Perlindungan Nasabah

Perlindungan Nasabah

PERLINDUNGAN NASABAH

Perlindungan Nasabah – Kasus-kasus kejahatan perbankan yang melibatkan orang dalam semakin sering terjadi belakangan ini. Ironisnya, dalam kasuskasus seperti itu, yang pertama-tama menjadi fokus perhatian adalah banknya. Bank-bank menjadi sasaran untuk dipersalahkan, sementara nasabah yang menjadi korban kejahatan justru kerap diabaikan.

Calabresi (1970), dalam karya ilmiahnya berjudul The Cost of Accident: Legal and Economic Analysis, membahas secara detail kejahatan (fraud) dalam aktivitas perekonomian, khususnya di dunia perbankan. Analisisnya menjadi dasar teori ilmu ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan kejahatan perbankan.

Dengan berdasarkan Hukum Tort, kejahatan yang bersifat mikro atau individual dari sisi ekonomi bukan merupakan target utama, tapi kerugian agregat, yaitu gabungan kerugian actual dan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Untuk mencapai data kerugian agregat, kasus per kasus kejahatan dengan tingkat kerugiannya pun harus dihitung.

Ini diperlukan agar biaya yang diperlukan untuk menutup kerugian yang diakibatkan kejahatan perbankan bisa diketahui dengan pasti. Kasus-kasus perbankan yang melibatkan pegawai bank pasti selalu berimplikasi pada pembayaran kompensasi bagi nasabah bank itu sendiri. Jika kejahatan tersebut sudah sampai berisiko sistemik, mekanisme pembayaran pun harus dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kasus kejahatan perbankan di Irlandia yang melibatkan sektor bisnis properti merupakan salah satu buktinya. Di Amerika Serikat, pemerintahnya terpaksa menginvestigasi khusus kejahatan dalam dunia perbankan agar tak terjadi risiko sistemik ini. Untuk level mikro yang tidak menimbulkan risiko sistemik maka analisisnya berkaitan dengan pengurangan biaya   akibat ketidakpercayaan publik terhadap bank tersebut.

Tak sedikit kejahatan perbankan terjadi akibat perilaku karyawannya sendiri dan bank-bank tersebut harus membayar kerugian yang diderita para nasabahnya. Negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, bahkan Inggris dan AS cenderung mengganti kerugian nasabah yang diakibatkan tindakan pegawainya sendiri. Kecuali bank itu bangkrut maka kompensasi kerugian nasabah dilakukan oleh lembaga khusus, seperti lembaga penjamin simpanan (FDIC) di AS.

Perlindungan Nasabah

Mengingat perbankan adalah institusi kepercayaan maka fungsi pengawas yang ada di semua bank adalah mengembangkan mekanisme perlindungan nasabah bank. Inilah yang kurang dalam sistem perbankan di Indonesia. Sebetulnya bukan hanya di Indonesia, bahkan negara sebesar AS pun baru saja mengembangkan kelembagaan pengawasan perbankan yang khusus bagi perlindungan nasabah. Tanpa itu maka daya saing sistem perbankan di AS akan mengalami kemunduran, apalagi krisis ekonomi masih terus menghantui perekonomian negeri itu.

Dalam kasus Indonesia, sistem perlindungan nasabah masih belum terlembagakan dengan baik. Di Bank Indonesia, belum ada tingkatan deputi gubernur yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen. Makanya tidak heran apabila setiap munculnya kasus fraud yang merugikan nasabah bank, yang dipersalahkan dan dihukum adalah bank, bukan fokus pada upaya perlindungan nasabah.

Dalam sistem perekonomian yang kompetitif, berdasarkan Teori Calabresi maupun Heath, Jarrow, dan Morton (1992), biaya kompensasi untuk meminimalisasi kerugian akibat kejahatan perbankan tetap harus. Tak jadi soal, apakah itu dibayar oleh bank yang bersangkutan, asuransi,  lembaga perlindungan nasabah, atau bahkan anggaran pemerintah.

Di sinilah pentingnya perlindungan nasabah yang harus dilakukan secara terorganisasi dengan baik sehingga koordinasi pembayaran pun akan menghasilkan skala ekonomi, seperti dijelaskan oleh Scott Dressler (2009). Dressler, dalam Economies of Scale in Banking, Confidence Shocks, and Business Cycles membuktikan betapa pentingnya skala ekonomis dalam menciptakan kepercayaan masyarakat akibat tekanan siklus bisnis.

Kepercayaan publik yang bersifat tidak fundamental dapat memengaruhi fungsi intermediasi perbankan, sehingga diperlukan intervensi dari otoritas moneter dengan pendekatan kebijakan moneter. Namun, kebijakan moneter hanya akan efektif jika informasi yang tersedia bersifat sempurna.

Skala ekonomi dalam dunia perbankan tidak akan efektif dalam mengatasi krisis kepercayaan jika informasi tidak tersedia secara baik. Dengan informasi yang tidak simetris maka publik akan mendapatkan sinyal yang buruk, sehingga publik pun mendapatkan bank-bank yang sebetulnya secara kualitas juga buruk. Di sinilah peran dari otoritas moneter untuk membuka informasi kepada publik tentang bank-bank yang tidak membayar kompensasi akibat kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya sendiri.

Terima kasih sudah mengunjungi website kami. Semoga bermanfaat dan sukses selalu 🙂

PT BPR BERLIAN BUMI ARTA – http://bpr-bba.com/ BPR yang berdaya saing tinggi, Kami senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat. Menumbuh kembangkan kepercayaan merupakan modal kami untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah. KLIK DISINI. Hubungi Kami di (0274)566294 / email : bbaygy@yahoo.com

Related Posts

Write a comment