PENEGAKAN HUKUM

PENDAHULUAN

Modul 3 memberikan gambaran umum mengenai terobosan hukum dalam menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Adapun modul ini memberikan penjelasan umum mengenai:

  • 1. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT)
  • 2. Kriminalisasi pencucian uang
  • 3. Kriminalisasi pendanaan terorisme
  • 4. Terobosan aspek kerahasiaan dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU dan TPPT
  • 5. Kapan dimulainya penanganan perkara TPPU dan TPPT?
  • 6. Peran PPATK dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
  • 7. Memahami analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan oleh PPATK?
  • 8. Permintaan informasi kepada PPATK
  • 9. Penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang
  • 10. Penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan
  • 11. Penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam hal pelaku tindak pidana tidak ditemukan
  • 12. Pengembalian aset hasil tindak pidana (asset recovery)
  • 13. Penanganan TPPU atas kejahatan yang terjadi di yurisdiksi Lain
  • 14. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan pemblokiran serta merta (seketika)
  • 15. Perlindungan pihak pelapor, pelapor dan saksi dalam perkara pencucian uang

Modul 3 ditujukan sebagai rujukan awal untuk aparat penegak hukum, praktisi, instansi pemerintah, dosen, mahasiswa serta masyarakat umum dalam memahami proses penanganan perkara TPPU dan pendanaan terorisme. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman dengan pelatihan/kajian/penelitian terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, best practices nasional dan internasional dalam penegakan hukum TPPU dan TPPT.

UU TPPU

UU TPPT

 


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penerapan ketentuan TPPU diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penyelamatan aset hasil kejahatan yang lebih besar

Upaya menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan oleh pelaku kejahatan dilakukan dengan cara yang semakin canggih dan kompleks. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka menyamarkan kepemilikan harta kekayaan, diantaranya dengan menggunakan nama pihak lain, melakukan transaksi kompleks, menggunakan metode utang piutang, mengendalikan suatu korporasi, serta metode lainnya.

Kondisi tersebut, ditambah dengan faktor lain seperti pemanfaatan kelemahan sistem keuangan, sistem hukum dan lainnya sehingga menyebabkan Penegak Hukum sulit untuk mendeteksi suatu kejahatan yang dihubungkan dengan hasil kejahatannya. Penegak hukum saat ini cukup kesulitan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana asal atas seluruh harta kekayaan yang tidak wajar.

Dalam sejarah dan best practice di kalangan masyarakat internasional, kesulitan penyidik dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana (baik sebagian/keseluruhan) yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak wajar, diatasi dengan menerapkan ketentuan mengenai TPPU. Penerapan ketentuan TPPU pun merupakan langkah yang banyak diterapkan dalam rangka penyelamatan aset atau harta kekayaan hasil kejahatan yang lebih besar.

Dalam rangka perampasan aset yang lebih besar, Penegak Hukum perlu menerapkan langkah-langkah khusus berkaitan dengan asset recovery sejak awal penanganan suatu kasus. Selain melakukan identifikasi  atas pihak-pihak yang diduga terlibat suatu tindak pidana, penegak hukum perlu mengantisipasi kepemilikan harta kekayaan dengan berbagai kemungkinan dari upaya pelaku kejahatan menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut. Selanjutnya, penegak hukum melakukan langkah-langkah asset recovery dengan melakukan pemblokiran dan penyitaan aset.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perampasan aset secara lebih besar hendaknya dijadikan prioritas dan indikator dalam keberhasilan penanganan perkara TPPU. Selain dalam rangka pemulihan kerugian yang dialami oleh negara atau korban, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Berdasarkan rekomendasi 33 FATF, negara harus mengelola statistik komprehensif  berkaitan hal-hal yang relevan dengan efisiensi dan efektifitas sistem APU PPT, termasuk statistik kasus TPPU dan TPPT, Penuntutan dan Putusan kasus TPPU dan TPPT.

 


PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Pendanaan berperan penting bagi aktivitas terorisme, sehingga penerapan ketentuan terkait pendanaan terorisme perlu dilakukan secara efektif

Tindak pidana terorisme tidak hanya menjadi permasalahan Indonesia, tetapi juga merupakan permasalahan internasional. Hal ini karena ancaman terorisme tidak hanya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia namun juga merupakan kejahatan yang berdampak lebih luas terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta perkembangan sosial dan ekonomi negara-negara di berbagai kawasan.

Upaya penegakkan hukum tindak pidana terorisme dilakukan tidak hanya dalam rangka untuk menghukum pelaku teror (pemberantasan), namun juga dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan teror. Kerjasama berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan mengingat jaringan dan operasi teroris dan kelompok teroris merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dinamika lintas negara.

Berbagai aspek yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme juga perlu mendapat perhatian, termasuk yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang melingkupi identifikasi sumber pembiayaan, penyaluran dana dan penggunaan dana untuk aktifitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktifitas terorisme. Penelusuran transaksi keuangan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi secara lebih luas jaringan pelaku teroris, serta mampu mencegah terjadinya aktifitas terorisme berkat kerjasama yang intensif antar berbagai pihak.

Kerjasama pertukaran informasi yang efektif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, yang tidak hanya perlu dilakukan di level penegak hukum domestik, namun juga di level internasional, termasuk antar lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit).

Dalam praktek penegakan hukum, selain menghukum pelaku teror, penegak hukum perlu juga memiliki perhatian untuk menerapkan ketentuan terkait pendanaan terorisme bagi pihak-pihak yang terkait dengan aktifitas pembiayaan, penyaluran dana, dan pengguna dana untuk aktifitas yang secara langsung atau tidak langsung dengan terorisme.

Kedua hal tersebut, dalam hal ini efektifitas kerjasama pertukaran informasi dan penerapan ketentuan terkait pendanaan terorisme menjadi sorotan yang akan dievaluasi oleh Lembaga Internasional untuk menilai kerentanan Indonesia dalam aktifitas pendanaan terorisme.

Berdasarkan rekomendasi 33 FATF, negara harus mengelola statistik komprehensif  berkaitan hal-hal yang relevan dengan efisiensi dan efektifitas sistem APU PPT. Hal ini termasuk statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima, dianalisis dan disampaikan ke penegak hukum, penyelidikan dan penyidikan kasus TPPU dan TPPT, Penuntutan dan Putusan kasus TPPU dan TPPT, serta aset-aset yang berhasil diblokir dan disita.

Putusan Hendro Fernando

 


KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG

Tidak hanya kejahatan asalnya, saat ini pelaku kejahatan keuangan dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang atas perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana.

 

Kriminalisasi Tindak Pidana

Pelaku kejahatan, terutama kejahatan yang bermotif ekonomi seperti korupsi, narkotika, illegal logging dan tindak pidana asal lainnya tidak berhenti pada saat kejahatan dilakukan dan hasil tindak pidana berhasil diperoleh. Namun, sebagian besar pelaku berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap perbuatan pencucian uang yang dirumuskan UU TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5, maka TPPU dikelompokkan dalam dua klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. TPPU aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU dan TPPU pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.  Setiap perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut memiliki unsur yang berbeda.

Pasal 3 UU TPPU, mengatur tentang perbuatan pidana yang subjek/pelaku tindak pidananya  secara aktif melakukan pencucian uang. Pelaku pencucian uang ini melakukan perbuatan (actus reus) yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana asal, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Pelaku tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam ketentuan ini biasanya merupakan pelaku dari tindak pidana asalnya namun bisa saja pada keadaan-keadaan tertentu pelaku ini bukan merupakan pelaku tindak pidana asal namun dia secara aktif melakukan tindak pidana pencucian atas hasil tindak pidana asal yang dilakukan orang lain.

Sedangkan untuk Pasal 4 UU TPPU, ketentuan ini secara filosofi ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang mempunyai profesi tertentu/khusus seperti notaris, advokat, akuntan publik, pihak perbankan, dimana kekhususan atas profesinya tersebut disalahgunakan sebagai media/alat untuk melakukan pencucian uang.

Pelaku seperti ini dikenal dengan gatekeeper. Namun, jika melihat rumusan unsur pasalnya, perbuatan ini ditujukan kepada setiap orang (yang dapat diartikan orang perseorangan atau korporasi yang tidak harus memiliki profesi tertentu). Gatekeeper harus memenuhi kualifikasi perbuatan (actus reus) sebagaimana diatur dalam ketentuan ini yakni menyembunyikan atau menyamarkan yang mana unsur ini menjadi actus reus pelaku.

Sedangkan dalam pasal 3, unsur menyembunyikan atau menyamarkan ini  menjadi tujuan oleh pelaku ketika melakukan perbuatan (actus reus) menempatkan, mentransfer atau perbuatan lain atas hasil kejahatan.  Dengan kata lain, pelaku tindak pidana dalam pasal ini tidak melakukan perbuatan berupa menempatkan, mentransfer atau perbuatan lain.

Selanjutnya untuk Pasal 5, ketentuan ini mengatur tentang perbuatan pencucian uang dimana pelaku hanya menerima hasil kejahatan namun pelaku mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang diterima itu berasal dari kejahatan dan pelaku mengetahui/menyetujui atas perbuatan menyembunyikan atau pun menyamarkan pencucian uang dari pelaku aktif.

UU TPPU juga mengatur dan memberi sanksi pidana terhadap setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, Pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 10 UU TPPU).

UU PP TPPU

 


PENGERTIAN UNSUR “DIKETAHUINYA ATAU PATUT DIDUGANYA” DALAM TPPU

Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang aktif dan pasif (Pasal 3, 4, 5 UU TPPU) mensyaratkan adanya unsur “diketahuinya atau patut diduganya” yang mendukung adanya perbuatan TPPU

Pengertian “Diketahuinya”

Adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja).

Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”.

Pengertian “Patut Diduganya”

Adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki

atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau  harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana.

Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan  juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari).

Mengacu pada penjelasan Pasal 5 UU TPPU, yang dimaksud dengan patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

UU TPPU

 


PENGERTIAN UNSUR “DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL-USUL HARTA KEKAYAAN” DALAM TPPU

Dalam suatu dugaan TPPU aktif (Pasal 3 UU PP TPPU), mensyaratkan adanya unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” yang mendukung adanya perbuatan TPPU

Pengertian Menyembunyikan

Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana.

Kegiatan menyembunyikan antara lain tercermin dari adanya kegiatan:

  • 1. menyetor/menyimpan hasil tindak pidana ke rekening milik orang lain;
  • 2. menyetor/menyimpan hasil tindak pidana ke rekening yang dibuka dengan menggunakan nama samaran;
  • 3. Melakukan pentransferan  baik didalam maupun di luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal, dan sebagainya (layering).

Pengertian Menyamarkan Menyamarkan merupakan suatu perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan.

Contoh dari perbuatan menyamarkan sebagai berikut:

  • 1. Mengalihkan kepemilikan harta kekayaan dengan diatasnamakan pihak lain dengan diikuti perjanjian di bawah tangan.
  • 2. Mencampur uang sah dengan uang tidak sah, baik secara langsung atau menggunakan perusahaan cangkang (shell company) atau perusahaan legal.
  • 3. Membuat perusahaan cangkang yang menampung dan mentransaksikan uang hasil kejahatan sehingga nampak seolah-olah uang atau harta kekayaan tersebut asal usulnya berasal dari kegiatan yang sah.

UU TPPU

 


PENGERTIAN UNSUR ACTUS REUS TPPU

Actus Reus adalah unsur objektif dalam suatu rumusan tindak pidana. Unsur subjektif (Mens Rea) yang semula ada dipikiran pelaku kemudian menjadi berwujud suatu perbuatan nyata (Actus Reus).

Dalam UU TPPU ada beberapa frase yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. 1. “Setiap orang”: “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
  2. 2. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
  3. 3. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
  4. 4. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya  perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.
  5. 5. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
  6. 6. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
  7. 7. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
  8. 8. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
  9. 9. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
  10. 10. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
  11. 11. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
  12. 12. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
  13. 13. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
    • a. asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
    • b. sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
    • c. lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
    • d. peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
    • e. pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
    • f. kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan.
  14. 14. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
  15. 15. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
  16. 16. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
  17. 17. “Harta kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
  18. 18. “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

 


PENCUCIAN UANG SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG BERDIRI SENDIRI

Penerapan ketentuan pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri menjadi solusi bagi penegakan hukum berkaitan dengan kesulitan dalam pembuktian tindak pidana asal

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (independent crime). Rezim anti pencucian uang di seluruh negara menempatkan money laundering sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung dari kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan tindak pidana pencucian uang.

TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU disebutkan dalam Pasal 69, yang menyatakan, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak terbukti, maka hal tersebut sudah seharusnya dipandang bahwa tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pidana penadahan dapat dijadikan sebagai padanan dalam proses penanganan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal tindak pidana penadahan terjadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht) dari perkara kejahatan asalnya seperti pencurian.

Dalam praktek penegakan hukum, pada saat terdapat suatu aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetapi tidak dapat dibuktikan lagi apa tindak pidananya, maka terhadap mereka yang menguasai aset tersebut disidik dengan pencucian uang saja. Hal ini juga dilakukan untuk menyikapi sulitnya menemukan tindak pidana asal sedangkan negara atau otoritas harus berbuat sesuatu terhadap ketidakadilan. Kesulitan pembuktian tindak pidana asal, dalam hal ini, tidak dapat menghentikan penyidikan pencucian uang.

Putusan Kasus Bahasyim

Putusan Kasus PN Tanjung Pinang a.n. Tommy Andhika Janur 

Ringkasan Anotasi Kasus Ie Mien Sumardi

Putusan Kasus Yudi Hermawan

Putusan Mahkamah Konstitusi Kasus R. J. Soehandoyo

 


PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI

Keterlibatan korporasi dalam praktek tindak pidana pencucian uang telah banyak terungkap dalam sejumlah kasus di Indonesia maupun internasional

Dalam perkembangan penegakan hukum, kebutuhan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana menjadi penting. Argumentasinya adalah tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dapat saja terhindar dari ketentuan pidana sehingga bukan hanya pegawai, direksi, komisaris serta pemegang saham yang dapat dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan dan memberikan manfaat kepada korporasi dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, apabila sebuah korporasi telah mendapat keuntungan dari kegiatan pencucian uang, maka seharusnya korporasi mendapat sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, mengingat korporasi dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial. Dengan demikian, korporasi seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat dan dapat menjadi subjek hukum, yang dipandang sebagai satu kesatuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Indonesia, pengaturan tentang korporasi sebagai subyek hukum telah diatur dalam ketentuan tindak pidana khusus antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Pasal 1 angka 9 UU TPPU menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 UU TPPU menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Rumusan pidana terkait korporasi, diatur lebih rinci dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penegakan hukum TPPU terhadap korporasi adalah rumusan definisi dari korporasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 yang menyatakan korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya dalam penanganan perkara TPPU terhadap korporasi perlu juga diperhatikan beberapa hal, yakni:

  1. 1. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
  2. 2. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  3. 3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  4. 4. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, dikarenakan hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menjerat korporasi sebagai pelaku TPPU.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang oleh ketentuan UU PPU sudah selaras dengan rekomendasi FATF, dimana dalam rekomendasinya juga mengatur tentang “Legal Person”(korporasi) agar tidak disalahgunakan untuk pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia “tidak sendiri” dalam mengatur dan menerapkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu sudah semestinya hal ini dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, bahkan saat ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan terkait penanganan korporasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pada tataran implementasinya telah terdapat perkara TPPU yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang pelakunya/subjek hukumnya adalah korporasi, dan kasus tersebut telah diputus dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Putusan ini juga bisa menjadi acuan/pedoman bagi penegak hukum lain dalam menanganani perkara TPPU dimana pelakunya korporasi.

Putusan Kasus PN Bengkulu a.n. PT Beringin Bangun Utama

Perma Nomor 13 Tahun 2016

 


URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengesahanInternational Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999, maka Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

Perlunya pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam sebuah perundang-undangan tersendiri, juga dipicu oleh Standart Internasional yang dikeluarkan FATF. Rekomendasi ini merupakan rekomendasi khusus yang digunakan sebagai standar internasional untuk menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya memasuki sistem keuangan. Dengan adanya FATF Recommendation, serta banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh beberapa peraturan yang telah ada, yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme, maka diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Di Indonesia pengaturan tentang pendanaan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

 


PENGATURAN DELIK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Tidak hanya pelaku teror, pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktifitas pendanaan terorisme dapat dijatuhi pidana

Perbuatan/tindak pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini pada dasarnya adalah terhadap perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang tindak pidana pendanaan terorisme juga mengatur tentang perbuatan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme yang ancaman pidananya disamakan dengan dengan perbuatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 4. Sedangkan ketentuan Pasal 6 mengatur tentang pemberatan tindak pidana, yakni bagi pelaku intelektual (merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan orang lain) untuk melakukan kegiatan pendanaan kegiatan terorisme itu sendiri, dikenakan ancaman selama 20 tahun (lebih berat).

Subjek hukum pidana dalam Undang-Undang tindak pidana pendanaan terorisme tidak saja mengatur tentang orang perorangan namun juga mengatur tentang korporasi. Dakwaan kepada korporasi dapat dikenakan apabila dilakukan atau diperintahkan personel pengendali korporasi; dilakukan untuk memenuhi tujuan korporasi; dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku; atau dilakukan personel pengendali dengan maksud memenuhi keuntungan korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Pidana terhadap korporasi, selain menerima sanksi denda dan ancaman hukuman atas personel pengendali korporasi, korporasi yang terlibat melakukan pendanaan terorisme juga bisa diancam dengan sanksi berat lainnya seperti :

  1. 1. Dibekukannya secara sebagian atau seluruhnya kegiatan korporasi tersebut;
  2. 2. Dicabut izinnya dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang;
  3. 3. Pembubaran korporasi;
  4. 4. Perampasan aset korporasi untuk negara;
  5. 5. Pengambil alihan korporasi oleh negara dan/atau;
  6. 6. Putusan pengadilan.

Dan apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap korporasi tidak dapat membayar sanksi, maka aset korporasi dan/atau personel pengendalinya harus dirampas untuk negara. Kemudian apabila masih belum mencukupi, maka akan ada sanksi penjara bagi personel pengendalinya.

 


TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Pengecualian terhadap ketentuan dan kode etik mengenai kerahasiaan dalam pendekatan APU PPT menjadikan pemberitahuan informasi yang bersifat rahasia menjadi suatu tindak pidana bagi pegawai dan pejabat Instansi terkait

Pasal 9 Ayat (1) UU TPPT : Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut.

Pasal 10 Ayat (1) UU TPPT: Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Undang-Undang tindak pidana pendanaan terorisme juga mengatur tentang tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme diantaranya seluruh aparat penegak hukum dan unit intellijen keuangan atau PPATK dilarang untuk membocorkan informasi atau data-data terkait dengan dugaan aliran pendanaan terorisme yang mereka temukan. Hakim, jaksa penuntut, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik dan/atau pihak yang memperoleh dokumen/informasi terkait dilarang untuk membocorkannya pada siapapun. Dikecualikan apabila memang hal tersebut dilakukan atas perintah Undang-Undang.

Hal ini berlaku juga bagi pihak penyedia jasa keuangan yang mengetahui data-data terkait nasabah yang dicurigai, maka mereka dilarang memberitahukan pada siapapun kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Informasi-informasi yang dimaksud adalah informasi yang sedang atau telah disusun oleh PPATK untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang atas perkara tersebut, atau setidaknya menjadi permulaan diungkapnya suatu perkara pendanaan terorisme.

 


TEROBOSAN ASPEK KERAHASIAAN DAN TINDAK PIDANA LAIN

Implementasi program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dilaksanakan berdasarkan prinsip kerahasiaan mengingat keberadaan program tersebut merupakan terobosan terhadap aspek kerahasiaan dan kode etik

Pasal 28 UU TPPU: Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 41 Ayat (2) UU TPPU: Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

Pasal 72 Ayat (2) UU TPPU: Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Pada mulanya, berbagai informasi menyangkut nasabah di suatu institusi keuangan ataupun kalangan profesi dijaga ketat berdasarkan prinsip kerahasiaan dan kode etik profesi. Dalam prakteknya, adanya prinsip kerahasiaan dan kode etik profesi berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.

Untuk itu, dalam perkembangannya, kalangan internasional dan pemerintah Indonesia, memandang perlunya terobosan atau pengecualian atas aspek kerahasiaan dan kode etik tersebut untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih besar, antara lain dengan membuat program APU PPT.

Namun demikian, mekanisme atau cara kerja program APU PPT pun dilaksanakan berdasarkan prinsip kerahasiaan. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang  memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU TPPU wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU TPPU.

Demikian pula direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

 


INISIATIF PENANGANAN PERKARA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dapat dimulai berdasarkan inisiatif instansi penegak hukum atau sebagai tindak lanjut atas laporan dari PPATK

Perkara TPPU dan TPPT dapat dimulai berdasarkan inisiatif:

  • a. Instansi penegak hukum pada saat menangani suatu tindak pidana asal
  • b. Adanya laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada Instansi penegak hukum

Instansi penegak hukum dapat memulai penanganan perkara dugaan TPPU pada saat sedang menangani suatu kasus dan menemukan adanya potensi indikasi dugaan TPPU.

Pada tahap penyelidikan dan/atau tahapan selanjutnya, Instansi penegak hukum dapat meminta informasi hasil analisis transaksi keuangan kepada PPATK apabila menemukan adanya dugaan suatu TPPU atau terdapat kaitan antara suatu tindak pidana dengan transaksi keuangan pada sistem keuangan.

Selain itu, PPATK secara proaktif menyampaikan laporan hasil analisis dan pemeriksaan berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya kepada instansi penegak hukum atas analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan/atau laporan lainnya yang disampaikan pihak pelapor dan masyarakat.

 


PERAN PPATK DALAM PENEGAKAN HUKUM

PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang mengelola dan menyediakan informasi intelijen keuangan untuk instansi penegak hukum dan instansi lainnya

 

PPATK

Dalam penegakan hukum, PPATK memiliki peran sebagai financial intelligence unit, yang memiliki tiga fungsi utama, yakni:

  • 1. Menerima berbagai laporan/informasi dari pihak pelapor, masyarakat dan instansi terkait;
  • 2. Melakukan analisis dan pemeriksaan;
  • 3. Meneruskan hasil analisis dan pemeriksaan kepada penegak hukum.

Suatu laporan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK dapat memberikan informasi transaksi keuangan yang memberikan nilai tambah bagi upaya penegakan hukum seperti memperjelas posisi kasus, mengidentifikasi kejahatan dan jaringan kejahatan yang lebih besar, mengidentifikasi harta kekayaan untuk perampasan aset. Dalam prakteknya, suatu hasil analisis dan pemeriksaan antara lain dimanfaatkan oleh penyidik dalam proses:

  • 1. Sebagai informasi pada tahapan pengumpulan informasi/ penyelidikan/penyidikan atas suatu kasus baru;
  • 2. Digunakan untuk memberikan informasi tambahan atas kasus yang tengah ditangani penyidik (antara lain identifikasi pihak-pihak terkait, asset tracing, keperluan blokir, penguatan indikasi TPPU, perampasan aset);
  • 3. Digunakan untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak;
  • 4. Kesimpulan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan dapat juga memuat matrik unsur-unsur tindak pidana asal yang bertujuan untuk menguraikan informasi mengenai transaksi keuangan yang dapat menjadi petunjuk awal sebagai alat bukti.

Hasil analisis dan pemeriksaan PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang bersifat sangat rahasia dan tidak dapat  dijadikan alat bukti serta harus dipergunakan sesuai dengan UU TPPU.

 


ANALISIS DAN PEMERIKSAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH PPATK

Produk PPATK antara lain adalah hasil analisis (HA) dan hasil pemeriksaan (HP). Kegiatan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan oleh PPATK dilakukan secara independen, obyektif dan profesional

Kegiatan analisis dan pemeriksaan oleh PPATK adalah kegiatan meneliti laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Kegiatan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK merupakan suatu intelligence analysis, yakni proses untuk mengidentifikasi dan menyatukan berbagai informasi yang berbeda dan terpisah untuk menghasilkan pengetahuan baru dan suatu pemahaman atas suatu permasalahan.

Pada saat melakukan analisis dan pemeriksaan, PPATK menerapkan teknik-teknik audit seperti analytical review, konfirmasi, pengujian sampling, pemeriksaan dokumen dalam rangka menggali informasi, serta menggunakan teknik investigasi seperti observasi dan wawancara. Secara lebih khusus, PPATK menerapkan secara intensif teknik penelusuran aliran dana (follow the money), dengan mengidentifikasi sumber asal dana dan penggunaannya. Dalam pelaksanaan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan oleh PPATK secara intensif digunakan alat bantu teknologi informasi dalam rangka data mining, analytical tools, dan advance exploration data.

Sumber informasi analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan oleh PPATK antara lain:

  • 1. Laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor;
  • 2. Laporan Pembawaan Uang Tunai keluar dan masuk wilayah kepabeanan Indonesia yang disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  • 4. Informasi dari instansi penegak hukum;
  • 5. Informasi dari  lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  • 6. Informasi dari lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  • 7. Informasi dari lembaga lainya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
  • 8. Data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  • 9. Financial Intelligence Unit negara lain;
  • 10. Sumber informasi publik.

 

Secara garis besar, suatu laporan hasil analisis dan pemeriksaan terdiri dari:

  • 1. Latar belakang dilakukannya proses analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan;
  • 2. Profil pihak terlapor dan pihak terkait: berisi informasi mengenai profil dan identitas dari pihak terlapor memiliki transaksi mencurigakan, serta profil dan identitas dari pihak terkait yang melakukan aktivitas transaksi signifikan dengan pihak terlapor ataupun memiliki posisi signifikan dengan terlapor;
  • 3. Pola transaksi/informasi transaksi keuangan: berisi rincian/ringkasan transaksi signifikan, pola transaksi antar pihak, ataupun pola transaksi yang biasa digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang seperti u-turnsmurfing dan structuring;
  • 4. Kesimpulan berisi ringkasan fakta kunci (who, what, when, where, why and how) serta penilaian atas temuan berupa adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain serta menguraikan argumen yang logis.

 


PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PPATK

Penegak Hukum dapat meminta informasi hasil analisis transaksi keuangan kepada PPATK

Pada saat penegak hukum sedang menangani suatu kasus, dimulai dari tahap penyelidikan dan/atau tahapan selanjutnya, penegak hukum dapat meminta informasi hasil analisis transaksi keuangan kepada PPATK sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU TPPU.

Permintaan informasi diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:

  • 1. Hakim ketua majelis;
  • 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah;
  • 3. Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi;
  • 4. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • 5. Pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
  • 6. Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  • 7. Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; atau
  • 8. Pimpinan Financial Intelligence Unit negara lain.

Dalam melakukan permintaan informasi kepada PPATK, penegak hukum dituntut untuk mengidentifikasi berbagai pihak yang berpotensi terkait dengan dugaan kasus dan informasi transaksi keuangan awal yang dapat digali/diketahui.

Hal yang harus dicantumkan dalam permintaan informasi ke PPATK, antara lain sebagai berikut:

  • 1. Identitas, nomor rekening nasabah dan/atau nama penyedia jasa keuangan (PJK);
  • 2. Tujuan dan alasan permintaan informasi;
  • 3. Periode waktu dari informasi yang diminta;
  • 4. Kasus posisi;
  • 5. Hubungan informasi yang diminta dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain yang terkait TPPU; dan
  • 6. Pernyataan menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.

Keberhasilan penanganan kasus TPPU dan pertukaran informasi PPATK dan penegak hukum sangat didukung oleh keberadaan petugas penghubung kerjasama (liaison officer) yang ada di PPATK dan masing-masing penegak hukum. Selain itu, saat ini telah dikembangkan mekanisme pertukaran informasi antara PPATK dengan instansi penegak hukum secara elektronis/onlinemenggunakan Secure Online Communication (SOC) untuk menunjang efektifitas dan menjaga kerahasian pertukaran informasi.

Dalam rangka memastikan efektifitas penanganan suatu laporan hasil analisis dan pemeriksaan, PPATK mempunyai kewenangan meminta informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 44 ayat (1) huruf j UU TPPU).

Hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai intervensi dari PPATK kepada penegak hukum, tetapi hanya sebagai umpan balik mengenai tindak lanjut atas hasil analisis untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dan mengoptimalkan upaya PPATK dalam mendukung penegakan hukum.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan wewenang tersebut, PPATK apabila diperlukan atau diminta instansi penegak hukum, melakukan asistensi/pendampingan/pembahasan penanganan/tindak lanjut dari Laporan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK.

UU TPPU

PERKA Nomor 8 Tahun 2013 tentang Permintaan Informasi ke PPATK

 


PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perluasan dan penambahan kewenangan penyidik dalam pengungkapan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini (Pasal 74 UU TPPU).

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yaitu pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UU TPPU, penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK (Pasal 75 UU TPPU).

UU TPPU memperkenalkan alat bukti yang baru dalam hukum pidana. Berbeda dari pada pengaturan KUHAP, Pasal 73 UU TPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU TPPU, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

  • 1. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  • 2. tersangka; atau
  • 3. terdakwa.

Dalam meminta keterangan tentang harta kekayaan tersebut, bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.

UU TPPU

 


PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penuntutan merupakan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dengan maksud agar perkara tersebut diperiksa di pengadilan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku

Dalam perkara TPPU, penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 30  hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Penuntutan TPPU dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Agung RI berikut jajarannya dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehubungan dengan kewenangan penuntutan oleh KPK, terdapat beberapa alasan hukum diantaranya:  sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyatakan Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain. Sehingga penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama.

Kemudian penuntutan TPPU oleh KPK telah sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat diselesaikan dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri.

Alasan ini juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai permohonan uji materi terhadap UU TPPU oleh M. Akil Muchtar.

UU TPPU

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Permohonan Uji materil Terhadap UU PPTPPU

 


BENTUK DAKWAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan oleh Hakim dalam suatu persidangan

Penyusunan surat dakwaan tidak boleh keluar dari hasil penyidikan yang telah dibuat oleh penyidik sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara.

Perlu dipahami bahwa TPPU harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri yang berbeda dengan predicate crime-nya walaupun sangat berkaitan erat, maka untuk berkas TPPU yang digabung (dijadikan satu) dengan berkas tindak pidana asal, dakwaan harus disusun secara kumulatif oleh penuntut umum.

Hal ini juga ditegaskan oleh Kejaksaan Agung dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2107/F/Fd.1/10/2011.

 


PENGADILAN IN ABSENTIA

Pengadilan in absentia merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa

Selain perkara korupsi, dalam perkara TPPU juga mengenal pengadilan in absentia. Dalam pemeriksaan perkara TPPU, apabila sebelumnya terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir, perkara terdakwa dapat diperiksa maupun diputus tanpa kehadirannya.

Kemudian dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan, harta kekayaan terdakwa, atas tuntutan penuntut umum, hakim dapat merampas harta tersebut jika terdapat bukti yang cukup kuat bahwa  yang bersangkutan telah melakukan TPPU.

 


PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Untuk membuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

Pembuktian dalam perkara TPPU, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Artinya dalam setiap proses penanganan perkara TPPU atau dugaan adanya harta hasil perolehan kejahatan, aparat penegak hukum tidak boleh terhenti karena alasan penanganan perkara pokoknya belum terbukti.

Best practice internasional, pada negara  yang menganut hukum civil law ataupun common law untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Beberapa putusan menunjukkan terdapat perkara TPPU yang telah diputus secara tunggal tanpa dibuktikannya tindak pidana asal, antara lain perkara atas nama Ie Mien Sumardi dan Yudi Hermawan.

Ringkasan Anotasi Ie Mien Sumardi

Putusan Kasus Yudi Hermawan

 


PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan terobosan sistem pembuktian secara umum

 

Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam perkara TPPU, terdapat mekanisme pembuktian yang dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian. Dalam sistem ini, bukan saja penuntut umum yang mempunyai beban kewajiban pembuktian namun terdakwa juga mempunyai kewajiban membuktikan sumber perolehan harta kekayaannya. Perolehan harta kekayaan yang dibuktikan oleh terdakwa haruslah terkait dengan perkara yang bukan berasal atau terkait tindak pidana.

Terhadap suatu harta kekayaan, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk membuktikan dari mana harta kekayaan itu diperoleh. Selain itu, saat persidangan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut.

Satu hal yang penting dalam menggunakan sistem ini adalah bahwa yang dibuktikan oleh terdakwa hanya perolehan/sumber harta kekayaan saja sedangkan unsur lain dari pasal TPPU yang disangkakan merupakan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan.

Terdapat beberapa putusan yang menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian pada saat persidangan diantaranya perkara atas nama Bahasyim Assifie, Djoko Susilo, dan Dhana Widyatmika.

Putusan Bahasyim Assifie

Putusan Djoko Susilo

Putusan Dhana Widyatmika

 


PEMULIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA (ASSET RECOVERY)

Selain pencegahan (preventive) dan pemberantasan (repressive), upaya penegakan hukum saat ini haruslah difokuskan kepada upaya pemulihan harta kekayaan hasil kejahatan (asset recovery)

 

Asset Recovery

Asset Recovery memegang peranan penting dalam memutus mata rantai kejahatan dan memulihkan kerugian keuangan negara atau korban. Asset recovery sangat diperlukan dalam menangani kejahatan keuangan (financial crime), yang umumnya merupakan kejahatan kerah putih (white collar crime). Kegagalan dalam pemulihan harta kekayaan hasil kejahatan dapat mengurangi makna dan pencapaian penghukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Asset recovery harta kekayaan hasil kejahatan terdiri dari tiga tahapan utama, yakni (1) tahap penelusuran dan identifikasi, (2) tahap proses penetapan hukum yang berlaku, dan (3) tahap pemulihan aset.

Penelusuran dan identifikasi harta kekayaan hasil kejahatan dapat dilakukan oleh penegak hukum dan melibatkan PPATK. PPATK dalam hal ini sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia memiliki peran dalam asset recovery, terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan melalui penelusuran aset (asset tracing), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di persidangan.

PPATK melakukan penelusuran aset hasil tindak pidana melalui kerjasama dan koordinasi baik di dalam maupun di luar negeri. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) dan penyedia barang dan jasa (PBJ) dengan cara melakukan deteksi dini terhadap seluruh transaksi mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK.

Selain itu, untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan di luar negeri dilakukan dengan kerjasama pertukaran informasi antar FIU, maupun melalui kerjasama bilateral dan multilateral.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui berbagai sumber informasi, dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, atas harta kekayaan yang berhasil diidentifikasi, aset dan rekening yang dicurigai perlu segera dilakukan penundaan transaksi, penghentian transaksi, dan/atau pemblokiran untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak berpindah tangan.

Implementasi asset recovery, dapat dilakukan dengan conviction-based asset forfeiture atau menghukum dahulu pelakunya terlebih dahulu baru merampas asetnya. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan Pasal 67 UU TPPU, sebagai contoh, mengatur mengenai perampasan aset meskipun pelakunya tidak ditemukan.

Dalam melakukan asset recovery diperlukan kerjasama berbagai instansi secara terintegrasi melibatkan instansi seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, untuk mengejar aset yang ada di luar negeri diiperlukan kerjasama antar instansi (agent to agent) dan Mutual Legal Asistance (MLA).

 


PENANGANAN TPPU ATAS KEJAHATAN YANG TERJADI DI YURISDIKSI LAIN

Indonesia dapat menjadi tempat pencucian uang oleh WNI maupun pencucian uang oleh pelaku kejahatan warga negara asing yang kejahatan asalnya dilakukan di yuridiksi lain (Foreign Predicate Offence)

Dalam hal pencucian uang dilakukan di Indonesia atas kejahatan asal yang terjadi di yuridiksi lain,standar Financial Action Task Force (FATF) meminta semua negara, termasuk Indonesia, untuk menerapkan standar yang sama dengan penanganan pencucian uang yang dilakukan oleh WNI atau atas kejahatan yang dilakukan di yuridiksi Indonesia. Penanganan kejahatan tersebut dilakukan dengan asas double criminality yaitu perbuatan tersebut dinyatakan sebagai suatu kejahatan oleh masing-masing negara.

Dalam hal pencucian uang di Indonesia atas tindak pidana yang terjadi di yurisdiksi lain, penanganannya melibatkan sejumlah instansi di Indonesia.  Proses penelusuran dan pemulihan aset dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kesepakatan internasional dan hubungan diplomatik antara negara dan juga kerjasama internasional yang sejalan dengan prinsip “reciprocal” dan “mutual benefit”.

Mekanisme dalam rangka melacak dan memulihkan aset atas kejahatan yang dilakukan di yuridiksi lain, berupa pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA).

Pertukaran informasi mengenai aset yang diindikasikan tindak pidana dapat dilakukan secara langsung berdasarkan komunikasi informal yang kemudian dilakukan secara formal melalui hubungan polisi dengan polisi (P to P), Kejaksaan dengan Kejaksaan (melalui CARIN dan ARIN-AP), melalui jalur NCB Interpol, melalui PPATK dalam hubungan antara Financial Intelligence Unit(FIU),  melalui saluran diplomatik, dan komunikasi serta kerjasama internasional lainnya.

Sementara penelusuran dan pemulihan aset melalui MLA dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 melalui otoritas pusat antara negara (di Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri) dapat berupa:

  1. 1. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
  2. 2. perampasan hasil tindak pidana;
  3. 3. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
  4. 4. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
  5. 5. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana.

 


PENANGANAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA DALAM HAL PELAKU TIDAK DITEMUKAN

Apabila terdapat harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan aset tindak pidana yang pelakunya tidak ditemukan, pengadilan dapat memutuskan merampasnya untuk negara atau mengembalikan kepada yang berhak

Terdapat ketentuan perampasan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture) dalam UU TPPU, yakni terkait harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan aset tindak pidana yang pelakunya tidak diketahui/tidak ditemukan.

Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dimulai oleh PPATK, pada saat menemukan adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan aset tindak pidana. PPATK melakukan penghentian sementara transaksi selama lima hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari kerja.

Apabila, tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30  hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pengadilan dalam hal ini harus memutus dalam waktu paling lama tujuh hari kerja.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TIndak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain sebagai hukum acara pelaksanaan pasal 67 UU TPPU.

Apabila penyidik pertama kali menemukan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan aset tindak pidana dan tidak diketahui pemiliknya, untuk memanfaatkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, maka diharapkan penyidik berkoordinasi dengan PPATK.

Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pidana dimaksud sudah pernah diterapkan oleh penegak hukum dalam beberapa kasus diantaranya kasus atas nama Foshan Zebro.

PERMA No.1 Tahun 2013

FLOW CHART PERMA NO 1 TAHUN 2013

Putusan Kasus Foshan Zebro

 


DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana teroris dan pendanaannya, aset orang/korporasi yang masuk dalam daftar teroris/organisasi teroris dapat diblokir serta merta atas penetapan pengadilan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memberikan kewenangan kepada Kepolisian RI untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari kerja, jika alasan, dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam DTTOT.

Setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepolisian RI segera mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam DTTOT, dan memberitahukan DTTOT kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk selanjutnya disampaikan kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Instansi Berwenang.

Penyampaian DTTOT disertai permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang atau korporasi.

Penyedia Jasa Keuangan atau instansi berwenang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang atau korporasi berdasarkan DTTOT.

Dalam UU TPPU juga diatur mekanisme keberatan dan penghapusan identitas orang atau korporasi dari DTTOT.

Dalam pelaksanaan DTTOT terdapat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01/PB/MA/II/2015, 03 Tahun 2015, 1 Tahun 2015, B.66/K.BNPT/2/2015, PER-01/1.02/PPATK/02/2015 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

UU TPPT

Peraturan Bersama Pemblokiran Serta Merta Dana Teroris

 


PERLINDUNGAN PIHAK PELAPOR, PELAPOR DAN SAKSI DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG

Selain tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata, pihak pelapor, pelapor dan saksi mendapat perlindungan khusus

UU TPPU memberikan perlindungan hukum berupa pelepasan dari tuntutan pidana maupun perdata kepada pihak pelapor, pelapor dan/atau saksi atas pelaporan, sebagai berikut:

  1. 1. Penyedia jasa keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.
  2. 2. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan. Pelapor yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sedangkan saksi adalah setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan TPPU.

Kekebalan hukum dari gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana terhadap pihak-pihak tersebut di atas dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan dalam melaksanakan pelaporan dan memberikan kesaksian dilakukan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Munculnya perlindungan, dalam hal ini, apabila pelaksanaan kewajiban oleh pelapor dan pihak lain diterapkan secara konsisten.

Dalam beberapa Pasal UU TPPU, diatur mengenai kewajiban untuk tidak mengungkap identitas pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya, termasuk ancaman bagi direksi, pejabat, atau pegawai PJK, pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik, umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pengertian pihak pelapor di sini adalah pelapor PJK karena melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai perlindungan saksi dan pelapor, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU TPPU

PP No. 57 Tahun 2003

Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2005