabila masih terdapat perbedaan antara negara yang dievaluasi dengan evaluator akan dilakukan teleconference. 19 minggu setelah on-site Mutual Evaluation Report akan difinalisasi.

Apabila negara yang dievaluasi masih terdapat sangggahan, maka sanggahan tersebut akan disampaikan pada plenary meetingDalam plenary meeting maka laporan tersebut akan diadopsi.

c. Pemantauan Hasil Mutual Evaluation

Setelah diadopsi maka seluruh kekurangan yang disampaikan oleh evaluator akan dipantau oleh negara lain yang dievaluasi setiap plenary meeting. Apabila negara yang dievaluasi tidak mau memperbaiki kekurangan yang disampaikan dalam laporan tersebut, maka FATF/FSRB berdasarkan persetujuan anggotanya dapat mengenakan sanksi kepada negara tersebut.

 


KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REKOMENDASI DAN SANKSI FATF

Sebagai bagian dari komunitas finansial dunia, maka Indonesia berusaha untuk memenuhi Rekomendasi FATF

1. Sejarah Kepatuhan  Indonesia terkait Rekomendasi FATF

Pada tahun 2001 Indonesia dimasukkan ke dalam Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) List. Hal ini terutama disebabkan karena Indonesia pada saat itu belum mengkriminalisasi pencucian uang, belum adanya FIU serta belum sesuai ketentuan pengenalan nasabah maupun permintaan  bantuan hukum (MLA) dengan rekomendasi FATF. Untuk itu Indonesia telah mengundangkan UU TPPU pada tahun 2002 dan 2003 dan peraturan pelaksanaan lainnya, sehingga akhirnya pada tahun 2005 dikeluarkan dari NCCTs List. Namun pada tahun 2012, Indonesia dimasukkan kembali oleh FATF ke dalam Public Statement.  Hal ini disebabkan karena Indonesia belum melakukan pembekuan serta merta terhadap orang atau entitas yang terdapat dalam list UNSCR 1267. Untuk itu Indonesia telah mengundangkan UU TPPT pada tahun 2013 dan peraturan pelaksanaan lainnya sehingga akhirnya dikeluarkan dari FATF Public Statement  pada 2015.

2. Sanksi terkait Rekomendasi FATF

Apabila suatu negara tidak melaksanakan Rekomendasi FATF maka FATF dapat mengenakan sanksi counter measure kepada negara yang bersangkutan. Counter Measure mencakup pelaksanaan Enhanced Due Dilligenceterhadap transaksi dari dan ke negara yang bersangkutan, melarang pendirian cabang lembaga keuangan negara tersebut di negara lain serta (yang paling maksimal) mencegah transaksi dari dan ke negara tersebut. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian negara yang bersangkutan. Daftar negara yang dikenakan sanksi juga dipublikasi secara terbuka di website FATF

3. Pemenuhan Rekomendasi FATF terkini (Mutual Evaluation Indonesia tahun 2018)

Rekomendasi FATF terbaru pada intinya mengubah paradigma pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme dimana yang sebelumnya berdasarkan rule-based menjadi risk-based. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa tidak mungkin suatu negara mencegah dan memberantas seluruh TPPU dan pendanaan terorisme, sehingga perlu di prioritaskan pada risiko tertinggi.

Status keseluruhan MER Indonesia dalam APG adalah sebagi berikut dapat diunduh disini:

  • Untuk kepatuhan teknis: 6 Rekomendasi dengan statusCompliant, 29 Rekomendasi dengan status Largely Compliant, 4 Rekomendasi dengan status Partly Compliant, dan 1 Rekomendasi Non-Compliant.
  • Untuk penilaian implementasi: 5 IO dengan status Substansial, 5 IO dengan status Moderate, dan 1 IO dengan status Low.

Sebagai tindak lanjut, Plenary APG menetapkan Indonesia akan melaksanakan regular follow up dan memberikan 1st follow up report pada 31 Januari 2020.

 


LANDASAN HUKUM PERTUKARAN INFORMASI

Dasar hukum dilakukannya pertukaran informasi intelijen keuangan antar sesama FIU diatur dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional

1. Dasar Hukum Nasional

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Undang-Undang mengatur mengenai dasar hukum pertukaran informasi melalui kerjasama internasional.

Dasar hukum tersebut diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 41 dan 42 UU Nomor 9 tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Dasar Hukum Internasional

Pertukaran informasi merupakan hal yang vital bagi The Egmont Group, oleh karena itu Piagam Egmont (Egmont Charter) mengatur dua hal penting untuk mekanisme pertukaran informasi, yaitu:

  • Prinsip dalam pertukaran informasi (Principle for Information Exchange), dan
  • Praktik terbaik dalam pertukaran informasi (Best Practice for the Exchange of Information)

Dalam pertukaran tersebut, Informasi yang dipertukarkan tidak boleh dialihkan, atau dibuka kepada pihak ketiga, atau menggunakannya untuk kebutuhan administratif, investigatif, penuntutan, atau pun proses di pengadilan tanpa ada persetujuan sebelumnya oleh FIU yang memberikan informasinya.

Materi Website

 


PRINSIP-PRINSIP PERTUKARAN INFORMASI

Piagam Egmont telah menggariskan prinsip-prinsip dalam pertukaran informasi bidang intelijen keuangan antar FIU di dunia

Secara prinsip didorong bahwa pertukaran informasi antara FIU harus dapat dilakukan dengan bebas dan sejalan dengan dasar resiprokalitas atau konsensual bersama serta konsisten dengan prosedur. Pertukaran informasi tersebut harus dikendalikan dengan ketat dan berlapis, untuk memastikan informasi digunakan dengan cara yang diperbolehkan dan konsisten dengan peraturan Perundang-undangan di masing-masing negara mengenai perlindungan dan privasi data. Semua anggota The Egmont Group membantu perkembangan kerjasama dan pertukaran informasi seluas mungkin dengan FIU-FIU lain atas dasar prinsip timbal balik atau kesepakatan bersama, dan dengan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip untuk pertukaran informasi intelijen keuangan diantara FIU yaitu:

  1. Pertukaran informasi bebas untuk tujuan analisis pada tingkatan FIU;
  2. Tidak ada penyebaran atau penggunaan informasi untuk tujuan lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari FIU yang memberikan;
  3. Perlindungan atas kerahasiaan informasi tersebut.

 


JENIS-JENIS PERTUKARAN INFORMASI

Dalam melaksanakan pertukaran informasi, FIU dapat melakukan dua bentuk pertukaran informasi yang digunakan

 

 

Jenis – Jenis Pertukaran Informasi

Terdapat dua bentuk jenis pertukaran informasi yang dilakukan oleh FIU dalam kerjasama internasional:

  • Berdasarkan permintaan (inquiry)
    FIU mengirimkan permintaan data kepada FIU lain berdasarkan nama dan tanggal  lahir (perseorangan) dan nama perusahaan (badan hukum).
  • Berdasarkan penyampaian secara spontan (spontaneous)
    FIU mengirimkan data ke FIU lain apabila dalam database FIU tersebut terdapat nama orang/perusahaan yang sedang diselidiki oleh Negara yang bersangkutan.

 


URGENSI PENGEMBALIAN ASET

Salah satu tujuan akhir dalam penegakan hukum khususnya bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme adalah pengembalian aset kepada negara

Dengan terjadinya globalisasi, untuk kepentingan melacak, mengejar dan merampas uang hasil tindak pidana yang telah dibawa lari atau ditransfer ke luar negeri, dapat dilakukan pemulihan dalam rangka pengembalian aset (asset recovery).

PPATK sebagai anggota The Egmont Group yang merupakan wadah FIU sedunia mempunyai akses untuk melacak jalur uang atau mencari alat bukti lainnya di negara-negara anggota The Egmont Group tersebut. Lebih jauh PPATK dapat menyediakan informasi mengenai assets tracing, jumlah, identitas pemilik dan linkage dari pelaku pidana pemilik uang yang dilarikan ke luar negeri melalui  penyedia jasa keuangan.


TAHAPAN PENGEMBALIAN ASET

Tahapan pengembalian aset terdiri atas pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset

1. Pelacakan Aset

Pelacakan aset merupakan tahap awal dari upaya pengembalian aset. Dalam proses ini melibatkan beberapa instansi seperti Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Luar Negeri RI dan Kepolisian RI.

Setelah berhasil diidentifikasi adanya aset milik pelaku tindak pidana di luar negeri maka pengembalian bukti dan aset dapat dilakukan dengan Mutual Legal Assistance. Penelusuran aset melalui jalur FIU tentunya sangat membantu instansi penegak hukum dalam proses pengumpulan alat bukti untuk kepentingan proses persidangan maupun pada waktu permintaan pengembalian aset yang berada di luar negeri.

Pada kasus Bank Century, peran PPATK dalam upaya mengembalikan dan memulihkan aset cukup signifikan dalam menelusuri transaksi keuangan yang dilarikan ke luar negeri serta melacak keberadaan aset tersebut. Sebagai anggota dalam tim asset recovery kasus Bank Century, PPATK selaku FIU Indonesia berkolaborasi dengan FIU di manca negara melalui payung The Egmont Group dan kerjasama bilateral dalam pertukaran informasi intelijen keuangan dengan berbagai FIU di negara-negara terduga aset tersimpan. Informasi yang diperoleh dari berbagai FIU tentang keberadaan aset kasus Bank Century disampaikan dalam tim yang kemudian dilakukan mekanisme formal untuk mengembalikan aset melalui proses Mutual Legal Assistance.

2. Pembekuan Aset

Setelah aset ditemukan maka pemerintah dapat meminta negara asing untuk melakukan pembekuan aset.

Dalam hal ini beberapa FIU yang memiliki peran sebagai penegak hukum dapat menerima permintaan pembekuan tersebut berdasarkan permintaan dari PPATK, sedangkan untuk FIU yang bersifat administratif maka pembekuan aset harus dilakukan dengan mengirimkan Mutual Legal Assistance atau Letter Rogatory (surat permintaan resmi dari pengadilan negeri di Indonesia kepada pengadilan negara lain untuk beberapa tipe bantuan hukum).Namun demikian dalam beberapa kasus, beberapa FIU secara spontan melakukan pembekuan dan mengirimkan informasi kepada PPATK.

3. Penyitaan Aset

Merupakan proses hukum ketika aset yang telah dibekukan, kemudian disita oleh pemerintah asing untuk dikembalikan kepada pemerintah Indonesia. Umumnya hal ini membutuhkan persetujuan dari pengadilan di negara lain. Pemerintah RI memberikan bukti bahwa harta yang bersangkutan berasal dari tindak pidana. Dalam beberapa kasus tertentu pemerintah mengajukan gugatan perdata agar harta tersebut bisa disita.

4. Pengembalian Aset

Tidak ada prosedur standar dalam proses pengembalian aset. Salah satu permasalahan dalam pengembalian aset adalah harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan tercampur dengan pihak ketiga. Sebagai contoh : pihak yang melakukan tindak pidana juga memiliki tagihan pada pihak lain yang harus dibayarkan, untuk itu pengembalian aset dilakukan dengan melihat kondisi per kasus. Dalam beberapa kasus, bank dunia bertindak sebagai pihak ketiga untuk memastikan harta yang dikembalikan akan digunakan untuk pembangunan seperti dalam kesehatan dan pendidikan.

 


KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENGEMBALIAN ASET

Kerjasama internasional meliputi penggunaan instrumen internasional, Mutual Legal Assistance, Ekstradisi dan bentuk kerjasama lainnya

1. Instrumen Internasional

Setiap negara harus menjadi bagian dan mengimplementasikan Vienna Convention 1988, Palermo Convention 2000, MerindaConvention 2003 dan Terrorist Financing Convention 1999. Dengan menjadi bagian dan mengimplementasikan konvensikonvensitersebut, maka tiap negara bisa melakukan kerjasama dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam konvensi tersebut.

2. Mutual Legal Assistance

Negara harus melakukan permintaan bantuan secara maksimal kepada pemerintah asing dan sebaliknya memberikan bantuan kepada pemerintah asing yang meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia. Dalam rangka permintaan bantuan dalam mutual evaluation, tidak dapat diterima apabila suatu negara memberikan  alasan sedikit  melakukan permintaan bantuan karena tidak adanya kasus. Rekomendasi FATF meminta permintaan  bantuan dilakukan apabila terdapat reasonable ground aset tersangka berada di negara lain.

Permintaan bantuan harus juga dapat dilakukan terhadap permintaan yang berasal dari Non Conviction Baseddimana orang yang diminta asetnya untuk dibekukan/dirampas belum terbukti melakukan tindakan pidana, namun berdasarkan penyelidikan harta tersebut tidak dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan bukan berasal dari tindak pidana. Hal lain setiap negara perlu juga memberikan bantuan pembekuan aset yang merupakan milik yang bersangkutan sebagai uang pengganti.

3. Ekstradisi

Setiap negara harus dapat mengekstradisi tersangka berdasarkan  permintaan negara asing. Dalam rekomendasi FATF bahkan setiap negara harus memiliki simplified procedure terkait ekstradisi dalam kasus yang membutuhkan tindakan yang cepat.

4. Permintaan bantuan  lainnya

Permintaan dapat dilakukan oleh FIU (melalui The Egmont Group), polisi (melalui interpol), kejaksaan (melalui Asset Recovery Interagency Network – Asia Pacific / ARIN – AP) dan regulator. Permintaan tersebut harus dilakukan secara maksimal terutama apabila terdapat indikasi TPPU dan  TPPT baik dalam tahap pelacakan, pembekuan, penyitaan maupun pengembalian aset.

 


EFEKTIFITAS KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENGEMBALIAN ASET

Efektifitas dalam Pengembalian Aset terdiri atas pemberian Mutual Legal Assistance (MLA), permintaan MLA, serta permintaan dan pemberian bantuan bentuk kerjasama lainnya

1. Pemberian  MLA

Setiap negara harus memberikan bantuan hukum dalam MLA apabila diminta negara lain. Rekomendasi FATF melarang adanya persyaratan dual criminality untuk menolak pemintaan bantuan hukum dalam bentuk MLA. Untuk itu setiap negara harus memberikan contoh bantuan kepada negara asing mulai dalam bentuk pelacakan aset secara spontan, pembekuan aset milik WNA, penyitaan aset dan pengembalian aset ke negara peminta bantuan. Hal tersebut harus pula dibuktikan dengan statistik pemberian MLA termasuk jangka waktu permintaan bantuan tersebut dapat dipenuhi.

2. Permintaan MLA

Setiap negara harus secara maksimal melakukan permintaan bantuan hukum kepada negara lain dalam bentuk MLA. Berbeda dengan pemberian  MLA, efektifitas dibuktikan dengan statistik permintaan MLA kepada negara lain, bukan dengan jumlah permintaan yang ditindaklanjuti negara lain. Hal ini karena apabila negara lain tidak merespon MLA maka negara tersebut akan mendapat penilaian yang buruk dari FATF. Efektifitas juga dibuktikan dengan permintaan MLA terkait dengan tindak pidana pencucian uang baik dalam bentuk self launderingthird party launderingforeign predicate crime dan pendanaan terorisme, sehingga tidak hanya permintaan bantuan terkait tindak pidana asal. Jumlah permintaan harusnya akan lebih banyak ditujukan kepada negara tetangga dan negara yang tergolong financial center.

3. Permintaan  dan Pemberian Bantuan Bentuk Kerjasama Lainnya

MLA merupakan jalur resmi dalam permintaan bukti maupun pengembalian aset dari negara lain. Namun  efektifitas juga akan dilihat dari permintaan atau pemberian informasi terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui jalur lainnya seperti Egmont. Interpol, ARIN dan antar regulator. Hal ini dikarenakan dalam beberapa hal MLA memerlukan proses yang rumit dan panjang, sehingga agar pengembalian aset dapat dalam dilakukan secara efektif, setiap negara harus pula berusaha menggunakan jalur lain. Terutama terkait pendaan terorisme yang memerlukan penanganan yang cepat dapat ditempuh jalur pembekuan aset sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan  PBB  Nomor 1267 dan 1373. Selain itu hal ini menunjukkan pula bahwa setiap instansi harus pula memprioritaskan pengembalian  aset tindak pidana pencucian uang dan  pencegahan pendanaan terorisme tidak hanya menjadi prioritas central authority.

 


FATF

Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989. Tujuan utama didirikannya FATF adalah untuk membuat standar internasional dalam mengimplementasikan langkah hukum dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman lainnya bagi integritas sistem keuangan internasional. FATF terdiri dari 37 anggota yang terdiri dari negara dan organisasi internasional.

Upaya untuk menjadi anggota FATF kembali dilakukan oleh delegasi Indonesia pada Sidang Pleno FATF pada 18-22 Juni 2017 di Madrid, Spanyol. Di sela-sela Sidang Pleno tersebut, delegasi Indonesia mengadakan pertemuan dengan 23 dari total 35 delegasi FATF yaitu Australia, Jerman, Prancis, Belanda, Norwegia, Inggris, Rusia, Argentina, Afrika Selatan, RRT, Yunani, Irlandia, India, Selandia Baru, Jepang, Swiss, Meksiko, Spanyol, Turki, Kanada, Portugal, Amerika Serikat, dan Gulf Cooperation Council (GCC) . Selain itu Delri juga telah mengadakan pertemuan dengan Presiden FATF, dan Executive Secretary Asia Pacific Group tentang Pencucian Uang (APG) .

Dalam rangkaian sidang pleno pada tanggal 23 Juni 2017, Presiden FATF Juan Manuel Vega-Serrano memberikan sambutan baik terhadap Surat Menteri Keuangan RI terkait pengajuan Indonesia untuk menjadi anggota FATF.

Upaya untuk mengusahakan keanggotaan Indonesia dalam FATF kembali dilakukan di sela-sela Sidang Pleno FATF pada 18-23 February 2018. Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia mengadakan pertemuan dengan delegasi Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Inggris, Malaysia, Portugal, Thailand, Singapura, dan Sekretariat FATF untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan aplikasi keanggotaan Indonesia di FATF, rencana High Level Visit (HLV) FATF ke Indonesia; hasil on-site visit MER APG Indonesia 2017 lalu, dan peningkatan kerja sama PPATK dengan rekan lembaga intelijen keuangan negara-negara tersebut.

Pada rangkaian pertemuan pleno Financial Action Task Force (FATF) yang diselenggarakan di Paris, Prancis pada tanggal 24-29 Juni 2018, dibahas hasil dari high-level visit  FATF ke Indonesia pada tanggal 9-11 Mei 2018 yang merupakan bagian dari proses aplikasi keanggotaan Indonesia dalam FATF.

Pada kunjungan tersebut, delegasi FATF yang dipimpin langsung oleh Presiden FATF melakukan pertemuan dengan pimpinan tinggi Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia yang mengeluarkan isu TPPU dan TPPT untuk memastikan komitmen dan kesiapan Indonesia sebagai calon anggota FATF. Sehubungan dengan hasil dari kunjungan tingkat tinggi tersebut, secara konsensus mengesahkan status Indonesia sebagai pengamat FATF (observer). Selanjutnya, Indonesia akan menjalani Mutual Evaluation FATF yang akan ditetapkan dalam FATF Plenary bulan Oktober 2018.

Dalam FATF Plenary yang dilaksanakan pada tanggal 14-19 Oktober 2018 di Paris, Perancis telah diputuskan bahwa proses FATF Mutual Evaluation Indonesia akan dimulai pada bulan September 2019 dan hasil dari FATF Mutual Evaluation tersebut akan dibahas dalam FATF Plenary yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2020.

 


APG

Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 41 negara anggota yang bertugas menjamin atau memastikan bahwa negara anggotanya secara efektif mengimplementasikan standar internasional dalam memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi terkait dengan senjata pemusnah massal. Indonesia menjadi anggota APG pada bulan Agustus 1999 dan menjadi APG Co-Chair dari tahun 2006 sampai tahun 2008.

Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) adalah salah satu FATF Style Regional Bodies (FSRB) untuk kawasan Asia Pasifik. Tugas utama APG adalah memastikan negara-negara anggotanya menerapkan atau mengimplementasikan Rekomendasi FATF dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tidak hanya pencegahan dan pemberantasan TPPU, tetapi juga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Salah satu peran Indonesia dalam forum atau organisasi internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT yaitu dengan menjadi anggota APG tahun 2001. Keanggotaan Indonesia dalam APG dikukuhkan melalui Keppres No. 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Kelompok Asia Pasifik tentang Pencucian Uang.

Keanggotaan Indonesia pada APG ini tidak dapat dilepaskan dari konteks TPPU yang merupakan tindak pidana transnasional yang membutuhkan peran internasional dalam penanganannya. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Selama menjadi anggota APG sejak tahun 2001, Indonesia aktif dalam setiap kegiatan APG seperti:

  1. Kepala PPATK 2002-2011 Yunus Husein menjadi Co-Chairs periode 2006-2008;
  2. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan APG Typologies Workshop tahun 2006
  3. Indonesia menjadi evaluator bagi Bangladesh, Brunei, dan Timor Leste;
  4. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan APG Annual Meeting tahun 2008;
  5. Indonesia menjadi anggota Steering Group APG sejak 2012 untuk kawasan Asia Tenggara;
  6. Indonesia menjadi anggota Mutual Evaluation Working Group sejak tahun 2012;
  7. Indonesia merupakan tuan rumah Lokakarya Regional APG untuk Implementasi Target Sanksi Keuangan Terhadap Terorisme di Jakarta pada September 2014;
  8. Indonesia sebagai tim assesor dalam Mutual Evaluation Bangladesh pada tahun 2008 dan tahun 2014;
  9. Indonesia sebagai tim assesor dalam Mutual EvaluationMongolia pada tahun 2016.
  10. Indonesia menjadi reviewer Mutual Evaluation beberapa jurisdiksi seperti Myanmar dan Fiji pada tahun 2018

Mutual Evaluation Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007-2008 dan Mutual Evaluation selanjutnyapada 2017 – 2018 oleh Asia Pacific Group on Money Laundering (APG).

 


THE EGMONT GROUP

The Egmont Group adalah suatu badan yang terdiri dari 159 Unit Intelijen Keuangan (FIU) yang menyediakan platform untuk pertukaran keahlian dan pertukaran informasi intelijen keuangan yang aman untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris.

PPATK selaku FIU Indonesia diterima sebagai anggota the Egmont Group pada tanggal 23 Juni 2004 dalam pertemuan tahunan the Egmont Group di Guernsey yang  kemudian dikukuhkan melalui Keppres No. 24 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Egmont Group sebagaimana mempertimbangkan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Keppres No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional.

Keanggotaan Indonesia pada the Egmont Group ini tidak dapat dilepaskan dari menguatnya upaya internasional dalam memerangi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan tindak pidana transnasional yang memerlukan peran internasional dalam penanganannya, sehingga sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kewajiban moral untuk turut serta dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan kontra pendanaan terorisme.

The Egmont Group menyediakan forum untuk FIU di seluruh dunia untuk meningkatkan dukungan kepada pemerintah masing-masing dalam memerangi atau memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan keuangan lainnya. Dukungan tersebut meliputi:

  • Memperluas dan sistematisasi kerjasama internasional dalam pertukaran timbal balik  dari informasi intelijen keuangan;
  • Meningkatkan efektivitas FIU dengan menawarkan pelatihan dan pertukaran personil untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan personil yang dipekerjakan oleh FIU/PPATK;
  • Meningkatkan jejaring dan komunikasi yang aman antar FIU melalui platform teknologi pertukaran informasi.

Manfaat pertukaran informasi di tingkat internasional dalam mendukung upaya penegakan hukum masing-masing telah terbukti sangat signifikan. FIU memiliki kemampuan untuk bertukar informasi intelijen keuangan yang dapat membantu menelusuri jejak keuangan, termasuk yang terkait dengan terorisme dan mengungkap aset kriminal. Informasi ini bisa berasal dari laporan yang mencurigakan atau transaksi diluar batas kewajaran atau pengungkapan lain dari sektor keuangan dan entitas wajib lainnya, serta data administrasi pemerintah dan informasi catatan publik. Membuka dan memelihara jalur komunikasi di antara anggota the Egmont Group memberikan manfaat bagi penegakan hukum secara global dengan menyediakan sumber potensial yang bermanfaat bagi kepentingan nasional.

Pertukaran informasi antara FIU memiliki nilai tinggi karena merupakan satu-satunya portal untuk pertukaran intelijen keuangan antara yurisdiksi. Misi utama the Egmont Group adalah untuk mendorong pertukaran informasi dan kerjasama internasional yang dituangkan dalam “Prinsip untuk Pertukaran Informasi” (Principles for Information Exchange).

The Egmont Group juga mengoperasikan situs web publik yang menyediakan unclassified information kepada para pemangku kepentingan organisasi dan masyarakat umum. Selain itu, the Egmont Group menghasilkan Laporan Tahunan yang mencerminkan kegiatan organisasi dan perkembangan lainnya selama periode pelaporan.

Sejak pertama kali masuk menjadi anggota Egmont, Indonesia melalui PPATK kerap kali menghadiri pertemuanEgmont Working Group, HoFIU Meeting dan Egmont Plenarysetiap tahunnya. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan Egmont Group diantaranya, Wakil Kepala PPATK periode 2016 – 2021, Dian Ediana Rae, merupakan Vice Chair dari Information Exchange Working Group (IEWG). Di tahun 2019, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Egmont Group Meetings 2019 yang dilaksanakan di Jakarta.

 


CTF SUMMIT

Counter Terrorism Financing (CTF) Summit adalah pertemuan tingkat kawasan yang terdiri dari Unit Intelijen Keuangan, instansi penegak hukum, regulator, industri dan akademisi di kawasan Asia Tenggara plus Australia dan Selandia Baru. CTF Summit diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kegiatan pertukaran informasi intelijen keuangan antar negara, khususnya terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Selain itu, CTF Summit merupakan bentuk optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Kawasan Asia Tenggara dan Australia.

Kegiatan ini pertama kalinya diselenggarakan oleh dua unit intelijen keuangan/financial intelligence unit (FIU) antara PPATK dengan AUSTRAC, sebagai bentuk optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme ditingkat kawasan, yaitu Asia Pasifik. CTF Summit merupakan inisiatif bersama antara PPATK dan AUSTRAC dalam rangka meningkatkan kegiatan pertukaran informasi intelejen antar negara, khususnya terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) karena terjadinya terorisme tidak lain karena adanya saluran dana yang menjadi motivasi para pelaku untuk melakukan tindak kriminal transnasional. PPATK berhasil menyelenggarakan Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) pertama bersama dengan AUSTRAC di Sydney, 16-18 November 2015

The Sydney Communique yang dihasilkan dari CTF Summit 2015 menguraikan komitmen yang dibuat oleh AUSTRAC dan PPATK. Sydney Communique bertujuan agar pelaksanaan CTF Summit kedepannya mengikuti semua tujuan yang ditetapkan di pertemuan Sydney tersebut. Salah satu output utama yang diminta dihasilkan pada CTF Summit berikutnya adalah pengiriman Penilaian Risiko Regional pertama tentang Pendanaan Terorisme, yang akan dipresentasikan pada CTF Summit tahun depan. Selain itu, kerangka kerja untuk kolaborasi dan pembagian intelijen pada risiko prioritas dan telah berkembang ke tahap pengembangan lanjutan. Dokumen The Sydney Communique dapat diunduh disini.

CTF Summit 2016 dilaksanakan di Nusa Dua Bali menyatukan para pemimpin dan ahli dalam pendanaan anti-terorisme dan intelijen keuangan dari seluruh dunia. Dipandu oleh PPATK dan AUSTRAC, badan intelijen keuangan Australia, CTF Summit 2016 melanjutkan keberhasilan CTF Summit perdana yang diadakan di Sydney dengan memulai memulai proses pengembangan solusi regional untuk isu dan resiko pembiayaan terorisme. Dokumen Nusa Dua Statement dapat diunduh disini.

CTF Summit 2016 memberi peluang bagi para pemimpin dan ahli CTF senior untuk:

  • Bekerja sama untuk mengidentifikasi dan memahami sepenuhnya ancaman yang ditimbulkan oleh pendanaan terorisme di wilayah kami;
  • Berkolaborasi dan berbagi informasi keuangan dan intelijen lainnya untuk mengidentifikasi dan melawan ancaman yang ditimbulkan oleh pendanaan terorisme;
  • Berbagi teknik efektif yang diterapkan di yurisdiksi yang relevan untuk melawan pendapatan teroris dan aliran pendanaan memasuki pasar keuangan formal;
  • Memanfaatkan kemitraan publik swasta dalam melawan ancaman pendanaan terorisme untuk memperkuat pasar keuangan dan keamanan regional dan global; dan
  • Memaksimalkan peran teknologi dalam mengidentifikasi dan mengganggu pendanaan terorisme.

AUSTRAC, dan PPATK pada forum ini memimpin penelitian dan pengembangan penilaian risiko regional, dengan kontribusi dari FIUs Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dan mengeluarkan dokumen Regional Risk Assessment. Dokumen kajian ini adalah yang pertama di dunia dan akan mendukung upaya di masa mendatang untuk memahami risiko pendanaan terorisme di kawasan dan jika perlu, mengoordinasikan tindakan untuk merespons transaksi mencurigkan pendanaan terorisme.

CTF Summit 2016 juga menghasilkan Nusa Dua Statement yang berisi langkah-langkah ke depan serta output yang akan dihasilkan dan akan dipresentasikan pada CTF Summit 2017 di Kuala Lumpur Malaysia. Terkait penilaian risiko regional akan dilakukan kajian yang lebih spesifik terkait risiko utama sebagaimana disebutkan dalam dokumen Regional Risk Assessment yaitu terkait Non-Profit Organization (NPO) serta Cross Border Cash Carrying(CBCC) yang hasilnya akan dipresentasikan pada CTF Summit 2017.

CTF Summit 2017 dibangun di atas keberhasilan CTF Summit sebelumnya dengan berfokus pada pengembangan inisiatif swasta-publik sebagai tanggapan terhadap isu dan risiko pendanaan terorisme kawasan saat ini. CTF Summit 2017 mempertemukan para pakar intelijen keuangan dan perwakilan senior dari kebijakan, peraturan, penegakan hukum, dan badan keamanan nasional. Peserta industri termasuk sektor jasa keuangan swasta, financial technology dan regulatory technologi profesional dan akademisi. Delegasi puncak dari pemerintah dan industri menghadiri pertemuan pertama “codeathon”. Dokumen Kuala Lumpur Communique dapat diunduh disini.

CTF Summit selanjutnya dilaksanakan di Thailand dan saat ini forum CTF summit sudah mempersatukan FIU di Asia Tenggara, Australia dan New Zealand dimana hampir tiap bulan dilaksanakan teleconference untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi masing-masing FIU serta forum working group dilaksanakan dua kali sebelum pelaksanaan CTF Summit, agar isu-isu krusial yang dihadapi tiap FIU bisa didiskusikan secara mendalam serta materi yang akan dibahas dalam CTF Summit lebih updatedan merupakan topik yang sedang populer dibahas pada berbagai forum CTF di dunia. Dokumen Bangkok Communique dapat diunduh disini.

 


CIFG

Counter ISIS Finance Group (CIFG) adalah salah satu kelompok kerja dari lima kelompok kerja Koalisi Global dalam memberantas ISIS. CIFG dibentuk pada Januari 2015 dan merupakan kelompok internasional yang dibentuk untuk mengalahkan dan memberantas ISIS. CIFG mempunyai 49 negara anggota dan pengamat, dan diketuai oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Italia dan Saudi Arabia.

Pada 20-21 September 2018, Counter ISIS Finance Group (CIFG) mengadakan pertemuan yang diikuti 52 negara anggota dan pengamat di Warsawa, Polandia untuk membahas upaya global yang sedang berlangsung untuk melawan pembiayaan ISIS. CIFG didirikan pada Januari 2015 sebagai salah satu dari lima kelompok kerja dalam Koalisi Global untuk menangkal ISIS, sebuah kelompok internasional yang luas yang dibentuk untuk menurunkan dan akhirnya mengalahkan ISIS. Ini adalah pertemuan kesepuluh dari kelompok ini yang diketuai bersama oleh Amerika Serikat, Italia, dan Arab Saudi.

Di bawah ini adalah pernyataan bersama yang dapat didistribusikan kepada para pemimpin CIFG:

  • “Koalisi Global telah membuat kemajuan signifikan dalam perang melawan ISIS. Kekhalifahan ISIS disebut telah runtuh. Kelompok teroris telah kehilangan hampir semua wilayah yang pernah dikuasai di Irak dan Suriah. Tapi, ISIS sekarang berusaha bersembunyi di bayang-bayang, di Irak dan Suriah, dengan cabang, afiliasi, dan sel di seluruh dunia. Oleh karena itu, pekerjaan CIFG tetap lebih penting dari sebelumnya, dan negara-negara anggota berkomitmen hari ini untuk meningkatkan upaya mereka”.
  • “Kelompok kerja keuangan digunakan oleh negara-negara anggota untuk mengidentifikasi dan mengganggu kemampuan ISIS untuk menghasilkan pendapatan dan mengakses sistem keuangan. Pada hari pertama pertemuan, anggota CIFG berbagi informasi untuk terus membangun pemahaman umum tentang ancaman yang berkembang yang diajukan oleh ISIS. Para anggota mendiskusikan keberhasilan khusus dalam mengidentifikasi para pemodal teroris dan membawa mereka ke pengadilan. Mereka juga berbagi informasi khusus mengenai mekanisme pendanaan yang digunakan di Asia Selatan dan Tenggara, serta di Eropa. Ide-ide tentang praktik terbaik untuk mengatasi tren yang muncul dibagikan. Kelompok kerja tersebut juga membahas bagaimana mengurangi risiko dari eksploitasi yang berpotensi ISIS terhadap pendanaan stabilisasi dan rekonstruksi ke Irak dan negara-negara lain yang terkena dampaknya. Anggota mengakui pentingnya mencegah perdagangan properti arkeologi yang dihapus secara ilegal oleh ISIS dari Irak dan Suriah dan nilai pemulihan dan rekonstruksi warisan budaya dalam proses stabilisasi. Pada hari kedua pertemuan, para delegasi membahas cara terbaik untuk memerangi penculikan untuk tebusan, dan cara mengkomunikasikan secara efektif kesuksesan berkelanjutan Koalisi melawan pemodal ISIS”.
  • “Bahkan ketika ISIS dengan putus asa mencari sumber pendanaan baru, itu mengadaptasi tekniknya. Koalisi kami harus beradaptasi juga. Pertemuan kesepuluh CIFG menambahkan negara anggota baru ke Koalisi, meningkatkan kerja sama di antara negara-negara yang berpikiran sama dan organisasi multilateral, dan memperkuat fakta bahwa CIFG terus memainkan peran penting dalam pertarungan Global Coalition yang lebih luas untuk mengalahkan ISIS”.