PELAPORAN

LATAR BELAKANG

Berikut ini akan dijelaskan tentang latar belakang  pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
  • Menurunkan Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)Ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) mengharuskan semua pihak pelapor untuk melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT (risk based approach) terhadap entitas dan pengguna jasanya. Melalui penerapan risk based approach tersebut, setiap entitas pihak pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dalam rangka melakukan mitigasi risiko TPPU dan TPPT berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Tujuan akhir dari penerapan mitigasi risiko adalah dapat menurunkan risiko TPPU dan TPPT pada entitas pihak pelapor.
  • Manajemen RisikoPenerapan PMPJ merupakan bagian penting bagi manajemen risiko yang baik, terutama risiko reputasi, operasional, hukum dan konsentrasi, yang satu dengan lainnya saling berhubungan.
  • Pemenuhan Kewajiban Ketentuan Perundang-undanganKewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan bagi pihak pelapor untuk pemenuhan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, merupakan landasan hukum yang utama untuk memerangi kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
  • Sesuai Prinsip Good Corporate Governance(GCG)Mewujudkan prinsip GCG yakni prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), kewajaran (fairness).
  • Insentif dalam Membina Hubungan dengan Pengguna Jasa atau NasabahDengan mengetahui latar belakang dan identitas serta memantau transaksi yang dilakukan pengguna jasa, akan memberikan nilai tambah bagi pihak pelapor terutama dalam membina hubungan baik dengan pengguna jasa yang bermanfaat dari aspek bisnisnya. Terhadap pengguna jasa yang prospektif, akan senantiasa dijaga dan ditingkatkan hubungan baiknya.
  • Memudahkan Manajemen Untuk Pengambilan KeputusanDalam penerapan PMPJ, ketersediaan data nasabah atau pengguna jasa, rekam jejak dan berbagai transaksi yang dilakukan, serta administrasi atau penatausahaan dokumen informasi yang baik, dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kajian (riset) termasuk dalam riset pengembangan usaha industri pihak pelapor. Akurasi data dan metode pengolahan data yang baik akan menghasilkan bahan penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan secara akurat dan profesional.

 


PENGERTIAN UMUM

Pengertian umum yang perlu diketahui dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Pengertian umum PMPJ adalah prinsip yang diterapkan oleh pihak pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, verifikasi informasi pengguna jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada PPATK.

Untuk pengertian umum istilah lain yang berkaitan dengan PMPJ, dapat dipelajari pada Link Pengertian Umum PMPJ

 


KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan mengenai kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
  • Pasal 18  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  (UU TPPU).

“Pihak Pelapor  wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap      Lembaga Pengawas dan Pengatur”.

  • Pasal 12  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT).

“PJK  wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur”

Ketentuan mengenai PMPJ diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), meliputi:

  • Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain [Perka PPATK No.07 Tahun 2017]
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang PMPJ bagi Akuntan dan Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 [PMK Nomor 55/PMK.01/2017]
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [POJK Nomor 12/POJK.01/2017]
  • Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank [PBI Nomor 19/10/PBI/2017]
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam [Permenkop  Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2017]

 


PIHAK YANG TERKAIT DALAM PENERAPAN PMPJ

Pihak-pihak terkait kewajiban pihak pelapor dalam menerapkan PMPJ

Pengguna jasa

Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa dengan pihak pelapor.

Pihak pelapor

  1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK), sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.
  2. Penyedia barang dan/atau Jasa lain (PBJ),  sesuai  Pasal 17 ayat (1) huruf b UU TPPU.
  3. Profesi, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

Berikut ini adalah Daftar Pihak Pelapor.

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor, yaitu : Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),  Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Dirjen Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Majelis Pengawas Notaris, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan-Kementerian Keuangan, dan PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.

PPATK memiliki peran penting sebagai berikut :

  1. Menjadi LPP bagi pihak pelapor yang tidak memiliki LPP.
  2. Menjadi LPP bagi pihak pelapor yang memiliki LPP namun menyerahkan kewenangannya untuk melakukan pengawasan kepatuhan kepada PPATK.
  3. Menjadi lembaga intelijen keuangan (financial intelligence unit).

Tugas PPATK 

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Fungsi PPATK

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  3. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
  4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Adapun kewenangan PPATK diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 UU TPPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan PPATK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. [Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011]

 


IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA

Prosedur melakukan  Identifikasi Pengguna Jasa oleh Pihak Pelapor

 

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Identifikasi Pengguna Jasa dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. Pihak pelapor wajib meminta informasi dan dokumen pendukung kepada pengguna jasa (profil pengguna jasa), dengan  memberikan formulir yang memuat isian sekurang-kurangnya mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pengguna jasa.

Apabila transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka pengguna jasa harus menyertakan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.

Check List Jenis Permintaan Informasi dan Dokumen untuk Pengguna Jasa Perorangan dan Perusahaan (Link Check List)

Berikut contoh formulir surat pemesanan bagi Penyedia Barang dan Jasa lainnya (PBJ): Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 

Adapun pengaturan identifikasi diatur lebih lanjut dalam ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP:

  • Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan [Perka PPATK Nomor 06 Tahun 2017]
  • Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain [Perka PPATK Nomor 7 Tahun 2017]
  • Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat [Perka PPATK Nomor 10 Tahun 2017]
  • Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah [Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2017]
  • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos [Perka PPATK Nomor 17 Tahun 2017]
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang PMPJ bagi Akuntan dan Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017 [PMK Nomor 155/PMK.01/2017]
  • Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program APU PPT pada Pialang Berjangka [Peraturan Kepala Bappepti Nomor 8 Tahun 2017]
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang PMPJ bagi Balai Lelang [PMK Nomor 156/PMK.06/2017]
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [POJK Nomor 12/POJK.01/2017]
  • Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank [PBI Nomor 19/10/PBI/2017]
  • Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris [Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017]
  • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam [Permenkop Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2017]

 


JASA

Prosedur melakukan Verifikasi terhadap Pengguna Jasa oleh Pihak Pelapor

 

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Kewajiban verifikasi terhadap calon Pengguna Jasa

Pihak pelapor wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan Dokumen Pengguna Jasa, Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

Verifikasi  terhadap calon Pengguna Jasa, antara lain dengan :

  1. Meneliti kebenaran informasi dan dokumen
  2. Jika ragu, wajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon Pengguna Jasa, dengan cara wawancara dengan calon Pengguna Jasa, meminta dokumen identitas sah atau resmi lainnya dan mengkonfirmasi kebenaran pengguna jasa yang bertindak atas nama pihak lain (beneficial owner).
  3. Melakukan pemeriksaan silang untuk meyakini konsistensi informasi yang disampaikan
  4. Verifikasi lebih mendalam (enhanced due diligence) dilakukan jika calon Pengguna Jasa dan atau beneficial owner tergolong berisiko tinggi

Penundaan verifikasi terhadap calon Pengguna Jasa

Pihak pelapor dapat melakukan hubungan usaha sebelum diselesaikannya verifikasi, dengan persyaratan sebagai berikut:

  1. Pihak pelapor wajib menyelesaikan verifikasi sesegera mungkin paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau Setiap Orang yang bewenang mewakili Pengguna Jasa;
  2. Proses pertemuan langsung tidak mengganggu kegiatan usaha; dan
  3. Risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif.

Pihak pelapor wajib menerapkan prosedur manajemen risiko dalam hal Perencana Keuangan melakukan hubungan usaha sebelum diselesaikannya verifikasi.

Ketentuan penundaan verifikasi dimaksud mengacu pada ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP.

 


PEMANTAUAN TRANSAKSI OLEH PIHAK PELAPOR

Prosedur melakukan Pemantauan Pengguna Jasa oleh Pihak Pelapor

 

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
  • Pemantauan Transaksi oleh Pihak Pelapor :
  1. PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai transaksi Pengguna Jasa
  2. Sistem informasi yang ada, dapat digunakan untuk menelusuri setiap transaksi dan data Pengguna Jasa
  3. Memantau secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Pengguna Jasa dengan profil Pengguna Jasa dan menatausahakan pemantauannya
  4. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa
  5. Jika meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa, harus memperhatikan ketentuan anti tipping-off
  6. Melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan Pengguna Jasa yang berasal dari Negara yang berisiko tinggi dan/atau Pihak Pelapor yang berkedudukan di Negara yang berisiko tinggi
  7. Dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan Pihak Pelapor terhadap Pengguna Jasa atau informasi  lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Pihak Pelapor wajib melakukan pengkinian data berdasarkan hasil pemantauan dimaksud

 


PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

Kondisi yang menyebabkan Pihak Pelapor melakukan  Penutupan Hubungan Usaha dan Penolakan Transaksi dengan calon Pengguna Jasa
  • Pihak pelapor wajib menolak melakukan hubungan usaha atau melaksanakan transaksi dengan Calon Pengguna Jasa dalam hal:
    1. Calon Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa
    2. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
    3. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
  • Pihak Pelapor wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dalam hal:
    1. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa
    2. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
    3. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
  • Kewajiban Pihak Pelapor atas penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atauWalk In Customers (WIC):
    1. Mendokumentasikan Identitas dan/atau dokumen pendukung
    2. Melaporkan sebagai TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan)
    3. Ketentuan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dicantumkan dalam perjanjian hubungan usaha dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa
    4. Memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha.
  • Kewenangan Pihak Pelapor untuk melakukan Proses pemutusan dan/atau Penolakan Hubungan Usaha Berdasarkan Penilaian Risiko (De-Risking)

Proses pemutusan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan pengguna jasa merupakan salah satu bentuk “de-risking“. Diharapkan kebijakan mitigasi risiko berupa “de-risking” yang dimiliki oleh pihak pelapor dilakukan berdasarkan case-by-case basis dan dilakukan dalam hal risiko TPPU dan TPPT tidak dapat lagi dilakukan mitigasi risiko oleh Pihak Pelapor.

Hal ini sejalan dengan pernyataan FATF yang disampaikan pada FATF Plenary tanggal 23 Oktober 2014 di Paris, Perancis yang menyatakan:

De-risking” should never be an excuse for a bank to avoid implementing a risk-based approach, in line with the FATF standards. The FATF Recommendations only require financial institutions to terminate customer relationships, on a case-by-case basis, where the money laundering and terrorist financing risks cannot be mitigated. This is fully in line with AMUCFT objectives. What is not in line with the FATF standards is the wholesale cutting loose of entire classes of customer, without taking into account, seriously and comprehensively, their level of risk or risk mitigation measures for individual customers within a particular sector.

Selain itu, dalam hal berdasarkan hasil analisis Pihak Pelapor menyatakan bahwa transaksi pengguna jasa dimaksud memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pihak Pelapor wajib menyampaikan transaksi dimaksud sebagai TKM ke PPATK.

 


PENDEKATAN BERBASIS RISIKO

Pihak pelapor berkewajiban melakukan pengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko

 

Pendekatan Berbasis Resiko

Pihak pelapor berkewajiban mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, mengambil tindakan serta memutuskan otoritas yang akan mengoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

  • Pihak pelapor wajib mengelompokan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
  • Pengelompokan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup:
    1. Identitas
    2. Lokasi usaha
    3. Profil
    4. Jumlah transaksi
    5. Kegiatan usaha
    6. Struktur Kepemilikian
    7. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Pengguna Jasa

Penilaian risiko wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pencegahan pendanaan terorisme secara nasional (National Risk Assessment) dan secara sektoral (Sectoral Risk Assessment). [Link]

Ketentuan mengenai pendekatan berbasis risiko diatur dalam peraturan PMPJ yang ditetapkan oleh LPP dan pedoman pelaksanaannya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

  • Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain [Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2017]
  • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan [SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017]
  • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Moda [SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017]
  • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank [SEOJK Nomor 37/SEOJK.05/2017]

 


PENGGUNA JASA YANG BERISIKO TINGGI

Faktor penentuan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi

 

Pelakuan Pengguna Jasa Beresiko Tinggi

Penetapan Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilaksanakan melalui penyusunan kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi, berdasarkan 4 (empat) faktor:

  1. profil;
  2. negara;
  3. distribusi channel; atau
  4. produk dan/atau jasa.

(Contoh Daftar Nasabah Berisiko Tinggi)

Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO (Beneficial Owner) termasuk kedalam kategori sebagaimana disebutkan di atas, maka calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (high risk).  Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau BO yang memenuhi kategori berisiko tinggi (high risk) dibuat dalam daftar tersendiri.

PJK (Penyedia Jasa Keuangan) wajib menyusun atau menyesuaikan ketentuan internal mengenai klasifikasi Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

 


PERLAKUAN BAGI POLITICALLY EXPOSED PERSON

Kewajiban dan penanganan  yang dilakukan oleh Pihak Pelapor terkait dengan Pengguna Jasa Politically Exposed Person (PEP)

 

Pelakuan Pengguna Jasa PEP

Jenis PEP

  1. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik.
  2. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik.
  3. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

Perluasan PEP

Ketentuan yang berlaku bagi Pengguna Jasa, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC yang berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan PMPJ berlaku pula bagi anggota keluarga atau pihak yang terkait (close associates) dari PEP.

Kewajiban Pihak Pelapor

  1. Memastikan adanya Pengguna Jasa dan BO (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi (High Risk) atau PEP.
  2. Pengguna Jasa  dan  BO  yang memenuhi  kriteria  berisiko tinggi (High Risk) atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.

Wajib dilakukan :

  1. Memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) memenuhi kriteria PEP;
  2. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC tersebut;
  3. Melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan
  4. Pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.

Dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan Pengguna Jasa atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut, Pihak Pelapor wajib menerapkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Penanganan Calon Pengguna Jasa PEP:

  1. Pihak Pelapor wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan  Calon Pengguna Jasa tersebut.
  2. Pejabat senior berwenang untuk:
  • Memberikan persetujuan atau penolakan;dan
  • Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan  Pengguna Jasa atau BO yang tergolong PEP.

 


KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI PIHAK PELAPOR

Jenis pihak pelapor dan kewajiban pelaporan kepada PPATK

 

Kewajiban Pelaporan Bagi Pihak Pelapor

Ada tiga kategori pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yaitu :

  1. Penyedia Jasa keuangan (PJK);
  2. Penyedia Barang dan atau Jasa lain (PBJ); dan
  3. Profesi.

Jenis laporan yang wajib disampaikan untuk setiap jenis Pihak Pelapor yaitu :

  1. Untuk PJK ada tiga jenis laporan yaitu :
    1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
    2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai  (LTKT); dan
    3. Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL); PERKA PPATK – Tata Cara Penyampaian TKM dan TKT  PERKA PPATK – Tata Cara Penyampaian LTKL
  2. Untuk PBJ ada dua jenis laporan yaitu :
    1. Laporan Transaksi (LT); dan
    2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). PERKA PPATK – Tata Cara Penyampaian Pelaporan LT
  3. Untuk Profesi hanya satu jenis laporan yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).  PP 43 Tahun 2015 Perka Tata Cara Penyampaian LTKM Bagi Profesi

 


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

Menjelaskan tentang definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) menurut UU TPPU dan UU TPPT, Jangka Waktu pelaporan TKM kepada PPATK serta cara melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) wajib disampaikan oleh 3 jenis Pihak Pelapor paling lama 3 hari kerja setelah Pihak Pelapor mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan atau  tanggal penerimaan surat permintaan LTKM dari PPATK.

Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut UU TPPU adalah:

  1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan  tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan khusus untuk Profesi, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

  1. pembelian dan penjualan properti;
  2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
  3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
  4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
  5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Profesi diwajibkan untuk menyampaikan laporan TKM apabila telah memenuhi tiga kriteria LTKM yaitu:

  1. Transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.
  2. Termasuk 5 (lima) jenis transaksi sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
  3. Merupakan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 Angka 5 UU TPPU.

PERKA PPATK – Tata Cara Penyampaian TKM dan TKT 

Perka Tata Cara Penyampaian LTKM Bagi Profesi

Definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut UU TPPT adalah:

  1. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
  2. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Cara melakukan Identifikasi Keuangan Mencurigakan diatur dalam  Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan PERKA PPATK tentang Identifikasi TKM Bagi PJK dan Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2015


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

Menjelaskan tentang definisi Transaksi Keuangan Tunai (TKT) menurut UU TPPU, Jangka Waktu pelaporan TKT kepada PPATK dan pengecualian pelaporan TKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor yang berjenis PJK paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi.

Unsur Transaksi Keuangan Tunai antara lain:

  1. dilakukan dengan menggunakan fisik uang kertas dan/atau uang logam yang dibawa masuk atau keluar kantor PJK;
  2. dalam jumlah kumulatif per jenis Transaksi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan matauang asing yang nilainya setara;
  3. dilakukan baik dalam 1 (satu) kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
  4. terjadi pada 1 (satu) atau beberapa kantor dalam 1 (satu) PJK; dan
  5. tidak termasuk dalam daftar Transaksi yang dikecualikan.

Pengecualian pelaporan Transaksi Keuangan Tunai di atur dalam Peraturan Kepala PPATK No 11 tahun 2012 tentang Pengecualian TKT

Pelaksanaan kewajiban penyampaian LTKT tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM apabila memenuhi salah satu unsur TKM.

Cara melakukan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan (PER-21/1.02/PPATK/11/2013).

 


LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI (LTKL)

Menjelaskan tentang definisi Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke Luar Negeri (TKL) menurut UU TPPU dan Jangka Waktu pelaporan TKL kepada PPATK

Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL) wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor berjenis PJK yang memberikan jasa transfer uang dari dan ke luar negeri paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi.

PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri adalah:

  1. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia, apabila Penyelenggara Penerus bukan merupakan Penyelenggara Penerima Akhir; dan
  2. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir.

PJK yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Ke Luar Negeri adalah: 

  1. PJK yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal; dan
  2. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus di dalam negeri yang meneruskan Perintah Transfer Dana Ke Luar Negeri

Transaksi yang dilaporkan sebagai LTKL tidak ada batasan nominalnya, artinya semua transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri baik besar maupun kecil tetap dilaporkan.

Pelaksanaan kewajiban penyampaian LTKL tidak menghilangkan kewajiban pelaporan TKM dan/atau TKT apabila memenuhi salah satu unsur TKM dan/atau unsur TKT.

(Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL Bagi PJKDaftar Frequently Asked Questions (FAQ) LTKL Bagi PJK)

 


LAPORAN TRANSAKSI (LT)

Menjelaskan tentang definisi Transaksi menurut UU TPPU dan Jangka Waktu pelaporan Transaksi (LT) kepada PPATK

Laporan Transaksi (LT) wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor berjenis PBJ paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi. PBJ hanya melaporkan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pengguna Jasa akhir atau end user, transaksi kepada selain end user tidak perlu dilaporkan.

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi PBJ
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016

 


ENIS LAPORAN

Jenis-jenis laporan yang wajib disampaikan oleh pihak pelapor kepada PPATK sesuai dengan UU TPPU dan UU TPPT

Jenis laporan yang wajib disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ada tiga, yaitu:

  1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan(LTKM);
  2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT); dan
  3. Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri (LTKL).

Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ)adalah Laporan Transaksi (LT) yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan nilai paling sedikit atau setara Rp500.000.000,00  dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Perka PPATK tentang Tata Cara Pelaporan Bagi PBJ

Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Profesiadalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).Perka PPATK tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Profesi

 


MEKANISME REGISTRASI DAN PELAPORAN

Mekanisme Registrasi oleh Pihak Pelapor dan Petunjuk Tata Cara Pelaporan kepada PPATK

 

Registrasi Grips

PJK, PBJ dan Profesi wajib melakukan registrasi melalui aplikasi registrasi (GRIPS) melalui website PPATK  untuk dapat mengirimkan laporan secara elektronis maupun non-elektronis. (Tata Cara Registrasi)

PJK wajib mengisi LTKM, LTKL, LTKL  dan PBJ wajib mengisi LT dan LTKM serta Profesi wajib mengisi LTKM dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan.

Penyampaian laporan dapat dilakukan secara elektronis dan non-elektronis.

 


PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN

Kewajiban setiap orang untuk memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar  daerah pabean Indonesia

Setiap orang berkewajiban memberitahukan kepada petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila:

  • Membawa suatu uang dan atau instrumen pembayaran senilai paling sedikit Rp100.000.000 dalam bentuk:
  1. Uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing; dan/atau
  2. Instrumen pembayaran lain, meliputi bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposit;
  •  Ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia

Pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam dan ke luar daerah pabean dilakukan dengan:

  1. Menyampaikan Pemberitahuan Pabean; dan
  2. Mengisi formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

 


PERAN DIREKTORAT JENDREAL BEA DAN CUKAI

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait laporan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain kepada PPATK

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran

  1. Membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain; dan
  2. Menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
  3. Menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang mencurigakan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara [PMK Nomor 157/PMK.04/2017]

 


PERAN PPATK

Peran PPATK terkait pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain

PPATK berperan dalam menerima laporan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meliputi: 

  1. Laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain; dan
  2. Laporan mengenai pengenaan sanksi administratif.

Selain menerima laporan tersebut, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari DJBC mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

 


PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Jenis pelanggaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain

Berikut ini adalah jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif

  • Pelanggaran karena tidak memberitahukan:
    1. Dikenai sanksi denda administratif sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa; dan
    2. Jumlah denda dihitung paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  • Pelanggaran karena adanya selisih lebih antara jumlah yang dibawa dengan jumlah yang diberitahukan
    1. Dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan;  dan
    2. Jumlah denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tata cara pengenaan sanksi

Pengaturan pengenaan sanksi denda administratif  dalam bentuk pembawaan uang tunai adalah sebagai berikut:

  1. Sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai diperhitungkan dari uang tunai yang dibawa;
  2. Pembayaran sanksi administratif dilakukan dengan mengambil langsung dari uang tunai yang dibawa;
  3. Sanksi administratif atas pelanggaran pembawaan Instrumen Pembayaran Lain diperhitungkan dari nilai nominal yang tertera dalam Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa;
  4. Pembayaran sanksi administratif dilakukan dengan membayar secara tunai atau cara pembayaran lain yang disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  5. Pembayaran sanksi administratif harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan;
  6. Dalam hal pembawaan merupakan gabungan uang tunai dan Instrumen Pembayaran Lain, sanksi administratif atas pelanggaran tersebut diperhitungkan dari seluruh nilai uang tunai dan Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa;
  7. Pembayaran sanksi dilakukan dengan membayar secara tunai atau cara pembayaran lain yang disetujui oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
  8. Pembayaran sanksi administratif harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

 


KEWAJIBAN DAN JANGKA WAKTU PELAPORAN OLEH PIHAK PELAPOR

Penjelasan kewajiban penyampaian laporan dan jangka waktu pelaporan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK

PJK

  1. PJK wajib menyampaikan LTKM paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur TKM;
  2. PJK wajib menyampaikan LTKT paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan;
  3. PJK wajib menyampaikan LTKL paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan; dan
  4. PJK wajib menyampaikan LTKM terkait Pendanaan Terorisme paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah mengetahui adanya TKM terkait Pendanaan Terorisme.

PBJ

  1. PBJ wajib menyampaikan LT paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan; dan
  2. PBJ wajib menyampaikan LTKM paling lama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung setelah diterimanya surat permintaan dari PPATK.

Profesi
Profesi wajib menyampaikan LTKM paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya unsur TKM


PELANGGARAN KEWAJIBAN PELAPORAN

Penjelasan tentang pelanggaran kewajiban pelaporan

Pelanggaran atas kewajiban pelaporan meliputi:

  1. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, materi/substansi, dan/atau tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan ke PPATK, dan
  2. terlambat menyampaikan laporan.

PERKA No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

Peraturan Kepala PPATK terkait Sanksi Administratif ini mulai berlaku sejak tanggal 26 November 2015.

 


PENETAPAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Penjelasan tentang penetapan dan pengenaan sanksi administratif oleh PPATK, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

Pihak Pelapor yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ditetapkan oleh PPATK. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh PPATK dapat dikenakan oleh LPP dan LPP menyampaikan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif ke PPATK. Dalam hal LPP belum dibentuk, sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dikenakan oleh PPATK.

PPATK menetapkan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan dengan menerbitkan Keputusan Kepala PPATK. Dalam hal LPP telah dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan dilakukan oleh LPP berdasarkan Keputusan Kepala PPATK. PERKA Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

 


BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGAJUAN KEBERATAN

Penjelasan jenis sanksi administratif yang dikenakan pkepada pihak pelapor dan cara pengajuan keberatan

Sanksi administratif berupa:

  1. Teguran tertulis;
  2. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
  3. Denda administratif.

PPATK dapat mengenakan satu atau lebih sanksi administratif tanpa melalui proses berjenjang.

Pihak pelapor dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke PPATK atas penetapan pengenaan sanksi administratif yang berupa denda. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pembayaran denda administratif. PERKA Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

 


DEFINISI DAN TUJUAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

Definisi dan tujuan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai Ketentuan tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) adalah pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik pengguna jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.

SIPESAT diselenggarakan untuk tujuan:

  1. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
  2. Mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan yang mengatur adalah Perka PPATK tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

 


KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

Rincian informasi  Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Informasi Pengguna Jasa wajib disampaikan oleh PJK, dengan rincian sebagai berikut:

  • PJK Bank, menyampaikan informasi Pengguna Jasa meliputi:
  1. Untuk Pengguna Jasa orang Perseorangan: nama; tempat lahir; tanggal lahir; alamat; nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan nomor profil nasabah secara terpadu (single Customer Identification File/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah; dan
  2. Untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi: nama Korporasi; alamat Korporasi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan nomor profil nasabah secara terpadu (single Customer Identification File/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.
  • PJK Non Bank, menyampaikan informasi Pengguna Jasa meliputi:
    1. Untuk Pengguna Jasa orang perseorangan: nama; tempat lahir; tanggal lahir; alamat; nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa; dan
    2. Untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi: nama Korporasi; alamat Korporasi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.

 


JENIS INFORMASI SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

Jenis-jenis informasi pada Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), yaitu Initial data dan penambahan Pengguna Jasa baru

Informasi Pengguna Jasa yang disampaikan adalah :

  1. Initial data yang belum disampaikan oleh PJK pada tanggal 10 Maret 2014. Initial data sebagaimana tertuang dalam SE Nomor 8 Tahun 2016 adalah :
    1. Informasi Pengguna Jasa yang telah ada (existing) pada posisi 31 Januari 2014; dan
    2. Informasi Pengguna Jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2014
  2. Penambahan Pengguna Jasa baru setiap posisi triwulanan yang dimulai dari posisi akhir bulan Maret 2014 dan posisi berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:
    1. Penambahan Pengguna Jasa baru disampaikan setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember (setiap triwulan), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
    2. Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya; dan
    3. Khusus untuk triwulan pertama tahun 2014, yang disampaikan hanya penambahan Pengguna Jasa baru posisi 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014.

 


TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

Penjelasan mengenai cara penyampaian Informasi  Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) baik secara online maupun offline

Informasi Pengguna Jasa disampaikan dalam bentuk elektronis secara online atau offline. Penyampaian informasi Pengguna Jasa secara online dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh PPATK, dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Perka PPATK diundangkan. Penyampaian SIPESAT dilakukan di satu bulan berikutnya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dari posisi akhir Pengguna Jasa baru yaitu posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember. Sehingga pelaporan Sipesat dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 di bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Penyampaian informasi Pengguna Jasa secaraoffline dilakukan dalam hal:

  1. Fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara online belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
  2. Fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
  3. Keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara online (force majeure);
  4. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
  5. Sistem atau fasilitas komunikasi di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Sipesat merujuk pada Surat Edaran Kepala PPATK Nomor:8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sipesat.

 


PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH PJK

1. Penghentian Sementara Transaksi 

Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan PJK untuk tidak melaksanakan transaksi atas permintaan PPATK.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam UU TPPU Pasal 65 ayat (1) PPATK dapat meminta PJK untuk melakukan penghentian transaksi pengguna jasa.

PPATK dapat meminta PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi.

Penghentian sementara transaksi disampaikan PPATK atas dasar adanya alasan sebagaimana tercantum dalam Perka PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu dasar penghentian transaksi oleh PPATK dikarenakan adanya daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh PBB karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris. Informasi individu dan entitas dimaksud dilakukan atas dasar publikasi PBB.

Penghentian sementara transaksi dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.

2. Penundaan transaksi

Penundaan transaksi adalah tindakan PJK untuk tidak melaksanakan transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pasal 26 UU TPPU memberikan kewenangan bagi PJK untuk melakukan penundaan transaksi pengguna jasa paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Kewenangan penundaan transaksi hanya diberikan kepada pihak pelapor yang termasuk dalam kategori PJK.

Penundaan transaksi hanya dapat dilakukan oleh PJK dalam hal pengguna jasa:

  • Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU;
  • Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU; atau
  • Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

Pelaksanaan penundaan transaksi harus dicatat dalam berita acara penundaan transaksi oleh PJK.

Selain PJK berdasarkan Pasal 70 UU TPPU, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan [Perka PPATK Nomor 18 Tahun 2017]

 


PEMBLOKIRAN BERDASARKAN PERINTAH/PERMINTAAN APARAT PENEGAK HUKUM

“Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu”

Ketentuan Pasal 71 UU 8 Tahun 2010, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari

  1. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik;
  2. Tersangka; atau
  3. Terdakwa.

Ketentuan Pemblokiran terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perintah pemblokiran ini sesuai dengan tingkat penanganan perkara. Dalam tahap penyidikan, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan kewenangan pada Penyidik, pada tahap penuntutan kewenangan pada Penuntut Umum, dan kewenangan Hakim pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

 


PEMBLOKIRAN SERTA MERTA – DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT)

Kewajiban Pihak Pelapor untuk melakukan Pemblokiran dan prosedur yang harus dilakukan setelah diterima permintaan Pemblokiran Serta Merta. Alur pemblokiran serta merta mengacu pada resolusi No. 1267 dan resolusi No. 1373.

 

Alur Pemblokiran

Urgensi Pemblokiran Serta Merta Terkait dengan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan melalui pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Sumber pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris berasal dari Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Kewajiban Pemblokiran Serta Merta Terkait dengan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Pihak Pelapor wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris  yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. [Link]

Pihak Pelapor membuat berita acara Pemblokiran dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikan LTKM. Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya TKM Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.

Adapun pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta terkait terduga teroris dan organisasi teroris diatur dalam ketentuan yang diatur oleh LPP, meliputi:

  1. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki dan Dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; dan
  2. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

 


PEMBLOKIRAN SERTA MERTA – PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Kewajiban Pihak Pelapor untuk melakukan Pemblokiran Serta Merta dan prosedur yang harus dilakukan setelah diterima permintaan Pemblokiran Serta Merta

 

Proliferari

Urgensi Pemblokiran Serta Merta Terkait dengan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, ikut bertanggung jawab menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal]

Kewajiban Pemblokiran Serta Merta Terkait dengan Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Pihak Pelapor wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi berdasarkan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal  yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kepala PPATK. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pihak Pelapor membuat berita acara Pemblokiran dan wajib menyampaikannya kepada Kepala PPATK dan dalam hal memenuhi kriteria TKM, maka Pihak Pelapor wajib menyampaikan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya TKM.

Adapun pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal diatur dalam ketentuan yang diatur oleh LPP, meliputi

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana Yang Dimiliki dan Dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal [Peraturan Kepala BAPPEPTI Nomor 10 Tahun 2017]

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal [SE Nomor 02 Tahun 2017]

 


PENYITAAN

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 81 UU TPPU menyatakan bahwa dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah: Penyidik dan Penyidik Pembantu.

Syarat formal penyitaan adalah sebagai berikut:

  1. Dalam rangka penyelidikan atas perintah penyidik atau dalam rangka penyidikan;
  2. Nama dan jabatan penyelidik dan/atau penyidik;
  3. Penetapan pengadilan negeri;
  4. Benda yang akan disita harus diuaraikan secara jelas; dan
  5. Membuat berita acara penyitaan.

 


PERMINTAAN KETERANGAN TENTANG HARTA KEKAYAAN

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari Pengguna Jasa

Pihak Pelapor wajib memberikan keterangan yang diminta Penyidik, Penuntut Umum, Atau Hakim selama permintaan tersebut memenuhi syarat antara lain:

Permintaan keterangan kepada Pihak Pelapor harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  1. Nama dan jabatan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim;
  2. Identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  3. Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  4. Tempat Harta Kekayaan berada.

Permintaan kepada Pihak Pelapor harus harus disertai dengan:

  1. Laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  2. Surat penunjukan sebagai Penuntut Umum; atau
  3. Surat penetapan majelis Hakim.

Surat permintaan kepada Pihak Pelapor untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani oleh:

  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
  • Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

 


PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi agar dapat membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorime.

Seluruh dokumen dan catatan terkait identitas pengguna jasa harus disimpan sampai jangka waktu 5 (lima) tahun setelah hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut berakhir. Di samping itu, catatan terkait  seluruh transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa juga harus disimpan dalam jangka waktu yang sama.

Pihak Pelapor wajib memenuhi permintaan informasi dan Dokumen dari instansi penegak hukum dan otoritas berwenang sesegera mungkin sejak Pihak Pelapor menerima permintaan dari instansi penegak hukum dan otoritas berwenang.

Ketentuan mengenai pencatatan dokumen dan penatausahaan  dimaksud mengacu pada ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP(Lembaga Pengawas dan Pengatur).

 


PENGENDALIAN INTERN PIHAK PELAPOR

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pihak Pelapor, maka setiap Pihak Pelapor harus memiliki kebijakan pengendalian intern dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersifat menyeluruh dan terpadu.

Pihak Pelapor wajib menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian intern yang paling kurang meliputi:

  1. Manajemen yang melakukan pengawasan kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
  2. Fungsi audit yang bersifat independen atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
  3. Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening);
  4. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan; dan
  5. program pelatihan bagi pegawai Perencana Keuangan secara berkesinambungan.

Ketentuan mengenai pengandalian intern dan SDM pada pihak pelapor mengacu pada ketentuan PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP.