PENGENALAN

SELAMAT DATANG

E-Learning disusun untuk memudahkan pihak berkepentingan memahami seluk beluk pencucian uang dan pendanaan terorisme dan ikut serta dalam menguatkan upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Mari kita meningkatkan pemahaman mengenai seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) untuk menguatkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dalam program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

E-Learning dapat digunakan oleh pihak pelapor, lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, dosen, mahasiswa serta masyarakat umum sebagai pengetahuan awal untuk dilanjutkan dengan pendalaman melalui pelatihan ataupun kajian/penelitian.

Selamat  mengikuti E-learning, semoga dapat meningkatkan pemahaman dan menguatkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Apabila anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan E-Learning ini dapat disampaikan melalui email ke bbaygy@yahoo.co.id.

 


PENGANTAR PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT

Modul ini memberikan pengetahuan mengenai konsep dasar TPPU dan TPPT  dan bagaimana pendekatan APU PPT dijalankan.

Modul ini ditujukan untuk memberikan penjelasan umum mengenai:

  • > Apa Pengertian dan Tujuan Pencucian Uang?
  • > Apa Pengertian dan Tujuan Pendanaan Terorisme?
  • > Bagaimana Pencucian Uang Dilakukan?
  • > Apa Dampak Pencucian Uang?

 


APA PENGERTIAN DAN TUJUAN PENCUCIAN UANG?

Dengan memahami konsep dasar dan bagaimana pendekatan APU PPT dijalankan, diharapkan agar berbagai pihak memahami perannya dan memberikan kontribusi secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

APA PENGERTIAN DAN TUJUAN PENCUCIAN UANG?

Mendapatkan uang atau harta kekayaan dapat merupakan tujuan seseorang melakukan kejahatan. Uang juga menjadi darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan.

 

Pengertian dan Tujuan Pencucian Uang

Pengertian Pencucian Uang

Pelaku kejahatan keuangan seperti koruptor, pengedar narkoba, pelaku illegal logging dan lainnya tidak berhenti pada saat kejahatan dilakukan dan harta kekayaan berhasil diperoleh. Sebagian besar pelaku kejahatan tersebut melakukan Pencucian Uang.

Pencucian Uang adalah suatu perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

Pada pencucian uang, tidak ada perubahan status menjadi sah atas harta kekayaan hasil kejahatan. Harta kekayaan hasil kejahatan tersebut hanya seolah-olah terlihat/berasal dari aktivitas yang sah, padahal nyatanya masih merupakan sesuatu yang tidak sah.

Tujuan Pencucian Uang

Pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya mempunyai niat untuk menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, menghindari penyelidikan investigasi dan/atau tuntutan hukum dan meningkatkan keuntungan serta agar harta kekayaan hasil kejahatan dapat dinikmati pelaku tanpa diganggu dengan upaya penegakan hukum.

 


APA PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDANAAN TERORISME?

Pelaku terorisme memerlukan pendanaan untuk mendukung aksi terornya, seperti untuk membeli senjata, melakukan perekrutan anggota, dan biaya operasional

 

Pendanaan Terorisme

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Terdapat perbedaan antara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Pendanaan terorisme selain berasal dari hasil kejahatan juga dapat berasal dari harta kekayaan yang sah untuk digunakan dalam melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Sedangkan dalam kegiatan pencucian uang, sumber dana selalu dari hasil tindak pidana.

Dalam UU TPPU, terorisme merupakan salah satu kejahatan asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung/tidak langsung untuk kegiatan terorisme disamakan dengan hasil kejahatan.

 


BAGAIMANA PENCUCIAN UANG DILAKUKAN?

Pencucian Uang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai modus operandi untuk mencapai akhir yang diharapkan oleh pelaku.

 

Bagaimana Pencucian Uang Dilakukan

Secara umum proses pencucian uang sering dikelompokkan menjadi 3 (tiga) fase pokok, yakni:

Penempatan (placement

Merupakan upaya menempatkan hasil dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap awal dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Penempatan hasil kejahatan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening yang berada di lokasi lain.

Pemisahan/pelapisan (layering)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Penggabungan (integration

Merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Selain menggunakan sistem keuangan yang kompleks, pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan kelemahan sistem yang tidak efisien dan korup seperti seringkali dilakukan pada high risk country, pada high risk business, dan memanfaatkan high risk product.

 


APA DAMPAK PENCUCIAN UANG?

Selain berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, pencucian uang juga memiliki dampak negatif secara lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara

 

Dampak Pencucian Uang

Melalui pencucian uang, pelaku kejahatan selain dapat menikmati kekayaan yang dihasilkan dari kejahatannya juga digunakan untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

Selain mengakibatkan tingginya angka kriminalitas, Pencucian uang memiliki dampak negatif secara lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah

2. Merongrong integritas pasar keuangan

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya

4. Menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak

5. Merusak reputasi negara

6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

 


PENGENALAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan Perundang-undangan lainnya

 

Program APU-PPT Diatur

Program APU PPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Poin pengaturan UU TPPU antara lain sebagai berikut:

  1. Kriminalisasi perbuatan Pencucian Uang
  2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor
  3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  4. Aspek penegakan hukum
  5. Kerja sama nasional dan internasional

Selain UU TPPU, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT).

Poin pengaturan UU TPPT antara lain sebagai berikut:

  1. Kriminalisasi perbuatan pendanaan terorisme
  2. Pencegahan pendanaan terorisme pada sistem keuangan dan pembawaan uang tunai lintas negara
  3. Pencantuman daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan pemblokiran serta merta
  4. Aspek penegakan hukum
  5. Kerjasama nasional dan internasional

Selain Undang-Undang, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Presiden, Mahkamah Agung, Aparat Penegak Hukum, PPATK, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

http://jdihn.id/

http://jdih.ppatk.go.id/

 


BAGAIMANA MENELUSURI HASIL KEJAHATAN?

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan perlu dilakukan dengan memutus mata rantai darah yang menghidupi kejahatan itu (bloods of the crimes), yakni uang atau harta kekayaan hasil kejahatan

 

Menelusuri Hasil Kejahatan

Pendekatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) merupakan salah satu mekanisme dalam rangka mencegah dan memberantas suatu kejahatan dengan menggunakan pola mengikuti aliran dana (follow the money), yaitu metode mendahulukan penelusuran pencarian uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan (follow the suspect). Pola ini terbukti efektif mendeteksi suatu kejahatan baru dan mendukung penanganan kasus yang sedang ditangani oleh Instansi Penegak Hukum.

Beberapa manfaat atau nilai tambah yang diperoleh melalui pendekatan follow the money adalah:

  1. Jangkauan lebih luas sehingga dirasakan lebih adil;
  2. Dapat dilakukan dengan diam-diam, sehingga lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;
  3. Pendekatan merampas hasil kejahatan dapat mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana;
  4. Adanya pengaturan pengecualian ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan;
  5. Harta kekayaan merupakan urat nadi kejahatan, sehingga bila diputus kejahatan tersebut sulit untuk berkembang;
  6. Mempermudah penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan;
  7. Sebagai salah satu sarana untuk asset recovery.

Implementasi Program APU PPT melibatkan berbagai pihak seperti Pihak Pelapor, PPATK, Instansi Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur dan lainnya yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.

 


APA ITU PPATK?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan Financial Intelligence Unit (FIU) yang mempunyai tugas sebagai focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia

 

Kantor PPATK

PPATK pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian mengalami perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK merupakan lembaga independen, bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan melaporkan kinerjanya setiap enam bulan sekali kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.

 


VISI DAN MISI PPATK

Visi dan Misi PPATK merupakan arah organisasi untuk memotivasi tim dan organisasi untuk mewujudkan visi bersama bagi masa depan

Visi 

Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Misi

  1. Meningkatkan nilai guna Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK. HA dan HP merupakan produk utama PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU). HA dan HP tersebut dihasilkan melalui proses analisis dan pemeriksaan berdasarkan data-data transaksi keuangan mencurigakan yang kredibel. HA dan HP disampaikan kepada Instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. HA dan HP yang telah disampaikan diharapkan mempunyai nilai guna bagi Instansi Penegak Hukum untuk memroses TPPU dan pendanaan terorisme. Keberhasilan Instansi Penegak Hukum untuk menindaklanjuti HA dan HP sangat bergantung pada kualitas HA dan HP. Dengan demikian, PPATK selalu berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kualitas HA dan HP, antara lain melalui peningkatan kepatuhan pihak pelapor, peningkatan kualitas pelaporan, peningkatan kualitas database pelaporan, peningkatan kualitas riset TPPU, peningkatan sistem analisis, dan efektivitas penyampaian, serta pemantauan terhadap HA dan HP yang telah disampaikan kepada Instansi Penegak Hukum.
  2. Meningkatkan peran dan dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PPATK karena TPPU merupakan kejahatan luar biasa dan bersifat lintas batas, sehingga diperlukan peran dan dukungan berbagai pihak yang berasal dari dalam dan luar negeri. PPATK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kerja sama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri,sehingga penanganan TPPU dan pendanaan terorisme dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, terarah, terukur dan berkesinambungan. Peningkatan peran dan dukungan dilaksanakan, antara lain melalui forum Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi dalam negeri maupun pemerintah/FIU negara lain, perluasan kerja sama dalam pengelolaan data, pemberian rekomendasi kepada pemerintah, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada instansi terkait, maupun keikutsertaan dalam berbagai forum internasional terkait Anti Money Laundering (AML).
  3. Meningkatkan efektivitas manajemen internal PPATK. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPATK memerlukan dukungan manajemen internal yang andal. PPATK akan berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen internal melalui peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penyempurnaan organisasi yang menggambarkan proses bisnis PPATK yang jelas dan terintegrasi, peningkatan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan anggaran PPATK, dan peningkatan peran pengawasan internal. Selain itu, PPATK akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem teknologi informasi. Peningkatan kualitas sistem teknologi informasi tersebut bertujuan untuk mendukung sistem pelaporan, pengelolaan database, sistem analisis, sistem pertukaran informasi, keamanan informasi, dan pengembangan sistem teknologi informasi lainnya dalam mendukung proses bisnis PPATK secara menyeluruh dan terintegrasi.

 


TUGAS DAN FUNGSI PPATK

Tugas dan Fungsi PPATK sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPATK mempunyai fungsi:

  1. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;
  2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
  4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/ tindak pidana asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPATK telah:

  1. Membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT);
  2. Melakukan penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU dan TPPT (National Risk Assesment on Money Laundering & Terrorist Financing/NRA onML & TF );
  3. Menyusun strategi nasional APU-PPT (Stranas APU PPT);
  4. Melakukan penilaian risiko sektoral terhadap TPPU dan TPPT (Sectoral Risk Assessment on Money Laundering & Terorrist Financing/SRA on ML&TF); dan
  5. Menyusun indeks persepsi publik terhadap TPPU dan TPPT (IPP APU PPT 2017).

 


SIAPA SAJAKAH PIHAK YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME?

Keberhasilan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ditentukan oleh peran aktif berbagai pihak dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme

 

Skema Rezim APU-PPT Indonesia

Pihak Pelapor

Pihak Pelapor adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya (PBJ), dan pihak lainnya (Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor, Notaris, Advokat, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan Publik, Perencana Keuangan) merupakan lini terdepan (front liner) bagi keberhasilan Program APU PPT yang berperan dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Instansi Penegak Hukum

Regulasi APU PPT memberikan kewenangan dan terobosan baru bagi Instansi Penegak Hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain: pendekatan mengejar harta hasil tindak kejahatan, pembuktian terbalik, dan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPATK, dan lembaga pengawas dan pengatur lainnya melakukan pengawasan dan memberikan pedoman atas implementasi Program APU PPT yang dijalankan oleh pihak pelapor.

Presiden dan DPR

Menyusun Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan bagi terlaksananya Program APU PPT, serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja PPATK serta lembaga terkait.

Komite Nasional TPPU

Komite Nasional TPPU yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mensinergikan langkah instansi pemerintah dan instansi terkait untuk mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Masyarakat

Dapat berperan aktif dengan menyampaikan informasi dugaan atau indikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme kepada PPATK. Peran aktif dapat juga dilakukan oleh akademisi yang merupakan bagian dari masyarakat dengan membuat kajian dalam rangka mendukung Program APU PPT.

Kerjasama Internasional

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara, sehingga efektifitas program APU PPT juga didukung dengan efektifnya kerjasama internasional antara PPATK dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain.

 


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pelayanan PPID PPATK  dibantu oleh petugas pelayanan informasi publik, yang minimal memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta dapat berkomunikasi dengan baik, dan menguasai teknologi informasi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dasar hukum keterbukaan informasi publik di PPATK :

  • Perkip No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  • Perkip No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  • Perma No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
  • KMA No 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri
  • KEP-144/1.03/PPATK/04/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK
  • PER-01/1.02/PPATK/01/10  tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Permohonan masyarakat atas informasi publik di PPATK dapat diakses di http://ppid.ppatk.go.id.

 


TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PPATK adalah sarana layanan online yang dapat diakses di www.ppid.ppatk.go.id maupun datang secara langsung ke kantor PPATK. Berikut ini adalah alur tata cara permohonan informasi yang ingin diketahui dari PPATK:

 

Cara Permohonan Informasi

 


TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan atas pengajuan informasi. Pengajuan keberatan ini ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi PPID oleh pemohon informasi.

 

Cara Pengajuan Keberatan

Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

  1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
  2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
  3. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; dan
  4. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.

 


UPAYA PENANGGULANGAN TPPU DAN TPPT

Upaya Penanggulangan TPPU dan TPPT Berbasis Risiko

 

Penanggulangan TPPU & TPPT Berbasis Risiko

Dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, rezim APU PPT telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU dan TPPT, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019, Penilaian Risiko Sektoral  terhadap TPPU dan TPPT, Indeks Persepsi Publik Terhadap TPPU dan TPPT dan Penilaian Risiko Kawasan Terkait Pendanaan Terorisme.

 


PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TPPU DAN TPPT (NATIONAL RISK ASSESMENT ON MONEY LAUNDERING & TERRORIST FINANCING / NRA ON ML & TF)

Penyusunan NRA on ML & TF merupakan wujud pemenuhan Rekomendasi 1 dari FATF Recommendations dan upaya penyusunan strategi nasional untuk penyempurnaan regulasi dan ketentuan terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia

 

Proses Persyaratan NRA on ML & TF

FATF Recommendation 1:

“Setiap negara diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta menetapkan otoritas yang akan mengoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif”.

Selain pemenuhan ketentuan internasional, NRA on ML&TF juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam upaya penyusunan strategi nasional serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi dan ketentuan terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Pada tingkat yang lebih mikro, pelaksanaan NRA on ML &TF menjadi penting bagi setiap stakeholderrezim APU PPT, seperti pihak pelapor, Lembaga Pengawas Pengatur, dan Instansi Penegak Hukum khususnya dalam penyempurnaan kerentanan internal yang dimiliki serta penyusunan skala prioritas dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada area-area yang memiliki tingkat risiko TPPU lebih tinggi.

Tujuan Umum Penyusunan NRA on ML & TF: 

  1. Memberikan masukan untuk perbaikan potensial rezim APU PPT, termasuk melalui perumusan atau kalibrasi kebijakan APU PPT nasional;
  2. Membantu dalam memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya APU PPT oleh pihak yang berwenang, termasuk memberikan masukan dalam setiap penilaian risiko yang dilakukan secara parsial oleh setiap stakeholders; dan
  3. Memberi masukan dalam penilaian risiko APU PPT (risk based approach) yang dilakukan oleh PJK dan PBJ.

Tujuan Khusus Penyusunan NRA on ML:

  1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber ancaman, dan metode pencucian uang yang telah dilakukan dan berpotensi dilakukan oleh pelaku TPPU di Indonesia.
  2. Menganalisis tren ancaman nasional TPPU yang terjadi selama tahun 2011-2014 dilihat menurut tindak pidana asal TPPU untuk mengukur seberapa efektif pelaku kejahatan dalam melakukan TPPU.
  3. Menganalisis tingkat ancaman TPPU menurut profil pelaku dan tindak pidana asal TPPU.
  4. Menganalisis tingkat kerentanan wilayah, Pihak Pelapor, produk/jasa layanan, serta modus (pola transaksi) yang berpotensi digunakan oleh pelaku TPPU.
  5. Mengidentifikasi apakah terdapat kekosongan (loop holes) dalam sistem regulasi dan kerentanan penegakan hukum TPPU serta menganalisis berbagai tingkat kerentanannya.
  6. Menganalisis dan memetakan tingkat risiko TPPU menurut dugaan tindak pidana asalnya yang diukur berdasarkan tingkat kecenderungan dan tingkat dampak yang ditimbulkan.
  7. Menganalisis dan memetakan tingkat risiko yang dimiliki PJK, PBJ, dan Profesi digunakan sebagai sarana melakukan TPPU berdasarkan tingkat kecenderungan dan tingkat dampak yang dimiliki.
  8. Mengevaluasi tingkat risiko TPPU menurut tindak pidana asal dan menurut pihak pelapor dalam rangka penyusunan rekomendasi pengelolaan risiko TPPU.

Tujuan Khusus Penyusunan NRA on TF:

  1. Mengetahui modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi.
  2. Mengetahui profil pelaku pendanaan terorisme yang berisiko tinggi baik untuk perorangan maupun korporasi.
  3. Mengetahui sarana pemindahan dana terorisme yang berisiko tinggi.
  4. Mengetahui instrumen transaksi dan produk/jasa keuangan yang berisiko tinggi.
  5. Mengetahui wilayah (propinsi) pendanaan terorisme yang berisiko tinggi di Indonesia.

Dokumen NRA on ML&TF:

NRA ML (pdf)

NRA TF (pdf)

Full NRA ML (pdf)

Full NRA TF (Pdf)

 


STRATEGI NASIONAL (STRANAS) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT TAHUN 2017-2019

Strategi Nasional (Stranas) disusun sebagai pedoman bagi instansi/kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

FATF merekomendasikan agar setiap negara memiliki kebijakan nasional tentang APU PPT dan memastikan pembuat kebijakan, FIU, Aparat Penegak Hukum, pengawas dan pejabat berwenang lainnya memiliki mekanisme yang efektif dalam penerapan kebijakan dan aktivitas memerangi pencucian uang dan terorisme. Merujuk rekomendasi tersebut, dibentuklah Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keanggotan Komite TPPU terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertindak sebagai ketua Komite.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komite TPPU bertugas untuk mengoordinasikan penanganan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu fungsi Komite TPPU dalam melaksanakan tugasnya adalah merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU telah merumuskan dan menetapkan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang periode tahun 2007-2011 dan periode tahun 2012-2016. Namun capaian dari pelaksanaan Stranas tersebut membutuhkan penyesuaian dan pengembangan untuk tindak lanjutnya dalam mengantisipasi perkembangan zaman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang semakin canggih dalam melakukan aksinya.

Diharapkan Stranas dapat menjadi kerangka acuan kerja bagi semua pihak yang pada akhirnya dapat menghasilkan kerja nyata dengan menciptakan sinergi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia dalam mendukung rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Guna pelaksanaan kebijakan yang berkesinambungan, saat ini Komite TPPU telah merumuskan 7 (tujuh) Stranas periode tahun 2017-2019 yang telah mengadaptasi hasil penilaian risiko Indonesia terhadap TPPU dan TPPT, sebagai berikut:

  1. Menurunkan tingkat tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
  2. Mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
  3. Optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
  4. Menguatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.
  5. Meningkatkan pemanfaatan instrumen kerja sama internasional dalam rangka optimalisasi asset recovery yang berada di negara lain.
  6. Meningkatkan kedudukan dan posisi indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  7. Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai dan Bearer Negotiable Instrument (BNI) lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

 


PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TERHADAP TPPU DAN TPPT

Sectoral Risk Assesment on Money Laundering & Terrorist Financing/SRA on ML&TF (SRA on ML & TF) merupakan salah satu langkah mitigasi untuk menilai risiko TPPU dan TPPT secara mendalam di masing-masing sektor.

Terkait dengan risiko-risiko yang teridentifikasi pada NRA on ML&TF, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 dimana salah satu rencana aksi adalah Penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang bersifat sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA).

Dengan disusunnya SRA di bidang penegakan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dari berbagai faktor yang terdapat dalam masing-masing sektor sehingga dapat diketahui hal mana yang paling berisiko sehingga dapat dilakukan mitigasi TPPU secara efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan penyusunan SRA di bidang industri PJK dan PBJ adalah untuk menilai risiko atas kerawanan digunakannya Pihak Pelapor sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sehingga risiko yang teridentifikasi dapat dimitigasi sehingga pengaruh atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.

Pada tahun 2017, Indonesia telah menyusun beberapa SRA:

  1. Di bidang penegakan hukum:
    1. Penilaian Risiko TPPU pada Tindak Pidana Narkotika
    2. Penilaian Risiko TPPU pada Tindak Pidana Korupsi
    3. Penilaian Risiko TPPU pada Tindak Pidana di bidang Perpajakan
    4. Penilaian Risiko TPPU pada Tindak Pidana di bidang Bea dan Cukai
  2. Di bidang Industri PJK & PBJ
    1. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di Sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
    2. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di sektor Penyedia Barang dan Jasa
    3. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di sektor Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Penyelenggara Transfer Dana
    4. Penilaian Risiko TPPU dan TPPT di sektor Pialang Berjangka Komoditi

 


INDEKS PERSEPSI PUBLIK TERHADAP APU PPT

Visualisasi upaya Rezim APU PPT dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT dari sudut pandang masyarakat Indonesia

 

Variabel IPP APUPPT

Tujuan:

Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT merupakan alat untuk mengukur pencapaian tahunan seluruh stakeholder rezim APU PPT di Indonesia dalam menentukan arah kebijakan yang paling tepat untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, khususnya yang berkaitan dengan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi pokok National Risk Assessment on Money Laundering/Terrorism Financing

Penyusunan indeks dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders Rezim APU PPT, agar kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPATK juga melibatkan lembaga surveyor independen yang memiliki pengalaman luas dan kompeten yaitu PT. Surveyor Indonesia serta bekerjasama dengan Tim Ahli dari Badan Pusat Statistik dalam proses indeksasi. Guna penjaminan kualitas terhadap metodologi teknis pelaksanaan survei dan indeksasi, Tim juga didampingi oleh para Akademisi sebagai Tim Penjamin Kualitas yang berasal dari 6 universitas yang telah menjalin MoU dengan PPATK, yaitu: Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Jember, Universitas Lambu Mangkurat, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga.

Proses penyusunan:

Penyusunan IPP APU PPT dilakukan melalui survei langsung kepada publik di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2016, survei dilakukan di 1.100 kelurahan/desa pada 33 provinsi (11.000 rumah tangga/responden) dan pada tahun 2017 dilakukan di 1.104 kelurahan/desa pada 34 provinsi (termasuk Kalimantan Utara) dengan 11.040 rumah tangga/responden.

Responden dari survei publik ini adalah satu anggota rumah tangga berusia 17 tahun ke atas, di setiap desa/kelurahan lokus survei dipiih sebanyak 10 responden secara acak dan proporsional dengan profil/profesi yang bersifat unik (tidak terduplikasi).

Hasil IPP APU PPT:

 
Tahun IPP APU-PPT IPP TPPU IPP TPPT
2016 5,21 5,52 4,89
2017 5,31 5,57 5,06

Link download publikasi indeks

 


PENILAIAN RISIKO KAWASAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME/REGIONAL RISK ASSESSMENT ON TERRORISM FINANCING

Regional Risk Assessment on Terrorism Financing (RRA on TF)merupakan wujud komitmen kuat negara di kawasan regional dalam memitigasi risiko pendanaan terorisme

RRA on TF merupakan penilaian risiko kawasan gabungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi metode, teknik dan sarana yang digunakan organisasi teroris untuk menggalang dana, memindahkan dana dan menggunakan dana. Penilaian ini mencari tahu risiko atau kerentanan pendanaan terorisme potensial yang mungkin timbul dalam waktu 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun ke depan. Penilaian ini juga akan mengidentifikasi rencana tindakan akan datang, yang berpotensi dalam mengarahkan kebijakan terkait pendanaan terorisme ke depannya.

Adapun negara-negara yang terlibat pada kegiatan RRA on TF ini adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Australia. RRA on TF ini merupakan salah satu output dari 2nd Counter Terrorism Financing yang dilaksanakan di Bali Tahun 2016 (CTF Summit).

RISIKO UTAMA (KEY RISKS) HASIL RRA ON TF 2016

  1. Tahap Pengumpulan Dana
    1. Pendanaan sendiri (self funding) lewat sumber yang sah.
    2. Memanfaatkan NPO.
  2. Tahap Pemindahan Dana
    Pembawaan uang tunai atau barang berharga lintas batas negara.
  3. Penggunaan Dana
    1. Operasional (biaya perjalanan, pembelian senjata atau bahan peledak serta untuk biaya pelatihan).
    2. Organisasional (biaya santunan janda dan keluarga pelaku teror, propaganda, gaji dan untuk membangun jaringan).

PRIORITAS AKSI RRA ON TF

Berdasarkan hasil pemetaan risiko utama (Key Risks) pendanaan terorisme, faktor kerentanan dan juga faktor perubahan yang berpotensi muncul, terdapat 4 (empat) prioritas aksi pendanaan terorisme di kawasan yang butuh mendapatkan penanganan segera yakni:

  1. Pendanaan sendiri (self-funding) dari sumber yang sah.
  2. Pendanaan dari NPO (Non Profit Organization) yang berisiko tinggi.
  3. Pendanaan melalui pembawaan uang tunai atau barang berharga lintas batas negara.
  4. Pendanaan dari luar yang masuk ke dalam negara.

Langkah selanjutnya dari RRA on TF ini adalah penilaian risiko pendanaan terorisme regional terhadap organisasi nirlaba (NPO). Oleh karena itu, pada tahun 2017 diadakan Penilaian Risiko Regional Asia Tenggara dan Oseania terhadap Pendanaan Terorisme dari Sektor Lembaga Amal dan Nirlaba 2017 (RRA NPO) yang disusun oleh 8 negara Asia Tenggara dan Oseania yaitu Indonesia, Australia, Malaysia, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand. RRA NPO ini diluncurkan pada saat penyelenggaraan 3rd CTF Summit di Kuala Lumpur (CTF Summit).

Berdasarkan hasil koordinasi dan kolaborasi bersama antar negara tim RRA NPO 2017 telah berhasil memetakan hasil laporan RRA NPO ini yang hasilnya adalah:

  1. Risiko keseluruhan pendanaan terorisme untuk sektor NPO di kawasan ini dinilai sebagai Menengah. Temuan ini didasarkan pada penilaian regional terhadap lingkungan ancaman, kerentanan sektor NPO dan dampak penyalahgunaannya.
  2. Berdasarkan nilai Ancaman didapati bahwa nilai rata-rata ancaman NPO regional adalah Menengah, Indonesia adalah satu-satunya negara dengan nilai ancaman tinggi.
  3. Berdasarkan nilai kerentanan didapati bahwa nilai rata-rata kerentanan NPO regional adalah Menengah pada seluruh negara.
  4. Berdasarkan nilai dampak didapati bahwa nilai rata-rata dampak NPO regional adalah menengah, Australia dan Indonesia merupakan negara yang memiliki dampak tinggi jika sektor NPO-nya disalahgunakan untuk pendanaan terorisme.
  5. Meskipun penilaian risiko regional terhadap TF pada tahun 2016 (RRA 2016) menilai NPO berisiko tinggi, akan tetapi tercatat hanya ada sedikit kasus NPO penyalahgunaan dari yang diperkirakan, selain itu juga diakui bahwa diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengklarifikasi tingkat risiko tersebut.
  6. Tim RRA NPO ini juga telah mampu mengidentifikasi subset NPO berisiko tinggi yang penting untuk diketahui oleh negara-negara anggota dan juga negara lainnya yang berdekatan.

Beberapa poin inti subset NPO berisiko tersebut adalah NPO:

  1. Lebih cenderung kepada bentuk NPO layanan daripada NPO ekspresi.
  2. Penggunaan uang tunai yang tinggi.
  3. Sumbangan masyarakat merupakan sumber dana utama.
  4. Beroperasi atau mengirim dana/barang ke yurisdiksi negara risiko tinggi.
  5. Mendukung etnis atau agama tertentu.
  6. Memiliki hubungan dengan organisasi yang beroperasi di yurisdiksi berisiko tinggi.
  7. Berlokasi di provinsi atau ibu kota dari pada daerah pedesaan atau perbatasan.

 


TEKNOLOGI FINANSIAL

Saat ini disadari bahwa industri yang memberikan jasa di bidang keuangan tidak lagi sebatas penyedia jasa keuangan, tetapi juga telah meluas kepada penyelenggara teknologi finansial (TekFin)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI TekFin) Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:

  1. sistem pembayaran;
  2. pendukung pasar;
  3. manajemen investasi dan manajemen risiko;
  4. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
  5. jasa finansial lainnya.

Kriteria Teknologi Finansial memiliki kriteria:

  1. bersifat inovatif;
  2. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi,dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
  3. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
  4. dapat digunakan secara luas; dan
  5. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 

Indonesia telah memiliki 3 (tiga) pengaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penyelenggaraan TekFin, meliputi:

  1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI 18/40/PBI/2016)
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI TekFin) (PBI 19/12/PBI/2016
  3. Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (POJK 77/POJK.01/2016)  

Ketiga aturan tersebut di atas sudah memuat ketentuan kewajiban untuk melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Guna memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial, Bank Indonesia menyelenggarakan Regulatory Sandbox atau suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi,dan/atau model bisnisnya, termasuk uji coba penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

 


REKOMENDASI FATF TERKAIT NPO

Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Nomor 8 menetapkan standar internasional yang mengatur tentang sektor organisasi masyarakat atau NPO

NPO (Non Profit Organization) atau biasa disebut juga dengan Ormas (Organisasi Masyarakat) berdasarkan definisinya yang tercantum dalam  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 1 :  Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

NPO/Ormas berbeda dengan Kelompok Teroris seperti Islamic State of Iraq and The Levant (ISIL/ISIS), AL-Qaeda, Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sesuai daftar Dewan Keamanan PBB yang disebutkan dalam Designated Terrorist Group. Sedangkan Organisasi Non Profit secara global dapat didefinisikan sebagai  suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba secara global meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Pengaturan Ormas di masing-masing negara berbeda-beda. Tingkat dan risiko penyalahgunaan ormas juga berbeda beda. Secara International atau global penyalahgunaan NPO di negara manapun dapat terjadi, termasuk yang lagi marak sekarang ini adalah dengan adanya issue global penyalahgunaan NPO untuk tujuan terorisme ataupun sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Untuk itu secara Internasional ditetapkan standar yang mengatur tentang sektor organisasi masyarakat atau NPO melalui Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) 8. Dalam rekomendasi tersebut terdapat satu rekomendasi yakni rekomendasi khusus 8 yang membahas tentang pendanaan terorisme melalui Ormas atau disebut dengan Non Profit Organization(NPO) yang intinya menyebutkan bahwa “setiap negara harus meninjau kecukupan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan entitas yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme”.

Lanskap NPO di Kawasan

Berdasarkan dokumen Penilaian Risiko NPO Regional ASEAN PLUS terhadap Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK tahun 2017, Lanskap NPO di kawasan terutama Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Thailand  sebagai berikut :

 

Sebaran NPO Regional Di Tahun 2017

 

 


BENEFICIAL OWNER

Menjaga Integritas Korporasi melalui Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT

Integritas korporasi perlu dilindungi dari ancaman Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Beneficial Owner (BO) atau Pemilik Manfaat merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan transparansi BO pada Korporasi menjadi sangat urgent untuk dilakukan dalam rangka:

  1. melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik,
  2. memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, dan
  3. efektivitas penyelamatan aset (asset recovery).

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur ketentuan mengenai transparansi pemilik manfaat atau BO. Namun, ketentuan dimaksud masih bersifat terbatas, dan belum dapat mencakup informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia.

Guna mendorong terwujudnya korporasi yang berintegritas dan jauh dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Maret 2018 telah menetapkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

PerPres Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Presiden ini pada hakikatnya memuat pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat atau beneficial owner (BO) dari suatu Korporasi sehingga diperoleh informasi mengenai BO yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

Dengan telah ditetapkannya PerPres Nomor 13 Tahun 2018, maka korporasi wajib menilai sendiri (self-assessment), menetapkan serta mengungkapkan (declare) pemilik manfaat dari korporasi dimaksud, baik orang perorangan yang tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang maupun orang perorangan yang tidak tercantum dalam dokumen resmi akan tetapi orang perorangan dimaksud memiliki kemampuan untuk:

  1. menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi,
  2. mengendalikan korporasi,
  3. berhak dan/atau menerima manfaat dari korporasi, serta
  4. secara langsung atau tidak langsung merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam PerPres Nomor 13 Tahun 2018 akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun karakteristik pemilik manfaat pada tiap-tiap jenis korporasi berbeda-beda dan diatur secara khusus dan terperinci dalam PerPres Nomor 13 Tahun 2018.

Penetapan dan implementasi PerPres Nomor 13 Tahun 2018 tidak akan mengganggu iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease of doing business) khususnya dalam pendirian Korporasi karena adanya informasi mengenai pemilik manfaat atau BO bukan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pengesahan korporasi oleh otoritas yang berwenang. Justru sebaliknya, Penetapan dan implementasi PerPres Nomor 13 Tahun 2018 akan mendorong terwujudnya korporasi yang berintegritas dan jauh dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selamat datang di era korporasi Indonesia yang berintegritas.

 


PUSDIKLAT APU-PPT

Pusdiklat APU-PPT dibentuk dalam rangka meningkatkan kompetensi internal PPATK, pemangku kepentingan, dan lembaga intelijen keuangan negara lain dalam upaya efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU

Dalam rangka memerangi kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU-TPPT) diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, yang mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan serta memberi solusi yang efektif bagi pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pada Oktober 2016 PPATK mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) atau Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII).

Melalui Pusdiklat APU-PPT diharapkan dapat menyiapkan SDM PPATK dan pemangku kepentingan (pihak pelapor, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pengatur, akademisi, masyarakat umum, dan lembaga intelijen keuangan negara lain) yang handal, kompeten dan profesional sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam menghadapi dan menjawab tantangan terhadap kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebagai upaya agar tujuan pusdiklat dapat dicapai maka telah ditetapkan VISI Pusdiklat sebagai berikut:

“Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Unggulan di Bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.”

Adapun langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut maka MISI Pusdiklat adalah:

  1. Meningkatkan kapabilitas SDM PPATK dan pemangku kepentingan dibidang APU PPT
  2. Penguatan manajemen internal PUSDIKLAT APU PPT